20 Februari 2020

Legislator Suarakan Kesejahteraan PPL dalam Program AWR Kementan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), saat ini sudah memiliki model percontohan Agriculture War Room (AWR) yang nantinya akan digunakan sebagai model di kantor pusat Kementan maupun Agriculture Operational Room (AOR) yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Gagasan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun pertanian modern berbasis manajemen teknologi informasi yang kuat.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti beberapa hal dalam pelaksanaan gagasan tersebut, salah satunya soal kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pasalnya, sambung Slamet, pelaksaan AWR tersebut nanti akan terintegrasi dengan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Konstra Tani), di mana ujung tombak program tersebut ada pada PPL.

"Saya ingin menguatkan sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Menteri Pertanian terkait dengan AWR yang dipresentasikan luar biasa, mudah-mudahan niat baik ini menjadi pembangkit dalam peningkatan kesejahteraan petani. Hanya kata terakhir tadi yang ingin saya sambungkan dengan keluhan dari bawah, yaitu terkait nasib PPL ke depan," kata Slamet dalam berita rilisnya, Selasa (18/2/2020).

Slamet mengatakan, pemerintah harus melakukan penguatan terhadap posisi PPL tersebut. Jangan sampai PPL ini dijadikan sebagai ujung tombak tetapi juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan AWR nanti.

"AWR akan bisa jalan dan PPL ini menjadi ujung tombak untuk adanya peningkatan pemberdayaan petani, akan tetapi jangan sampai PPL sendiri juga menjadi ujung tombak. Mentan sempat mengatakan bahwa PPL kita sudah semuanya memiliki android, tidak perlu dikirim ke Jakarta, tinggal mendengarkan itu. Yang jadi permasalahan justru itu, nasib PPL kita jadi tidak jelas, bisa jadi untuk beli pulsa pun mereka harus kredit, dapurnya juga tidak jelas, gajinya tidak jelas," tandas Slamet. 

Berita ini bersumber dari DPR
Share: