Selasa, 30 Juli 2019

Kemenpan RB Bahas Anggaran untuk Tentukan Jadwal Rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019.

Menpan RB Syafruddin mengatakan, rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," ujar Syafruddin.

Menurut Syafruddin, dalam rekrutmen CPNS tahun ini yang menjadi prioritas adalah posisi guru, tenaga kesehatan, teknis profesional, dan sejumlah posisi kelembagaan.

"Tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian dan lembaga, juga harus teknis dan profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, posisi yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan.

Syafruddin mengatakan, saat ini tenaga kesehatan puskesmas di daerah-daerah masih 75 persen.

"Untuk PPPK guru dan tenaga kesehatan, para dokter-dokter puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," tuturnya.

Sementara itu, Syafruddin mengatakan, ada sekitar 52.000 pensiun guru pada tahun 2019. Jadi, Total jumlah pensiun ASN adalah 200.000 orang.

"Pensiun guru saja 52.000 jadi tadi dipersiapkan 200 ribuan yang akan pensiun tahun ini, seluruh ASN," kata dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa proses dan jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2019 akan dibuka pada Oktober ini.

Pada periode kedua penerimaan tahun ini, pemerintah akan membuka formasi untuk 253.173 orang sesuai dengan kebutuhan instansi, baik pusat atau daerah.

Ada sekitar tujuh tahapan yang harus dilalui pelamar dalam proses menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mulai proses pengumuman secara umum hingga pemberkasan/dilantik. Tahapan demi tahapan ini, sudah diatur detail dalam peraturan pemerintah.

 Aturan ini ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Adapun rincian tahapan prosesnya sebagai berikut:
 - Pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK secara umum
- Pendaftaran online di laman sscasn.bkn.go.id.
- Pengumuman Seleksi Administrasi
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - Seleksi Kompetensi Bersama (SKB)
 - Pengumuman Kelulusan
- Pemberkasan (telah resmi jadi ASN)

Berita ini bersumber dari Kompas.


MenPAN-RB Beber Formasi Prioritas PPPK Tahap II

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua tetap dibatasi.

Seperti pada rekrutmen PPPK tahap pertama, formasi yang diprioritaskan ialah guru dan tenaga kesehatan, terutama para dokter puskesmas.

Pasalnya, sekitar 75 persen puskesmas di Indonesia mengalami kekurangan dokter.

"Guru dan tenaga dokter masih kurang. Karena itu, akan direkrut lagi di PPPK tahap kedua," kata Syafruddin di sela-sela rakornas pengadaan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (30/7).

Dia menyebutkan, sebanyak 175 ribu ASN akan direkrut. Jumlah itu terdiri dari 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75 ribu PPPK.

Nantinya jumlah formasi yang disetujui dalam rakornas akan ditentukan karena menyangkut anggaran.

Bukan hanya APBN, melainkan juga APBD. Hal itu mesti disinkronkan karena gaji para guru di daerah menggunakan APBD.

"Harus dibahas mendalam agar tidak ada masalah saat rekrutmen PPPK tahap kedua," ujarnya.

Pada rekrutmen PPPK tahap pertama, pemerintah membuka lowongan 75 ribu orang khusus honorer K2. Namun, kuota yang terisi hanya sekitar 50 ribuan.

Selain itu, masalah muncul di lapangan. Banyak pemda yang tidak mampu menggaji PPPK hasil rekrutmen tahap pertama.

PPPK itu sampai saat ini belum mengantongi NIP karena belum pemberkasan.

Alhasil honorer K2 yang lulus PPPK tetap menerima honor Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan per triwulan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 27 Juli 2019

Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Sahabat pembaca info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Para guru honorer berharap wacana itu bisa direalisasikan, bukan hanya sebatas janji manis belaka. Apalagi upah mereka selama ini jauh dari kata layak.

Ica, guru honorer SMP di Kota Sampit mengaku sudah menjadi guru honorer sekitar sembilan tahun dengan gaji per bulan di bawah Rp 1 juta. ”Setiap bulannya dibayar tidak menentu. Kadang Rp 600 ribu sampai Rp 900 ribu,” katanya, Rabu (24/7).

Mereka yang jadi guru honorer, tuturnya, semangat pengabdiannya tidak perlu diragukan. Apabila hanya berpikir pada gaji, tidak mungkin bisa bertahan jadi guru. ”Sifatnya banyak mengabdi saja jadi guru honorer. Selain itu, agar ilmu keguruan itu tidak hilang,” ujarnya.

Untuk satu jam mata pelajaran, Ica diupah sekitar Rp 12.500. Dalam sehari, dia rata-rata mengajar 4-5 jam sejak pagi. Per hari Ica bisa mengantongi sekitar Rp 50 ribu. Rata-rata per minggu, dia menerima Rp 200 ribu. ”Belum lagi kalau tidak masuk, guru honorer dipotong gajinya,” katanya.

Guru honor lainnya, Trie, mengaku sudah mengajar selama 13 tahun. Dia gembira mendengar rencana pemkab tersebut. Hal itu merupakan harapan yang selama ini diimpikannya. Apalagi dia kesulitan jadi ASN lantaran terkendala umur.

”Jadi kontrak daerah ini harapan saya satu-satunya. Usia yang di atas 40 tahun ini sulit bisa jadi PNS lagi. Mudah-mudahan kami yang lama mengabdi ini bisa diperhatikan,” ujarnya.

Gaji sekitar Rp 1 juta per bulan yang diterimanya, sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia terbantu karena suaminya berstatus PNS.

”Kalau dihitung, uang Rp 1 juta itu tidak cukup apa-apa. Selesai gajian hanya cukup untuk bayar PDAM, listrik, dan BBM motor saja,” ujarnya.

Para guru honorer itu digaji dari dana bantuan operasional sekolah. Terkadang mereka harus menunggu upahnya hingga tiga bulan karena dana BOS yang belum cair.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kotim berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi tenaga kontrak daerah.

Namun, ada syarat tertentu bagi guru honorer yang akan jadi sasaran program itu, salah satunya aktif dan masa kerjanya di atas tiga tahun.

Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, tugas guru cukup berat. Bukan hanya mengajar, mereka juga mendidik. Ditambah lagi dengan jadwal mengajar yang cukup banyak. Para guru sangat berperan meningkatkan kualitas pendidikan di Kotim.

”Kinerja mereka tersebut harus diimbangi dengan kesejahteraan yang sesuai, terutama honorer sekolah yang dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Halikin, Selasa (23/7).

Halikin menuturkan, kebijakan tersebut akan direalisasikan 2020 mendatang dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Dia optimistis program itu didukung DPRD.

Sebab, menyejahterakan guru merupakan salah satu hal yang penting guna menunjang kualitas pendidikan di Kotim.

Berita ini bersumber dari JPNN

Terungkap Penyebab Nasib Honorer K2 Lulus PPPK Masih tak Jelas

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa sekitar 50 ribuan honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I hingga kini belum jelas nasibnya. Jangankan mengantongi NIP PPPK, proses pemberkasan pun belum dilakukan.

Daerah beralasan belum ada petunjuk teknis maupun pelaksanaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebaliknya pusat mengatakan, prosesnya menjadi tanggung jawab daerah. BKN hanya memproses usulan pemberkasan dari daerah.

Tarik ulur itu akhirnya terjawab. Ternyata, proses pemberkasan belum berjalan karena masalah anggaran.

Rerata daerah, alokasi belanja pegawai bila ditambah dengan angaran gaji PPPK hasil rekrutmen tahap I, sudah melebihi 50 persen APBD. Sementara ketentuannya, belanja pegawai harus di bawah 50 persen.

"Nanti pada waktunya akan ada arahan dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN - RB) dan kepala BKN bagaimana penyelesaian hasil rekrutmen PPPK tahap I. Sebab, ketika NIP ditetapkan otomatis daerah sudah harus memproses SK sebagai awal perhitungan gaji," tutur Karo Humas BKN Mohammad Ridwan kepada JPNN, Jumat (26/7).

Dia mengungkapkan, saat ini masalah utamanya adalah banyaknya daerah yang alokasi belanja pegawainya di APBD melebihi 50 persen jika gaji PPPK dimasukkan.

Kendala ini akan diselesaikan sebaik-baiknya. Yang paling penting, pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) jangan sampai terganggu karena masalah pemberkasan.

"Pemerintah harus melihat semua hal. Jika jadi ASN tapi tidak digaji APBD, tentu akan menimbulkan masalah baru. Mohon honorer K2 bersabar dan tetap semangat," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Jumat, 19 Juli 2019

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan penerimaan cpns dan pppk 2019 tak dipungut biaya atau Zero Money.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan penerimaan cpns dan pppk 2019 tak dipungut biaya atau Zero Money.

