Selasa, 30 April 2019

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Sama Sejahteranya

Sahabat pembaca Info seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin kembali meminta honorer K2 untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK. Menurut dia, perbaikan kesejahteraan honorer K2 bukan cuma dengan jadi PNS, tapi bisa lewat PPPK.

"Sebenarnya PNS dan PPPK itu sama kesejahteraannya. Menolak PPPK, dan tetap bertahan menjadi honorer K2 dengan gaji minim apa tidak merugikan diri sendiri," ujar Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (30/4).

Sama seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Syafruddin juga menyayangkan banyaknya honorer K2 yang tidak memanfaatkan kesempatan saat perekrutan PPPK tahap satu. Padahal kuota yang disiapkan 150 ribu dan hanya terisi 50 ribuan.

Walaupun kuotanya tidak hilang, tapi kesempatan emas pertama sudah dilepas. "Rekrutmen PPPK tahap satu itu sangat mudah. Passing grade sangat rendah, mereka dites sesama honorer K2 dan tidak dicampur dengan lainnya," ucapnya.

Mantan wakapolri ini menambahkan, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap kedua. Kesempatan tetap diberikan kepada honorer K2.

Bagi yang tidak lulus, bisa mengikuti tes lagi. Paling tidak selama lima tahun, mereka diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK jalur khusus honorer K2.

Bagi yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, menurut Syafruddin akan dirumuskan lagi bersama DPR RI. Apakah akan diserahkan kepada pemda atau ada formula lainnya.

"Honorer K2 tidak bisa diabaikan, saya pastikan itu. Nanti akan dibahas bersama DPR RI bagaimana mekanisme penyelesaian honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Minggu, 28 April 2019

Guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK tahap dua tahun ini.

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap dua tahun ini.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori.

"Tahap satu kan hanya fokus guru honorer K2. Tahap dua ada guru honorer K2 dan nonkategori khusus yang masa pengabdian di atas 15 tahun," kata Menteri Muhadjir usai jalan sehat peringatan Hardiknas di Jakarta, Minggu (28/4).

Dia menjelaskan, masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun.

Namun, Muhadjir menyesalkan, kuota 150 ribu yang disiapkan tidak terpenuhi. Penyebabnya, banyak pemda tidak membuka rekrutmen PPPK dengan alasan nihil dana.

"Kemarin kuotanya 150 ribu guru honorer yang akan kami rekrut, sayang tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. Padahal sesuai kesepakatan dengan Kemenkeu untuk guru honorer yang diangkat menjadi PPPK, gajinya diambilkan dari DAU," terangnya.

Dengan sumber gaji dari DAU itu, lanjut Muhadjir, mestinya kuota yang disiapkan terserap semuanya. Dia sangat menyayangkan karena PPPK itu sangat bagus untuk guru honorer. Terlebih rekrutmennya khusus honorer sehingga peluang lulus lebih besar.

"Mudah-mudahsn tahun ini akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insyaallah perkiraan saya 2023 akan selesai," tutupnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Minggu, 21 April 2019

177 Pegawai Setara PNS di Bantul Bakal Mulai Kerja Bulan Mei

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengumumkan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Bantul sebanyak 177 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan yang lolos dalam tes seleksi PPPK, beberapa waktu lalu.

"Jumlahnya tidak berubah tetap 177 orang sesuai yang diumumkan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Siswaryanta, saat dihubungi Sabtu (20/4/2019).

Danu mengatakan 177 calon PPPK yang lolos tersebut saat ini tengah dalam proses pengurusan berkas daftar ulang hingga 24 April mendatang. Setelah itu pihaknya segera mengajukan nama-nama tersebut untuk mendapat nomot induk pegawai (NIP) ke Kemenpan-RB.

Setelah NIP keluar mereka akan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Bantul Suharsono. "Paling cepat Mei mereka sudah bisa mulai kerja. Kami harapkan prosesnya cepat," ujar Danu.

Untuk honor PPPK tahun ini, Pemkab Bantul sudah menyiaplan sebesar Rp5 miliar. Meski demikian honor mulai dibayarkan ketika PPPK mendapatkan SK pengangkatan.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.

Kamis, 18 April 2019

Menteri PAN-RB: Status Honorer Jadi PNS atau PPPK Selesai Tahun Ini

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB, Syafruddin berjanji menuntaskan persoalan status pegawai honorer di pemerintahan pada saat ini. Hal ini menanggapi persoalan para pegawai honorer yang masih tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga berkali-kali.

Menurut Syafruddin, pihaknya segera akan membicarakan hal tersebut dengan pihak DPR. Dia berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut pada tahun ini. 

"Saya selalu menyampaikan para honorer adalah orang-orang yang sudah mengabdi begitu lama, orang-orang yang berkeringat. Oleh karenanya harus ada penyelesaian status mereka apakah dia nanti jadi PNS atau PPPK," ujar Syafruddin di kantornya, Jakarta, Kamis 18 April 2019. 

Persoalan status pegawai honorer itu, lanjut dia, akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Tentunya, setelah euforia pemilu mulai mereda.

Berita ini bersumber dari Viva.

Jumat, 05 April 2019

Peserta Ujian yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sudah banyak pemda yang mengumumkan kelulusan hasil tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2.

Mereka yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK Pasal 22 ayat (3) dan (6) bahwa hasil penetapan kelulusan diumumkan oleh panitia instansi pengadaan PPPK.

Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti tahap pemberkasan yang dilakukan instansi sebagai proses pemeriksaan kelengkapan administrasi, paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman kelulusan.

"Jadi pemberkasan sudah bisa dilakukan pasca pengumuman. Tidak harus menunggu 15 hari setelah pengumuman kelulusan," terang Ridwan di Jakarta, Kamis (4/4).

Tahapan pemberkasan, jelasnya, instansi menyampaikan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap lampiran persyaratan berkas peserta.

Proses verifikasi penetapan NIP dilakukan BKN dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan NIP disampaikan oleh instansi. 

Berita ini bersumber dari JPNN.