Sabtu, 31 Agustus 2019

Nasib PPPK di Bantul Masih Belum Jelas

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa nasib 177 guru honorer K2 yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum jelas.

Setelah sekitar Mei lalu dinyatakan lolos seleksi, hingga kini mereka belum mendapat SK pengangkatan.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan memang masih belum ada info kelanjutan dari pusat. Pemkab hanya bisa menunggu.

"Yang 177 masih belum ada informasinya sampai sekarang seperti apa," katanya Rabu (28/8/2019).

"Ya kita tunggu saja dari Kementerian PAN-RB. Intinya apapun rekomendasinya kami akan siap untuk menindaklanjuti. Sudah sejak Mei kalau nggak salah, cukup lama juga," lanjutnya.

Namun soal anggaran untuk gaji PPPK ini, pemkab telah siap. "Anggaran juga sudah tersedia untuk pembayaran mereka kira-kira Rp5 miliar sampai dengan akhir tahun 2019," terangnya.

Helmi menambahkan, untuk seleksi CPNS dan PPPK yang akan dibuka lagi juga masih menunggu informasi dari pusat. Pemkab telah mengusulkan formasi untuk CPNS dan PPPK.

"Yang terbanyak masih pada jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan. Kalau jadwal yang menentukan pemerintah pusat. Kita tinggal melaksanakan saja," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta menyebut, formasi PPPK yang diusulkan kurang lebih sama dengan formasi CPNS.

"Selain itu juga PPPK, hampir sama dengan PNS. Tapi banyak yang PPPK daripada PNS," paparnya.

Sebab kenapa lebih banyak PPPK, kata Danu karena sudah menjadi kebijakan dari pusat.

"Memang karena kebijakan dari pusat begitu. Lebih banyak PPPK daripada PNS," ujarnya.

Sementara untuk pembukaan seleksi, masih akan menunggu keputusan dari Kemenpan RB. "Dibukanya masih menunggu dari pusat dari Menpan RB.

Usulan formasinya sudah kita entry di SIPP-nya Menpan, supaya menjadi bahan kebijakan pusat," terangnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Bantul Totok Sudarto mendorong para guru honorer K2 yang belum lolos di seleksi PPPK sebelumnya untuk mendaftar kembali.

"Mohon nanti yang sudah lebih dari 35 tahun mendaftar. Seperti kemarin diberi kesempatan, kurang, tidak banyak yang mendaftar. Silakan penuhi syaratnya lalu mendaftar," katanya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja

Rabu, 21 Agustus 2019

Ada Masalah Administrasi, Seleksi PPPK Tahap II Diundur

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II akan diundur.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah memastikan seleksi PPPK tahap II akan diadakan paling lama usai tanggal 17 Agustus 2019.

Syafruddin menjelaskan, mundurnya seleksi PPPK tahap II dari jadwal yang ditargetkan disebabkan masih adanya persoalan administrasi yang dirasa kurang sampai saat ini.

"Diundur. Sedang masih dirumuskan karena ada administrasi yang masih kurang," tuturnya di Gedung Kemenparb, Selasa (20/8/2019).

Adapun dia menegaskan, jumlah kursi yang dibuka untuk CPNS 2019 tidak mengalami perubahan, yakni tetap 100 ribu orang. Sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 50 ribu orang.

"PNS 100 ribu. PPPK-nya masih 50 ribuan lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pihaknya juga masih enggan menyebarkan janji-janji kapan sekiranya pelaksanaan PPPK terealisasi. Pasalnya, di berbagai lini sosial media sejumlah hoax telah beredar menyatut kapan pelaksanaan PPPK 2019 akan dilakukan.

"Setelah 17 Agustus kan panjang, bisa sampai 30 Desember," papar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Sabtu, 03 Agustus 2019

Guru Honorer K2 Lulus Passing Grade Tes PPPK Tahap I jadi Prioritas

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berharap para guru honorer K2 yang lulus passing grade (PG) saat tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 namun belum terakomodir, agar bersabar.

Muhadjir memastikan pemerintah akan memprioritaskan mereka dalam seleksi PPPK tahap II pada Oktober mendatang.

“Tidak usah khawatir, guru honorer K2 yang sudah ikut tes PPPK tahap I dan lulus PG tapi kemudian belum diakomodir, insyaallah diproritaskan di tahap II. Yang sabar, pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan terbaik untuk honorer K2,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy usai menutup PKN tingkat II (Diklat PIM II) bersama Kepala LAN dan Pimpinan Bappenas di Pusdiklat Kemendikbud Bojongsari, Depok, Jumat (2/8).

Muhadjir menjelasan, masih banyaknya honorer K2 yang sudah lulus tapi belum diusulkan daerah karena masalah anggaran. Pemda tidak bisa mengusulkan seluruh yang lulus karena tidak mampu menyediakan anggaran dari APBD untuk membayar gaji PPPK dari jalur honorer K2.

Sebab, ada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan harus disertai dengan pernyataan pejabat pembina kepegawaian bahwa sanggup untuk menggaji.

Nah, para kepala daerah ini waswas bila sudah mengusulkan formasi dan ternyata lulus tes tetapi tidak ada dana, akan menimbulkan gelombang protes dari honorer.

“Sebenarnya ini hanya pada masalah anggaran. Kalau anggarannya sudah tersedia akan yang lulus itu akan diangkat semua. Cuma harap bersabar, masih dibahas pemerintah tentang anggaran ini,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Malang