Masyarakat diminta tak mudah tergiur bujuk rayu para pelaku penipuan yang memanfaatkan momen penerimaan cpns 2019.

Dikutip Tribunjogja.com dari laman Bkn.go.id, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menanggapi beberapa aduan masyarakat yang mengaku dirinya menjadi korban penipuan bermodus sejumlah uang sebagai pintu masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Beberapa aduan tersebut disampaikan dalam program Metro TV Hotroom bertajuk Siasat Penipuan CPNS pada Selasa, (16/7/2019) di Gedung Metro TV Jakarta.

Ridwan yang dihadirkan sebagai narasumber pada acara tersebut langsung menampik informasi soal adanya syarat pembiayaan dalam proses seleksi CPNS.

“Jelas-jelas proses seleksi CPNS itu zero money alias tanpa biaya, jadi sebenarnya mudah mengidentifikasi penipuan CPNS, kalau sudah mensyaratkan sejumlah uang itu jelas penipuan,” tanggap Ridwan.

Pada acara tersebut dihadirkan seseorang yang mengaku sebagai korban penipuan.

Dia menuturkan ditawarkan masuk menjadi CPNS oleh oknum yang mengaku bekerja di salah satu instansi Pemerintah Daerah dengan syarat membayar puluhan juta rupiah.

Menjawab pengakuan itu, Ridwan menjelaskan bahwa seleksi CPNS dilakukan secara terbuka dan serentak hanya oleh instansi pemerintah, bukan perorangan.

“Formasi CPNS diumumkan secara terbuka oleh instansi pemerintah, proses pendaftaran online terintegrasi via sscasn.bkn.go.id dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan bidang,"

"Saat seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang menggunakan CAT BKN misalnya, hasil ujian disampaikan real time kepada peserta setelah ujian selesai, bahkan orang tua peserta dapat memantau langsung nilai anaknya di ruang monitoring tes yang disediakan instansi pembuka rekrutmen,"

"Selain itu, peserta yang lolos pada setiap tahapan diumumkan di portal sscasn dan masing-masing instansi,” terangnya.

Di bagian akhir, Ridwan kembali menegaskan bahwa alur seleksi CPNS sudah begitu transparan dan akses informasi pelaksanaan seleksi sudah dibuka seluas-luasnya.

Pada kesempatan itu Ridwan meminta agar masyarakat yang menjadi korban penipuan jangan pernah enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Sementara itu untuk informasi CPNS, Ridwan menambahkan agar masyarakat menjadikan website atau kanal media sosial terverifikasi milik instansi pemerintah sebagai referensi informasi seleksi.

Siapkan Dokumen

Sebelumnya BKN menyebut Penerimaan PPPK dan CPNS 2019 tak lama lagi diumumkan.

meski begitu, BKN belum menyebut tanggal pasti kapan Penerimaan PPPK dan CPNS 2019 bakal dibuka namun memberi klu waktu 'kian dekat'

Sebagai Panselnas CPNS, BKN meminta bagi yang berminat untuk mendaftar penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 untuk mempersiapkan dokumen sebagai berikut :

1. Scan KTP

2. Kartu Kartu Keluarga

3. Foto Diri

4. Ijazah

5. Transkrip Nilai

pemerintah sebelumnya sempat menyebut akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2019 sebanyak 253.173 orang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Muhammad Ridwan, mengatakan terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 akan dibuka pada Oktober 2019.

Pihaknya akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat.

"Kemarin, pak Menpan RB sudah statement, bahwa penerimaan CPNS kemungkinan besar di Oktober," kata Ridwan dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Ridwan menjelaskan, proses penerimaan pendaftaran tersebut dipekirakan lebih awal untuk PPPK.

Namun ia tak memberikan kapan waktu pastinya.

Menurut dia, adanya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB) Syafruddin itu menjadi tanda bagi BKN untuk bersiap.

"Bagi kami di Panselnas merupakan semacam ancer-ancer. Oleh karena itu, persiapan mulai dipersiapkan mulai dari sekarang. Banyak yang harus dipersiapkan," ujarnya.

Dia mengatakan, pihak hingga ini terus mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini baik untuk CPNS maupun PPPK.

"Kebutuhan riil (jumlah PNS dan PPPK) dari intansi pusat dan daerah itu belum semua masuk, tapi seberapa banyak saya harus cek dulu ke Kemenpan RB," ungkapnya.

