03 November 2020

,

SOSIALISASI PERPRES 98/2020 MENUJU PENGANGKATAN PPPK

 


Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 29 September 2020 lalu, maka penetapan NIP dan pengangkatan PPPK menjadi semakin dekat. Oleh karena itu Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi Perpres Nomor 98 Tahun 2020 dengan narasumber Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto, pada Senin (19/10/2020) yang diikuti pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kanreg I BKN.


Haryomo menjelaskan bahwa PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan gaji yang diberikan kepada PPPK besarannya didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan yang terlampir dalam Perpres, dan besaran gajinya merupakan gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan dan tidak ditanggung oleh pemerintah

Selanjutnya PPPK juga dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang besarannya diatur dalam Perpres dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selain gaji, PPPK juga akan mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan baik struktural ataupun fungsional, atau tunjangan lainnya yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang juga tidak ditanggung pemerintah.

Sementara itu, gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada APBN dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada APBD dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Namun demikian, pengangkatan PPPK masih menunggu terbitnya regulasi lain yang menyangkut PPPK. “Tentunya setelah semua perangkat peraturan ditetapkan, kalau misalnya jabatan sudah ada (regulasinya), gaji sudah ada (regulasinya), belum menjamin bahwa penetapan NIP dapat dilakukan,” terang Haryomo. Perangkat peraturan tersebut antara lain yaitu formasi, tata cara pemberian kuasa pengangkatan PPPK, kinerja, masa hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja dengan hormat, serta pemberian pesangon yang akan dirumuskan oleh Kemenpan RB. Sementara itu BKN juga akan menerbitkan revisi atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK serta peraturan mengenai cuti bagi PPPK.

Berita ini bersumber dari BKN KANREG 1 Yogyakarta
Share: