10 November 2020

, , , ,

SELEKSI CPNS 2019 HAMPIR SELESAI, BKN BERSIAP PROSES PPPK

 


Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kantor Regional I BKN Yogyakarta menggelar evaluasi penyelenggaraan CPNS 2019 dan proses persiapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa (27/10/2020) yang dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan BKN.


Kepala BKN, Bima Haria Wibisana yang turut hadir dan membuka kegiatan menyatakan bahwa proses seleksi CPNS 2019 akan segera berakhir dan akan diumumkan secara serentak pada 30 Oktober mendatang. Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa BKN sebagai salah satu bagian dari panitia seleksi nasional telah dan terus berupaya membangun transparansi kepada masyarakat. “Hanya dengan transparansi, maka akan muncul partisipasi,” terang Bima. Dengan adanya transparansi yang dibangun melalui regulasi dan sistem, masyarakat akan dapat ikut serta mengawasi prosesnya. Selain itu Bima juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara bahwa protokol kesehatan pada seleksi CPNS 2019 dijalankan dengan baik. “Dalam situasi pandemi, tidak terjadi kluster, hampir tidak ada. Walaupun banyak juga (peserta) yang positif atau reaktif.”

Sedangkan pada pembahasan mengenai pengangkatan PPPK, Direktur Perundang-Undangan, Julia Leli Kurniatri menjelaskan peran serta BKN dalam proses pengangkatan PPPK. Sesuai dengan amanat regulasi yang mengatur manajemen PPPK, BKN mempunyai kewenangan dalam menyusun regulasi terkait pengadaan, cuti, serta uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam seleksi kompetensi apabila diperlukan.

Dalam hal pengangkatan PPPK, BKN telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pengangkatan PPPK melalui Peraturan BKN (Perban) Nomor 1 Tahun 2019. Namun, beberapa hal teknis terkait kepegawaian masih perlu ditambahkan, sehingga Perban tersebut akan diubah. “Ada surat dari Pak Menteri (Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi) yang disampaikan ke Kepala BKN, diminta agar perjanjian kerja itu (PPPK) didetailkan, supaya PPPK pada saat membaca perjanjian kerja langsung paham segala sesuatunya. Isi kontrak kerja itu hak dan kewajibannya, ini yang akan kita revisi,” terang Leli. Selain poin mengenai perjanjian kerja, terdapat lima poin lainnya yang akan diubah, yaitu terkait usul penetapan nomor induk PPPK, SK pengangkatan, uji persyaratan fisik, psikologis dan/atau kesehatan, pelantikan, serta pembayaran gaji dan tunjangan. Pada kesempatan itu juga Leli mengharapkan masukan dari para Kepala Kanreg I-XIV yang hadir sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan revisi Perban Pengangkatan PPPK. 

Berita ini bersumber dari BKN Kanreg 1 Yogyakarta


Share: