Info PPPK 2017, Info THL-TBPP 2017.

Pengumuman Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahun 2018

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/ . 


Berita ini bersumber dari SDM UGM

Share:

Menpan-RB Minta Honorer K2 Persiapkan Diri Ikuti Tes CPNS.

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, honorer K2 pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus dites. Ia pun meminta para honorer K2 mempersiapkan diri.

"Untuk diakomodasi, mereka (K2) harus dites. Karena itu mereka harus mempersiapkan diri," ujar Menteri usai peresmian "Mal Pelayanan Publik" di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Sabtu (21/4).

Undang-undang kepegawaian saat ini menyebutkan aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga, apabila tidak bisa masuk menjadi PNS, bisa diakomodasi menjadi P3K.

"Tetaplah mempersiapkan diri menjelang tes," kata Asman.

Menteri menambahkan, pola perekrutan PNS dimulai dari setiap daerah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Kemudian, kuotanya diputuskan secara nasional termasuk tesnya.

"Sulut sudah mengajukannya ke Kemenpan-RB," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan 'lampu hijau' untuk mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2018. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy usai rapat internal bersama wakil presiden terkait tata kelola dan proses rekrutmen guru.

Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 736 ribu guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, proses kedepannya akan disinkronisasi terlebih dahulu dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tadi pak wakil presiden pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bisa juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Muhadjir ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (2/4).

Berita ini bersumber dari Republika Online
Share:

Guru dan Dokter Bakal Dijadikan P3K

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak lama lagi akan disahkan.

Dengan demikian, tidak semua aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, rekrutmen PNS hanya untuk jabatan-jabatan struktural dan yang harus dijaga kerahasiaannya.

Misalnya, Badan Intelijen Nasional (BIN), pembuat kebijakan, dan peneliti.

Sementara itu, P3K akan diisi jabatan-jabatan fungsional seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan penyuluh keluarga berencana.

“Begitu PP P3K diteken, otomatis tidak ada lagi rekrutmen PNS dari jabatan fungsional. Guru, tenaga kesehatan, dan lainnya itu akan ikut rekrutmen P3K," terang Bima, Rabu (14/3).

Dia menambakan, kesejahteraan PNS dan P3K setara. Walaupun P3K tidak ada pensiun, tapi yang bersangkutan bisa mengurusnya. Caranya dengan ikut serta dana pensiun.

Bima juga meyakini instansi tidak akan sembarangan memecat pegawai P3K.

Namun, pegawai P3K yang malas dan melanggar perjanjian kerja berpeluang dipecat.

"Jangan paranoid dulu. P3K itu bagus, kok. Ini untuk mengurangi beban negara juga karena menanggung beban gaji 4,3 juta PNS," kata Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kemendikbud Rekrut Guru SMK dari Pegawai Senior Perusahaan

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, mulai tahun ini akan merekrut guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal dari pegawai senior perusahaan-perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menyiasati problem kekurangan guru di SMK.

"Kemarin ada kesepakatan dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimungkinkan mulai tahun ini akan merekrut guru SMK yang bersumber dari pegawai senior perusahaan," kata Muhadjir saat ditemui di kantor BPK, Senin (26/2).

Muhadjir memastikan, proses perekrutan tersebut akan tetap diseleksi melalui ujian standar kompetensi. Jika kemudian dinyatakan lolos, maka mereka akan dibekali sertifikat mengajar.

"Untuk statusnya belum pasti apakah langsung PNS akan tidak. Tapi dimungkinkan statusnya sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Muhadjir.

Selain itu, dia mengungkapkan, program keahlian ganda bagi guru pun akan tetap digelar. Rencananya, tahun ini ada sekitar 16 ribu guru yang akan mengikuti pelatihan ganda tersebut.

Muhadjir menjelaskan, program pelatihan keahlian ganda tersebut dilakukan selama satu tahun. Sehingga dia tidak sependapat, jika ada yang beranggapan bahwa program keahlian ganda tersebut tidak dapat menghasilkan guru yang kompeten.

