Rabu, 30 Januari 2019

Taspen Jadi Penyelenggara Jaminan Sosial untuk PPPK dan Tenaga Honorer

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa PT Taspen (Persero) menjadi penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjia Kerja ( PPPK) serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) di instansi pemerintah. 

"Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur dalam 2 kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara Negara dan bukan penyelenggara Negara," kata Sekretaris Perusahaan Taspen Dodi Susanto dalam pernyataan resmi, Selasa (29/1/2019). 

Program JKK JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelolaoleh BPJS TK sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara Negara diatur berdasarkan PP 70 Tahun2015, PP 66 Tahun 2017, dan PP 49 Tahun 2018 di mana untuk ASN, PPPK dan Honorer di kelola oleh TASPEN. Selain itu, untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPKnya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015. 

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyebutkan, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum. 

Melalui PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 pula menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015, dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN. 

Peraturan Pemerintah itu merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana Pasal 2 ayat(2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

"Dengan ini TASPEN selain menjadi penyelenggara jaminan social bagi PNS dan pejabat Negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah," jelas Dodi. 

Adapun terkait dengan pengenaan iuran, sebut dia, akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan.

Berita ini bersumber dari Kompas.


Kamis, 24 Januari 2019

Tersedia 150 Ribu Formasi, Rekrutmen Tahap Pertama P3K Khusus Untuk Eks Tenaga Honorer K2

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, rekrutmen tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilakukan pada Februari 2019 ini dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2).

“Formasi yang tersedia adalah pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat,” kata Syafruddin kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) P3K yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (23/1) siang.

Sedangkan tahap kedua, lanjut Menteri PANRB, rekrutmen PPPK akan dibuka untuk formasi umum. Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.

“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” ujar Syafruddin.

Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.

Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,” tegas Syafruddin.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.

Rencana Rekrutmen P3K Tahap I, Pemerintah Prioritaskan Tiga Bidang

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah dirampungkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Secara teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa untuk pengadaan P3K tahap I tahun 2019, Pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Untuk mekanisme seleksinya, Kepala BKN menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS. ” Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem  (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” imbuhnya saat memaparkan perihal kebijakan teknis pengadaan P3K dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, (23/01/2019) di Batam.

Kepala BKN juga menuturkan tanda identitas P3K akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya perihal syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS. Sebaliknya, maksimal usia pelamar P3K paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, dan untuk perjanjian kerja, PP 49/2018 mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi.

Sebagai informasi, aturan teknis dari PP 49/2018 yang akan diteruskan melalui Peraturan MenPANRB dan Peraturan BKN masih dalam proses penyelesaian. Untuk pelaksanaan P3K tahap I Tahun 2019 dilakukan setelah masing-masing instansi selesai lakukan perhitungan kebutuhan dan menyampaikannya kepada KemenPANRB dan BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.

Rekrutmen PPPK Tahap Pertama untuk Eks Honorer K2

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2019. Pada tahap pertama dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat. Sedangkan tahap kedua, rekrutmen PPPK untuk formasi umum.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin, saat memberi arahan pada acara Sosialisasi PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Rencana Pengadaan P3K Tahap I, di Batam, Rabu (23/01). "Proses rekrutmen dan seleksi PPPK rencananya dimulai bulan Februari 2019," ujarnya.

Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018. "Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang," imbuhnya.

Dijelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional. Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak 'memulangkan' para diaspora untuk berkarya di tanah air.

Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya. "Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara," tutupnya.

Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. 

Rakor ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, serta perwakilan Pemda di seluruh Indonesia yang membidangi tentang SDM Aparatur.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Rabu, 23 Januari 2019

75 Ribu Honorer K2 Data Sudah Valid, Mayoritas Guru

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengalokasikan 150 ribu honorer K2 (kategori dua) yang akan diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahun ini.

