Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019, Pendaftaran PPPK 2019, PPPK 2019 Untuk Umum, Syarat PPPK 2019, Apakah PPPK hanya untuk honorer K2 ?, P3K ASN 2019, Pendaftaran PPPK 2019 Guru, Lowongan PPPK 2019.

Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Sahabat pembaca info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Para guru honorer berharap wacana itu bisa direalisasikan, bukan hanya sebatas janji manis belaka. Apalagi upah mereka selama ini jauh dari kata layak.

Ica, guru honorer SMP di Kota Sampit mengaku sudah menjadi guru honorer sekitar sembilan tahun dengan gaji per bulan di bawah Rp 1 juta. ”Setiap bulannya dibayar tidak menentu. Kadang Rp 600 ribu sampai Rp 900 ribu,” katanya, Rabu (24/7).

Mereka yang jadi guru honorer, tuturnya, semangat pengabdiannya tidak perlu diragukan. Apabila hanya berpikir pada gaji, tidak mungkin bisa bertahan jadi guru. ”Sifatnya banyak mengabdi saja jadi guru honorer. Selain itu, agar ilmu keguruan itu tidak hilang,” ujarnya.

Untuk satu jam mata pelajaran, Ica diupah sekitar Rp 12.500. Dalam sehari, dia rata-rata mengajar 4-5 jam sejak pagi. Per hari Ica bisa mengantongi sekitar Rp 50 ribu. Rata-rata per minggu, dia menerima Rp 200 ribu. ”Belum lagi kalau tidak masuk, guru honorer dipotong gajinya,” katanya.

Guru honor lainnya, Trie, mengaku sudah mengajar selama 13 tahun. Dia gembira mendengar rencana pemkab tersebut. Hal itu merupakan harapan yang selama ini diimpikannya. Apalagi dia kesulitan jadi ASN lantaran terkendala umur.

”Jadi kontrak daerah ini harapan saya satu-satunya. Usia yang di atas 40 tahun ini sulit bisa jadi PNS lagi. Mudah-mudahan kami yang lama mengabdi ini bisa diperhatikan,” ujarnya.

Gaji sekitar Rp 1 juta per bulan yang diterimanya, sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia terbantu karena suaminya berstatus PNS.

”Kalau dihitung, uang Rp 1 juta itu tidak cukup apa-apa. Selesai gajian hanya cukup untuk bayar PDAM, listrik, dan BBM motor saja,” ujarnya.

Para guru honorer itu digaji dari dana bantuan operasional sekolah. Terkadang mereka harus menunggu upahnya hingga tiga bulan karena dana BOS yang belum cair.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kotim berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi tenaga kontrak daerah.

Namun, ada syarat tertentu bagi guru honorer yang akan jadi sasaran program itu, salah satunya aktif dan masa kerjanya di atas tiga tahun.

Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, tugas guru cukup berat. Bukan hanya mengajar, mereka juga mendidik. Ditambah lagi dengan jadwal mengajar yang cukup banyak. Para guru sangat berperan meningkatkan kualitas pendidikan di Kotim.

”Kinerja mereka tersebut harus diimbangi dengan kesejahteraan yang sesuai, terutama honorer sekolah yang dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Halikin, Selasa (23/7).

Halikin menuturkan, kebijakan tersebut akan direalisasikan 2020 mendatang dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Dia optimistis program itu didukung DPRD.

Sebab, menyejahterakan guru merupakan salah satu hal yang penting guna menunjang kualitas pendidikan di Kotim.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.