"Pelatihan ganda itu satu tahun, jadi tidak perlu diragukan. Selama ini mereka juga  dibarengi dengan mengajar," kata Muhadjir.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pemerintah Tegaskan PPPK Bukan Pengganti Honorer

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasis Birokrasi (Kemenpan-RB) menegaskan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bukanlah pengganti pegawai honorer. Sebagaimana calon pegawai negeri sipil (CPNS), rekrutmen PPPK ini pun harus melalui sistem merit. 

Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman Suryatman menegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini bukan peralihan dari status tenaga honorer yang sudah ada. "Bukan honorer. Berbeda. Tetap harus seleksi seperti seleksi CPNS," katanya saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Rabu (10/1/2018). 

Meski begitu, Herman mengatakan, tenaga honorer yang ada di daerah punya kesempatan menjadi PPKK. Menurut dia, peluang untuk menjadi PPPK bagi tenaga honorer terbuka lebar dibandingkan menjadi PNS. "Peluang bagi temanteman honorer lebih terbuka karena dari segi usia lebih longgar dan fleksibel. Tidak seperti untuk CPNS usia maksimal adalah 35 tahun," ungkapnya. 

Di sisi lain, Herman menuturkan, pentingnya keseriusan tenaga honorer untuk mengikuti tahapan seleksi. Pasalnya, pemerintah menegaskan dalam hal rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS ataupun PPPK, tidak ada pengangkatan langsung. "Harus melalui seleksi, itu prinsip. Harus ada upaya lebih agar lolos seperti mengikuti simulasi CAT online. Masalahnya, banyak teman yang tidak mau ikut seleksi dan ingin pengangkatan langsung," ujarnya.

Terkait dengan rekrutmen PPPK, Herman mengaku, masih menunggu aturan teknis. Pemerintah, kata dia, saat ini tengah menyusun peraturan presiden (perpres) tentang jabatan apa saja yang bisa diisi pegawai kontrak pemerintah. "Peraturan pemerintah (PP) sudah selesai, tapi pihak Setneg ingin dilengkapi dengan perpres terkait dengan jabatannya apa saja," katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah. Menurut dia, PPPK bukanlah pengganti honorer seperti yang sering dipersepsikan. "Jadi, banyak disalahartikan seolah-olah sama dengan honorer," katanya.

Dia mengatakan, sebagaimana proses penyusunan Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang ASN, PPPK diadakan untuk merekrut pegawai profesional yang dibutuhkan negara. Terlebih lagi, jika diketahui tidak ada PNS yang dapat mengisi jabatan tersebut. "Misalnya saja dosen asing untuk penelitian dan mengajarkan tidak mungkin jadi PNS. Ini memang ahli yang dibutuhkan. Jangan pegawai administrasi biasa direkrut dari PPPK," tuturnya. 

Lina menjelaskan, PPPK juga diperuntukkan bagi tenaga profesional yang hanya dalam waktu tertentu bekerja di pemerintahan. Termasuk juga ada evaluasi kontrak jika kinerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

"Ini memang untuk profesional-profesional yang hanya bekerja selama beberapa tahun saja. Dokter, dosen, peneliti, dan guru bisa menggunakan PPPK," ungkapnya. 

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah harus lebih detail terkait jabatan yang bisa diisi PPPK. Menurutnya, perpres juga perlu lebih fleksibel mengingat birokrasi dinamis. "Jika ada jabatan baru yang dibutuhkan melalui PPPK, harus mudah ditambahkan," katanya. 

Pemahaman daerah terkait PPPK juga harus diperdalam jangan sampai di daerah memahami PPPK dengan makna berbeda. Apalagi saat ini sering dikaitkan dengan tenaga honorer. "Jadi, standarnya sama saat rekrutmen CPNS. Harus ada analisis jabatan dan beban kerja," katanya. 

Sebelumnya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah tengah menyusun aturan berupa perpres terkait jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK. Dia mengatakan, jabatan fungsional akan menjadi salah satu sasaran untuk diisi PPPK.

