Info PPPK 2017, Info THL-TBPP 2017.

8.500 Guru Kontrak Provinsi Diseleksi Ulang

Sahabat pembaca info pppk, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru non-PNS atau kontrak pada Sekolah Luar Biasa (SLB), SMA), dan SMK di Aceh kini mencapai 8.500 orang. Mereka dilimpahkan pada Oktober 2016 oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh kepada Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Semua guru kontrakitu akan diseleksi ulang secara online tahun depan.

“Seleksi ulang guru kontrak provinsi itu untuk pemenuhan standar kualitas mengajar demi peningkatan mutu pendidikan dan lulusannya,” kata Kadis Pendidikan Aceh, Drs Laisani MPd kepada Serambi di Banda Aceh, Minggu (1/10). Rencana tes ulang guru kontrak itu, menurutnya, merupakan gagasan dan komitmen Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang disampaikan pada malam resepsi Hari Pendidikan (Hardikda) 2017 di Amel Convention Center, Banda Aceh, Sabtu (30/9) malam.

Dijelaskan, pemerintah kabupaten/kota dulu merekrut guru kontrak dimaksudkan untuk mengisi kekurangan guru PNS di SLB, SMA, dan SMK yang sekolahnyabaru dibuka maupun yang sudah lama. Pertimbangannya,karena saat itu tidak ada kuota penerimaan guru PNS. Sejalan dengan itu, sejak Januari 2017 sampai sekarang pembayaran honorarium mengajar guru kontrak non-PNS pada SLB, SMA, dan SMK itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Tes ulang kemampuan mengajar guru kontrak SLB, SMA, dan SMK itu, dipersyaratkan Gubernur Irwandi harus secara online, seperti pola penerimaan CPNS, agar lebih transparan dan jujur.

Laisani menyebutkan, honorarium yang akan diberikan kepada guru kontrak itu akan disesuaikan dengan nilau upah minimum regional (UMR) Aceh yakni Rp 2,5 juta/bulan. Jumlah jam mengajarnya, lanjut Laisani, tidak lagi delapan jam/minggu, melainkan 24 jam, sehingga dalam sebulan jumlah jam mengajarnya bisa mencapai 96 jam. Dengan jumlah jam mengajar sebanyak itu, maka guru kontrak SLB, SMA, dan SMK bakal lebih fokus mengajar di sekolah. Apalagi Pemerintah Aceh memberi honorarium kepada mereka sesuai/atau mendekati UMR.

Tes ulang itu dikehendaki Gubernur, kata Laisani, karena Irwandi menginginkan guru kontrak SLB, SMA, dan SMK bekerja profesional di bidang studinya masingmasing dan bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan anak didiknya. Gubernur tak mau mengajar di sekolah itu justru menjadi pekerjaan sampingan bagi guru kontrak, melainkan haruslah men jadi tugas pokok.

Menurut Laisani, tes ulang itu baru akan diprogramkan dalam RAPBA 2018. Dalam RAPBA perubahan 2017 yang telah direncanakan Gubernur adalah menaikkan dana bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,4 juta/anak/tahun.

Terkait usulan guru PNS limpahan kabupaten/kota yang meminta Pemerintah Aceh untuk membayar tunjangan prestasi kerja (TPK), Laisani mengatakan, untuk sementara permintaan itu ditampung saja, sedangkan pelaksanaannya sangatlah tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. “Bila keuangan Pemerintah Aceh menyatakan sudah siap dan bisa membayarnya, Dinas Pendidikan Aceh siap membuat program dan melaksanakannya,” demikian Laisani.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.