Pengangkatan tahap pertama sebanyak 75 ribu orang honorer K2 dilaksanakan Februari mendatang. Sisanya tahap dua digelar usai Pilpres. Mekanisme pengangkatan tetap menggunakan seleksi alias dites.

Tahapan pertama hanya untuk formasi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian. Ditambah dengan sisa honorer K1 (kategori satu) dan penyuluh pertanian non K2/K1 (pengangkatannya berdasarkan kerja sama Kementan dan pemda).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, 75 ribu honorer K2 yang diangkat tahap pertama karena datanya sudah valid. Sedangkan 75 ribu lainnya masih dalam tahap verifikasi.

"Rekrutmen tahap dua memang setelah Pilpres tapi penentuannya setelah rakornas nanti. Karena harus menunggu kesepakatan dengan pemda," tandasnya.

Bima menjelaskan, data honorer K2 yang valid ini ditetapkan setelah melakukan verifikasi validasi. Sisanya masih dilakukan sinkronisasi data. Dari formasi 75 ribu tersebut, guru honorer K2 mendapatkan formasi terbesar yaitu sekitar 50 ribu orang.

"Data 75 ribu yang diangkat PPPK tahap pertama ini akan diperkuat lagi dengan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang ditandatangani kepala daerah. Karena kepala daerah yang lebih tahu kondisi pegawainya," tuturnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Selasa, 22 Januari 2019

50.000 Guru Honorer Ditargetkan Jadi Setara PNS

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Total formasi yang dibuka untuk tahun ini sekitar 150.000 untuk jadi setara PNS.

Menteri PAN-RB Syafruddin mengutamakan guru honorer untuk bisa mengisi posisi setara PNS. Dirinya pun mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 152.000 guru honorer untuk ikut seleksi tersebut.

"Tentang guru honorer, sudah diverifikasi jumlahnya 152.000 data di Kemendikbud, yang memenuhi syarat harus S1," kata Syafruddin di DPR, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dari jumlah tersebut, kata Syafruddin, pemerintah menargetkan bisa mengangkat 50.000 guru honorer menjadi setara PNS.

"Tinggal 71.000, mudah-mudahan bisa direkrut 50.000. Ini aturan semua masih bisa dirubah, UU (Undang-Undang) saja bisa diamandemen," jelasnya.

Lebih dari itu, Syafruddin menjelaskan, anggaran penyediaan pegawai setara PNS ini menjadi tanggung jawab pihak pemerintah daerah (Pemda).

"Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Bukan hanya, memang ada skema anggaran. Kementerian lembaga itu dari kementerian keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS itu yang di daerah di tingkat II tingkat I ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.

Besok, Pemkab Jombang Bertemu Kemen PAN-RB Bahas Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini masih belum jelas. Aturan teknis tentang pelaksanaan rekrutmen PPPK, belum turun ke daerah.

Padahal sejak Desember 2018 lalu, pemerintah pusat sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kepala BKD Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang Senen mengatakan, sampai sekarang pemkab masih belum menerima aturan teknis meski sempat beredar rumor rekrutmen PPPK akan digelar Februari mendatang.

“Sampai sekarang belum ada aturan teknisnya, aturan yang baru keluar adalah peraturan pemerintah. Untuk peraturan menteri, belum,” ungkap Senen kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (21/1).

Ia menyebut tak ada perkembangan apapun mengenai rekrutmen PPPK sejak peraturan pemerintah tersebut keluar. “Sejak keluar PP, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” imbuhnya.

Namun Senen menyebut, Rabu (23/1) besok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menggelar rapat bersama seluruh BKDPP kabupaten/kota untuk membahas PPPK.

“Lusa ada undangan rapat ke Jakarta, informasinya membahas PPPK. Tapi kami belum tahu apakah akan membahas pelaksanaan rekrutmen, atau baru sebatas sosialisasi peraturan pemerintah,” tambah Senen.