Berita ini bersumber dari Koran Sindo.
Share:

Anggota Komisi A DPRD Pemkab Kudus Pertanyakan Hak-hak PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka untuk mencari kejelasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD Komisi A Pemerintah Kabupaten Kudus berkunjung ke BKN, Rabu (27/12/2017). Anggota DPRD yang hadir ditemui Biro Humas BKN yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masyarakat Vino Dita Tama di Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Sunarto, menanyakan hak-hak yang dimiliki seorang PPPK. Vino Dita Tama menjelaskan bahwa berdasarkan UU ASN, PPPK mempunyai hak yang sama dengan PNS di antaranya PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun depan kemungkinan besar juga disediakan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Itu berarti dari usulan 250 ribu yang diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tidak hanya untuk CPNS.

"Ingat ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Bisa saja tahun depan rekrutmennya untuk keduanya," ujar Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Sabtu (16/12).

Dia menyebutkan, jabatan-jabatan fungsional akan lebih banyak direkrut di 2018. Posisi jabatan fungsional ini lebih banyak masuk ke formasi PPPK.

"PNS lebih kepada jabatan struktural. Sedangkan PPPK ke jabatan fungsional," terangnya.

Adapun jabatan fungsional yang akan diisi PPPK di antaranya dokter, guru, perawat, bidan, penyuluh, dan lainnya.

Dia menargetkan, Peraturan Pemerintah tentang PPPK akan ditetapkan akhir tahun ini. Kemudian disusun Perpres sebagai dasar agar bisa ada rekrutmen PPPK tahun depan.

"Untuk PPPK akan ada Perpresnya juga. Jadi nanti diatur jabatan mana yang jadi PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 33 tahun menjadi CPNS semakin kecil.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa peluang honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS semakin kecil. Terutama untuk honorer K2 berusia di atas 33 tahun.

Hanya honorer K2 yang memenuhi syarat usia dan kompetensi yang bisa menjadi CPNS. Itu pun harus melewati seleksi tes CPNS.

"Peluang honorer K2 menjadi CPNS disesuaikan dengan syaratnya. Tidak mungkin seluruhnya diangkat CPNS. Kan bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja dalam press gathering di Sentul, Selasa (12/12) malam.

Menurut Iwan, sampai 2014 sudah 1,4 juta honorer diangkat menjadi CPNS. Bandingkan dengan pelamar umum yang jumlahnya tidak sampai seperempatnya.

Pemerintah sudah membuat design penataan aparatur sipil negara (ASN). Jangan sampai design ASN yang bagus ini dikacaukan dengan rekrutmen CPNS yang tidak sesuai prosedur.

"Kenapa harus menolak menjadi P3K. Pejabat eselon satu saja mau kok jadi P3K. P3K itu elit loh, cuma mungkin masih baru jadi banyak yang menolak," tuturnya.

Sama dengan rekrutmen CPNS, P3K juga demikian. Honorer K2 di atas 33 tahun harus melewati tes dan sesuai dengan kompetensi dari jabatan yang dibutuhkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jokowi-Ganjar Sepakat Percepat Pembahasan PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembahasan tersebut berkaitan kepastian status Guru Tidak Tetap (GTT). Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemenpan,” kata Ganjar usai bertemu Joko Widodo, Kamis (7/12/2017).

Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Jokowi akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Pertemuan tersebut juga diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Ganjar menyampaikan, Jusuf Kalla mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sedangkan menurut Mendikbud Muhadjir, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.

“Intinya kalau pak Wapres harus hati-hati, pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” kata Ganjar.

Ditambahkan, status GTT saat ini tidak jelas karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar.

Contohnya di Jateng saat ini kekurangan guru mencapai 49.631.

Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud.

“Karena untuk mengangkat GTT, Bupati Wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer, mereka tidak berani melanggar aturan,” katanya.

Sedangkan untuk GTT SMA/SMK saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

Syaratnya untuk guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu (linier), dan mengajar minimal 24 jam per minggu. Untuk yang belum 24 jam akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di Jateng mencapai 14.638 orang. Terdiri atas 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK ini. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Namun banyak daerah yang belum sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin.

Misalnya GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp250.000 per bulan dan GTT Cilacap yang bergaji Rp400.000 perbulan. Selain gaji kecil, mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi oleh karena statusnya yang tidak diakui Kemendikbud.

“Nah dengan jadi PPPK maka gajinya minimal kan UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi maka dapat tambahan dari tunjangan,” katanya.
 
Berita ini bersumber dari Kabar 24.

Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.