Dia menyebut, setidaknya ada tujuh tahapan proses penerimaan CPNS dan PPPK yang harus dilalui. Ini semua sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Sebagai informasi, untuk pemerintah pusat, alokasinya sebanyak 46.425 lowongan terdiri dari untuk PNS sebanyak 23.213 lowongan dengan rincian 17.510 untuk pelamar umum 
dan dari sekolah kedinasan 5.696.

Selain itu pemerintah pusat juga membuka 23.212 lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK/P3K.

Sementara itu jumlah lowongan CPNS pemerintah daerah mencapai 207.748.

Terdiri dari lowongan PNS 62.324 dan untuk PPPK/P3K 145.424.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.

Selasa, 16 Juli 2019

Pemerintah melalui BKN memberi 'kode' pelaksanaan seleksi CPNS 2019 akan segera dibuka.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa teka-teki kapan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 setidaknya menemui titik terang.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi 'kode' pelaksanaan seleksi CPNS 2019 akan segera dibuka.

Namun, BKN lewat akun Twitter resminya, Senin (15/7/2019) tidak memberi tanggal pasti kapan seleksi CPNS 2019 dibuka.

Meski demikian, BKN juga meminta calon peserta seleksi CPNS 2019 untuk mulai menyiapkan sejumlah dokumen.

Informasi ini diketahui saat akun Twitter BKN merespons komentar netter soal CPNS.

Dalam cuitannya, BKN mengaku telah rindu pada para pejuang CPNS 2019 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK 2019).

BKN meminta calon peserta menyiapkan jiwa raga serta beberapa dokumen.

Apa saja?

Masih dari cuitan yang sama, dokumen yang harus mulai disiapkan calon peserta adalah scan KTP, Kartu Keluarga (KK), foto, ijazah, hingga transkrip nilai.

BKN juga menulis 'kode' pembukaan seleksi CPNS 2019 dan PPPK 2019 semakin dekat.

"Andai #SobatBKN tahu betapa rindunya kami pada pejuang #CPNS2019 & #P3K2019."
"Ingin rasanya segera bertemu. Siapkan jiwa-raga & dokumen (scan KTP, KK, foto, ijazah, transkrip nilai), krn pertemuan itu kian dekat."
"Jgn tanya kapan, kami ingin segera bertemu," tulis akun BKN.

Selain itu, BKN juga meminta calon peserta tidak perlu bertanya ke sana-ke mari.

Sebab, hingga saat ini, pemerintah belum membuka seleksi CPNS 2019.

BKN juga meminta masyarakat mengikuti cuitan dari BKN.

Pasalnya, proses pengadaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 bersifat terbuka alias tidak rahasia.

"Tak perlu tanya sana sini, Kak."
"Sampai saat ini Pemerintah belum membuka seleksi #CPNS2019. Ikuti terus twit kami krn pengadaan ASN (baik #CPNS2019 maupun #P3K2019) bersifat terbuka, TIDAK RAHASIA," tulis akun BKN.

Sebelumnya, BKN juga membuat cuitan tentang instansi yang tidak mengadakan pengadaaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.

Sebab, sejumlah instansi tersebut tak kunjung mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi hingga 12 Juli 2019.

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PARB) telah memberikan perpanjangan waktu terkait pengajuan formasi.

Sayangnya, tidak disebutkan instansi mana saja yang tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi.

"Sesuai dg surat Kemenpan RB no. B/751, instansi yg tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi s.d. 12 Juli 2019 dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun ini."
"Sudah diberi perpanjangan waktu tapi tidak dimanfaatkan? Ok, the show must go on," tulis BKN.


Sumber berita : BANGKAPOS.COM.

Minggu, 14 Juli 2019

Pemda Rampung Ajukan Formasi, Penerimaan CPNS 2019 Siap Dibuka

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini. Proses sempat terhambat karena cukup banyak daerah yang tak mengajukan formasi.

Akibatnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengedarkan surat perpanjangan waktu bagi instansi untuk mengajukan formasi dan analisis jabatan hingga Jumat, 12 Juli 2019, kemarin.

"Nah mengapa diberi kesempatan lagi? Karena ternyata sampai batasan akhir usulan bulan Juni itu masih ada 30 persenan, kira-kira, instansi pusat dan daerah yang belum melakukan pengajuan formasi. Dengan surat ini maka, jika sampai Jumat kemarin tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN maka dianggap tidak melaksanakan (penerimaan ASN)," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Menurut Ridwan, banyaknya daerah yang tidak mengajukan formasi CPNS karena ada prioritas lain atau kecukupan anggaran, seperti karena 50 persen APBD sudah untuk gaji ASN.