Karena belum ada aturan teknis, Senen mengatakan Pemkab hanya bisa menunggu. “Sama seperti rekrutmen CPNS, baru bisa kami laksanakan kalau sudah ada aturan teknisnya,” pungkas Senen.

Untuk diketahui, keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak lolos seleksi CPNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perjanjian kerja. Tak hanya Jabatan fungsional (JF),  PPPK juga bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos Radar Jombang.

Jumat, 18 Januari 2019

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, tentang Pengangkatan Guru Honorer: Guru Honorer yang Telah Mengabdi Lebih dari 10 Tahun Diprioritaskan

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, meminta para kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar. Jika butuh tenaga pengajar, kepala sekolah diminta untuk mengangkat kembali tenaga pengajar yang telah pensiun.
Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, di Jakarta, Selasa (15/1). Berikut petikan wawancaranya.
Apa dasar kebijakan guru honorer baru tidak bisa diangkat?
Para guru honorer yang sudah mengabdi lama, terutama lebih 10 tahun itu akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. Persoalan ini (guru honorer) akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.
Kalau (guru honorer yang baru) diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Kan, rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa.
Bagaimana skema perjanjian kerja yang dimaksud?
Nanti ada tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari 2019 dan sudah dibicarakan juga sama Pak Syafrudin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB).
Nah, dalam tes nanti penerimaan para tenaga honorer, khususnya guru akan menjadi prioritas. Sebab kan cukup banyak tenaga guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS lantaran terkendala usia. Nantinya, pemerintah akan rekrut 75 ribu PPPK berbeda juga dengan CPNS kan.
Mengapa data guru honorer belum sinkron?
Iya, kemarin Senin (14/1), dapat sorotan juga dari anggota DPR, belum sinkron. Sementara kan di Kemendikbud, data guru honorer yang terverifikasi untuk mengikuti PPPK ada 159 guru. Kemudian, data yang pernah disampaikan KemenPAN- RB dan BKN, jumlahnya hanya 157 ribu, dikurangi 6 ribu yang lulus CPNS. Masih akan kami kaji lagi.
Untuk hak dan kewajiban apakah yang didapat sama dengan PNS?
Presiden Joko Widodo kemarin kan telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Aturan ini diharapkan membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS.
PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.
Tapi, juga jangan salah persepsi, PP itu diperuntukkan bagi seluruh profesi yang ingin menjadi ASN. Jangan dikira PP Manajemen PPPK hanya untuk menampung 735 ribuan guru honorer yang di dalamnya ada honorer K2 (kategori dua). Ini PP yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk menjadi ASN PPPK.
Bagaimana guru honorer yang ingin setara dengan guru PNS?
Sebetulnya kan guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Namun, tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
Untuk pengembangan dalam meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pendidik, diperlukan kualitas SDM yang tangguh, unggul, kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi, dan memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Kualitas, profesionalisme, dan cerdas IT seorang pendidik merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0. 

Berita ini bersumber dari Koran Jakarta

Senin, 14 Januari 2019

Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka sekitar 75 ribu.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Formasi yang dibuka sekitar 75 ribu.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Tidak serumit CPNS, PPPK, karena jumlahnya juga nggak begitu bnyak, kalau CPNS sampai 230 ribu, kalau ini sekitar 75 ribu," ungkapnya.

Dia mengatakan, formasi ini diprioritaskan untuk guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS karena terkendala usia. Dia bilang, seleksi bakal dimulai pekan pertama Februari 2018.

"Sudah mulai diproses, kira-kira mungkin minggu pertama Februari sudah bisa terlaksana," kata dia.

Untuk diketahui, PPPK merupakan pegawai setara dengan PNS. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK diberikan gaji dan juga tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Selain itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Setiap PPPK juga berhak mendapatkan cuti. Jenis cuti yang didapat di antaranya cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

PPPK juga diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah,

Namun PPPK memiliki keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi karena prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Adapun masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.