Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019,

Ratusan Tenaga Honorer Pemkot Prabumulih Perpanjang Kontrak

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sejak beberapa hari terakhir gedung Pemerintah kota Prabumulih khususnya di bagian Pengembangan Pegawai dan bagian hukum perundang-undangan sekretariat daerah (Setda) Kota Prabumulih, diserbu Ratusan tenaga honorer atau pekerja harian lepas (PHL) di seluruh lingkungan pemkot Prabumulih.

Kedatangan ratusan tenaga honorer itu untuk mendapatkan tandatangan perpanjangan surat keputusan (SK) kontrak kerja.

Pantauan Tribun Sumsel, hampir seluruh bagian ruangan bagian hukum baik dari dalam hingga luar dan bahkan tangga naik turun di lantai 3 gedung Pemkot Prabumulih dipadati tenaga honorer.

Para tenaga honorer baik dari dinas, badan hingga honorer kecamatan dan kelurahan tersebut berlomba antri hingga berjam-jam dengan duduk menunggu untuk mendapatkan tanda tangan perpanjangan SK.

Hal itu dilakukan karena jika tidak mengurus perpanjangan kontrak maka dianggap mengundurkan diri dan tidak akan diberi honor jika tetap bekerja tanpa perpanjangan kontrak.

"Sudah sejak beberapa hari ini kami ngantri mengurus perpanjangan kontrak para tenaga honorer. Cukup lama karena dua tahap, pertama berkas diverifikasi mulai dari tempatnya bertugas sampai badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) hingga ke bagian hukum," ungkap Joko, satu diantara tenaga honorer ketika dibincangi wartawan, Kamis (16/2/2017).

Joko mengatakan, verifikasi dilakukan bertahap lantaran dalam surat keputusan beberapa kepala instansi itu bertindak sebagai saksi, dalam perpanjangan itu sendiri tidak dipungut biaya. "Kalau tidak urus perpanjangan maka honor tidak akan dibayarkan, honor biasa dibayar tiga bulan sekali," bebernya.

Menanggapi itu Kabag Hukum Setda Prabumulih, Benny Rizal SH MH ketika dikonfirmasi mengatakan, perpanjangan pihaknya sejak beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya SK honorer itu maka pemerintah memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan gaji atau honor bagi PHL dan honorer di seluruh lingkungan pemerintah kota Prabumulih," ujarnya.

Benny mengatakan, perpanjangan kontrak dilakukan honorer itu rutin dilakukan setiap tahunnya dan yang mengurus perpanjangan sendiri harus dilakukan oleh tenaga bersangkutan.

"Tujuan perpanjangan tidak boleh diwakilkan agar bisa menghindari adanya tenaga honorer fiktif yang masuk," bebernya tidak diurus oleh perwakilan instansi atau dinas itu membuat ratusan honorer antri.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Drs Alfian Herdi MSi menegaskan, pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir Februari 2017 bagi PHL untuk mengurus perpanjangan kontrak. Jika batas waktu itu tak juga mengurus, maka pihaknya menganggap yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Awalnya kami batasi sampai tanggal 17 Februari, tapi karena jumlah cukup banyak maka kami perpanjang hingga akhir Februari," bebernya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.