Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019,

Menteri PAN-RB: Status Honorer Jadi PNS atau PPPK Selesai Tahun Ini

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB, Syafruddin berjanji menuntaskan persoalan status pegawai honorer di pemerintahan pada saat ini. Hal ini menanggapi persoalan para pegawai honorer yang masih tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga berkali-kali.

Menurut Syafruddin, pihaknya segera akan membicarakan hal tersebut dengan pihak DPR. Dia berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut pada tahun ini. 

"Saya selalu menyampaikan para honorer adalah orang-orang yang sudah mengabdi begitu lama, orang-orang yang berkeringat. Oleh karenanya harus ada penyelesaian status mereka apakah dia nanti jadi PNS atau PPPK," ujar Syafruddin di kantornya, Jakarta, Kamis 18 April 2019. 

Persoalan status pegawai honorer itu, lanjut dia, akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Tentunya, setelah euforia pemilu mulai mereda.

Berita ini bersumber dari Viva.
Share:

Peserta Ujian yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sudah banyak pemda yang mengumumkan kelulusan hasil tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2.

Mereka yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK Pasal 22 ayat (3) dan (6) bahwa hasil penetapan kelulusan diumumkan oleh panitia instansi pengadaan PPPK.

Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti tahap pemberkasan yang dilakukan instansi sebagai proses pemeriksaan kelengkapan administrasi, paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman kelulusan.

"Jadi pemberkasan sudah bisa dilakukan pasca pengumuman. Tidak harus menunggu 15 hari setelah pengumuman kelulusan," terang Ridwan di Jakarta, Kamis (4/4).

Tahapan pemberkasan, jelasnya, instansi menyampaikan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap lampiran persyaratan berkas peserta.

Proses verifikasi penetapan NIP dilakukan BKN dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan NIP disampaikan oleh instansi. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Surat Sekretaris Kementerian PANRB Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2019



Surat Sekretaris Kementerian PANRB Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2019

Sumber : KEMENPANRB
Share:

BKN sudah membahas proses penetapan NIP PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa meski pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum dilakukan, tapi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membahas proses penetapan NIP (nomor induk pegawai).

Rapat sudah dilaksanakan Jumat, 21 Maret, melibatkan seluruh kepala Kantor Regional BKN.

"Kemarin baru rakor penyamaan persepsi tentang bagaimana proses penetapan NIP PPPK," kata Deputi Bidang Mutasi BKN Aris Windiyanto kepada JPNN, Sabtu (22/3).

Dia menyebutkan, rapat tersebut sekaligus untuk persiapan penetapan NIP PPPK. Sayangnya Aris tidak membocorkan kapan pengumumannya dilakukan.

"Belum tahu kapan diumumkan. Kalau kami sih maunya lebih cepat lebih baik," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan ada 294 Pemda yang sudah siap menggaji PPPK. Padahal ada 370 pemda yang melakukan rekrutmen PPPK.

Menteri Syafruddin juga sudah meminta agar BKN mengumumkan hasil tes PPPK 294 daerah tersebut mengingat pelaksanaan Pilpres sudah di depan mata.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Komisi II DPR RI Apresiasi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi Eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) untuk formasi tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. “Komisi II DPR apresiasi Kementerian PANRB dan BKN terkait pelaksanaan rekrutmen PPPK 2019 yang berlangsung sesuai jadwal,” ungkap Herman Khaeron (Fraksi Demokrat) dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Senin (18/03).

Menteri PANRB Syafruddin mengungkapkan, seleksi PPPK telah dilaksanakan melalui tes kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, dengan jumlah soal sebanyak 90 soal dan waktu tes selama 100 menit. Tes dilanjutkan dengan tes wawancara berbasis komputer dengan jumlah soal 10 dan waktu tes 20 menit. “Seluruh rangkaian tes tanggal 23 dan 24 Februari tersebut menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yang tersebar di 417 lokasi untuk melayani 23 pemerintah provinsi, 347 pemerintah kabupaten/kota, dan 35 PTNB Kemenristekdikti,” ungkapnya.

Sementara, pengumuman kelulusan untuk PPPK dosen dan tenaga kependidikan Kemenristekdikti telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, sedangkan pengumuman akhir kelulusan untuk PPPK dari pemerintah daerah akan dilakukan dalam waktu segera setelah keseluruhan pemda menyampaikan revisi usulan kebutuhan PPPK per kelompok jabatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah peserta seleksi yang memenuhi passing grade. “Hingga saat ini, baru sebanyak 322 pemda yang telah menyerahkan revisi usulan tersebut dari total 370 pemda yang melaksanakan seleksi PPPK,” imbuh Menteri Syafruddin.

Fokus pemerintah dalam perbaikan manajemen ASN guna menghasilkan SDM aparatur yang lebih berkualitas dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia 2024 adalah dengan cara menjalankan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, serta reformasi kesejahteraan.

Keberhasilan pemerintah dalam rekrutmen PPPK ini diharapkan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0. “Kita harus mempersiapkan dengan baik SDM aparatur, agar lebih profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa melayani, memiliki jejaring yang luas, serta tetap berjiwa nasionalisme yang semakin mantap dan berintegritas tinggi,” jelas mantan Wakapolri ini.

Adanya PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK diharapkan mendukung percepatan kapasitas organisasi dan percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Dengan direkrutnya PPPK yang merupakan bagian dari ASN ini, negara mendapat pegawai yang memiliki pegawai profesional, memiliki kompetensi tertentu mendapatkan pegawai yang dapat langsung didayagunakan, serta mendukung dinamika organisasi.

“Kita optimis dan yakin, pencapaian hasil implementasi PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, semakin mendorong kesiapan SDM aparatur yang mumpuni sekaligus kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala dinamika dan perubahan yang terjadi,” pungkas Menteri Syafruddin.

Pada raker tersebut, Menteri Syafruddin didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, dan seluruh Staf Ahli Kementerian PANRB. Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan sejumlah pejabat di BKN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kepala BKN Pastikan Honorer K2 Lolos Passing Grade Otomatis Lulus PPPK, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Para honorer K2 yang ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus sabar menunggu pengumuman kelulusan. Namun dipastikan seluruh honorer K2 yang lolos passing grade akan diluluskan semuanya.

"Semua honorer K2 yang ikut tes dan lolos passing grade akan diluluskan semuanya," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Senin (18/3).

Dia menyebutkan, yang membedakan dengan rekrutmen CPNS, formasinya harus ditetapkan pusat. Artinya, tidak semua yang lolos passing grade bisa dinyatakan lulus CPNS.

Sedangkan PPPK, usulan formasi yang menentukan daerah. Pusat hanya menyetujui berapapun yang diusulkan pemda, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK.

"Jadi yang lolos passing grade sudah pasti lulus. Tinggal keputusan daerah saja. Apakah mau mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade atau tidak. Kan pusat tidak bisa paksakan, karena yang gaji daerah," terangnya.

Hingga saat ini, sudah 294 daerah siap menggaji PPPK. Mereka mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.