Pihak BKN sendiri belum mendapatkan data mengenai berapa daerah yang mengajukan formasi CPNS. Sebelumnya diperkirakan ada 207.748 formasi untuk pemerintah daerah.

Rinciannya adalah CPNS untuk umum sebanyak 62.249 formasi dan sekolah kedinasan 75 formasi. Lalu ada PPPK dan honorer sebanyak 143.424 formasi.

Sementara, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir menyebut kementeriannya masih melakukan pendataan jumlah formasi. "Saat ini data sedang direkap lagi setelah perpanjangan masa pengusulan," ucap Mudzakir.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Kamis, 11 Juli 2019

Pemprov Bali Usulkan 2.100 Formasi PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) sebanyak 2.100 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk direkrut pada 2019.

"Formasi PPPK nanti diarahkan ke tenaga fungsional, terutamanya yang paling banyak dibutuhkan untuk tenaga akuntansi, IT, tenaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur (arsitek), hingga tenaga-tenaga di bidang adat dan budaya, di samping tenaga guru dan kesehatan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Rabu (10/7).

Selain mengajukan formasi untuk PPPK, Pemprov Bali juga mengajukan usulan rekrutmen 600 CPNS. "Usulan CPNS maupun PPPK sudah ditandatangani Pak Gubernur dan sudah pula disampaikan ke Kemenpan-RB," ujarnya.

Lihadnyana mengatakan usulan PPPK maupun CPNS cukup banyak karena memang selama ini jumlah PNS yang pensiun dengan PNS yang diterima tidak seimbang.

"Banyak sekali kepala seksi yang bahkan tidak memiliki staf teknis, padahal untuk staf tertentu seperti pengurus barang atau bendahara haruslah tenaga ASN, tidak boleh tenaga kontrak," katanya.

Pihaknya mendorong agar tenaga-tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Bali yang jumlahnya sekitar 7.000-an itu dapat mengikuti seleksi PPPK maupun CPNS yang nantinya seleksinya menggunakan metoda CAT (computer assisted test). "Kami harapkan agar dapat menyiapkan diri dengan baik karena tesnya memakai CAT. Meskipun sudah menjadi tenaga kontrak, tidak akan ada skala prioritas karena kelulusannya berdasarkan hasil CAT nanti," ucapnya.

Hingga saat ini, tambah Lihadnyana, aturan teknis mengenai rekrutmen tersebut belum turun. Tetapi pihaknya menginginkan agar usia PPPK yang direkrut diberikan kelonggaran maksimal hingga 45 tahun.

Seleksi PPPK selain diharapkan dapat diikuti oleh tenaga kontrak Pemprov Bali, juga dapat diikuti masyarakat umum, sepanjang memenuhi kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan.

Lihadnyana memperkirakan formasi yang disetujui Kemenpan-RB akan turun sekitar Oktober, sehingga sekitar bulan November-Desember 2019 baru akan dilaksanakan seleksinya.

Berita ini bersumber dari Nusa Bali.

Rabu, 10 Juli 2019

Ini Informasi Proses Penerimaan CPNS 2019

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah kembali bakal membuka lowongan ratusan ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Angka tersebut terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan proses dan jadwal  seleksi CPNS dan P3K 2019 akan dibuka pada Oktober ini. BKN nanti akan menyampaikan informasi seluruhnya termasuk petunjuk-petunjuk teknisnya. 

Pada periode kedua penerimaan tahun ini,  pemerintah akan menerima  sebanyak 253.173 orang sesuai dengan kebutuhan intansi. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Soal ujian akan diganti 
BKN menyampaikan, proses seleksi CPNS dan P3K tahun ini serupa dengan seleksi periode sebelumnya. Hanya saja ada beberapa yang berubah atau diganti, yakni Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

Pasalnya soal-soal tersebut yang dianggap tidak valid sehingga harus diganti dengan naskah soal lainnya. 

Pada penerimaan kali ini, untuk seleksi P3K akan lebih awal dilaksanakan yang sekitar Agustus ini. Sedangkan untuk CPNS berlansung pada Oktober mendatang. 

Karena itu BKN hingga saat ini terus mempersiapkan segala keperluan ya g dibutuhkan. Termasuk formasi kebutuhan pegawai di pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi, BKN sudah meminta instansi terkait untuk menyampaikan usulan kebutuhan pegawainya.

Sementara, besaran pegawai yang akan diterima secara umum ialah 253.173 orang terdiri dari sejumlah posisi.

7 tahapan proses seleksi 
Pada penerimaan CPNS dan P3K 2019, disebutkan BKN ada sekitar tujuh tahapan yang harus dilalui pelamar dalam proses menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai proses pengumuman secara umum hingga pemberkasan/dilantik. 

Tahapan demi tahapan ini, sudah diatur detail dalam peraturan pemerintah. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Adapun rincian tahapan prosesnya sebagai berikut:
- Pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK secara umum 
- Pendaftaran online di laman sscasn.bkn.go.id. 
- Pengumuman Seleksi Administrasi 
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 
- Pengumuman Kelulusan 
- Pemberkasan (telah resmi jadi ASN)

Semua proses pendaftaran berbasis online 
BKN menegaskan semua proses penerimaan CPNS dan P3K kali ini dilakukan secara online. Tidak yang dilakukan melalui cara konvensional atau manual dalam prosesnya. 

Mulai dari pendaftaran, penyerahan berkas, dan hingga pengumuman kelulusan pelamar.

Hingga kini pihak BKN belum bisa menyampaik detail tahapan demi tahapan yang harus dilalui para pelamar tanggal demi tanggal. Namun yang pertama kali yang akan dilakukan BKN ialah mengumumkan penerimaan CPNS dan PPPK secara umum.

Pelamar diprediksi capai 6 juta orang 
BKN memprediksi pelamar atau pendaftar CPNS dan P3K 2019 diprediksi lebih banyak dibandingkan pada tahap I tahun lalu. Angkanya diperkirakan antara 4 juta sampai 6 juta orang seluruh Indonesia. 

Besaran jumlah PNS dan P3K yang akan diterima tersebut sesuai masukan dan usulan dari Menkeu dan pertimbangan teknis BKN. Sehingga jumlah itu menjadi batas maksimal yang bisa diterima. 

Penentuan jumlah besaran PNS dan P3K sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sebelumnya, Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan, mengatakan terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 akan dibuka pada Oktober ini. Pihaknya akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat. 

"Kemarin, pak Menpan RB sudah statement, bahwa penerimaan CPNS kemungkinan besar di Oktober," kata Ridwan dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Berita ini bersumber dari Kompas.

Senin, 08 Juli 2019

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II akan segera dibuka.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II akan segera dibuka. Rencanannya, pembukaan pegawai setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini akan dibuka pada Agustus 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, pembukaan tenaga PPPK tahap kedua akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pendaftaran CPNS 2019. Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rekrutmen P3K.

“Nampaknya yang PPPK tahap dua dulu yang akan didahulukan kemarin kan tahap pertama,” ujarnya, Senin (8/7/2019).

Adapun sistem pendaftaran PPPK akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via sscasn.bkn.go.id. Meskipun begitu, belum diketahui kapan masyarakat bisa mulai mengakses portal ini

Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengenai persyaratan, jika melihat tahap pertama, khusus THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian khusus yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Kemudian kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Untuk guru diwajibkan untuk masih aktif mengajar hingga saat inj.

Sementara untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.

Sementara untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Nantinya mereka yang lolos akan dikenakan masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018.

Perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.

Berita ini bersumber dari Okezone

Selasa, 02 Juli 2019

Penerimaan Pegawai Setara PNS Tahap II Dibuka Paling Lambat September 2019

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan kembali membuka penerimaan pegawai setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) atau yang disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan penerimaan PPPK selanjutnya yang disebut tahap II akan dilakukan paling lambat pada September mendatang.

"PPPK tahap pertama sudah, untuk PPPK tahap II akan dilakukan setelah 17 Agustus atau bulan 9 (September)," katanya saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019). 

Untuk menjadi PPPK, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK/ P3K akan terbuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer. PPPK sendiri dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT). 

PPPK sekaligus menjadi tempat bagi honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Adapun hingga saat ini, PPPK bagi tenaga honorer masih diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian

Menurut PP 49/2018, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun, sedangkan yang tertinggi adalah satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu.

Pada penerimaan PPPK tahap I diketahui ada dua tahapan seleksi yang harus diketahui, yakni seleksi administrasi dan kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.