Rabu, 18 Januari 2017

Pemkab Aceh Selatan Rekrut 80 Guru Kontrak untuk SD dan SMP

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan merekrut 80 orang guru kontrak di sejumlah SD dan SMP di Wilayah Trumon Raya, Bakongan Raya dan Kluet Raya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru di daerah terpencil tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Martunis mengatakan, program perekrutan untuk sekolah terpencil murni kebijakan yang dicetuskan Bupati HT Sama Indra guna menjawab keluhan dan keresahan masyarakat selama ini.

"Program ini murni kebijakan Bupati Sama Indra dan anggarannya pun murni dibebankan dalam APBK Aceh Selatan tahun 2017 tanpa ada suntikan atau sharing dana dari provinsi ataupun pusat," kata Martunis, Rabu (18/1/2017).

Ia menjelaskan, untuk menghindari kembali terjadinya kekurangan atau kekosongan guru di sekolah terpencil akibat bebasnya seorang oknum guru pindah tempat tugas, maka dalam proses perekrutan guru kontrak tersebut pihaknya mengambil kebijakan khusus yakni diutamakan atau diprioritaskan putra-putri daerah setempat.

"Namun, jika di sekitar sekolah terpencil itu guru yang dimaksud tidak ada yang mengikuti proses seleksi maka secara otomatis akan diambil dari luar," ujar dia.

Terhadap guru yang diambil dari luar itu, Martunis menjelaskan, jika jarak tempat tinggalnya dengan sekolah tempat dia bertugas lebih dari 30 Km, maka yang bersangkutan wajib tinggal di tempat tugas.

Untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar ditaati di lapangan maka guru bersangkutan wajib menandatangani surat perjanjian diatas materai dengan pihak dinas.

Meskipun diikat dengan perjanjian khusus seperti itu, lanjut Martunis, para peminat untuk menjadi guru kontrak daerah tersebut tetap membludak.

Hal itu terbukti, terhitung selama tiga hari sejak pendaftaran dibuka Kamis 12 Januari 2017 dan di tutup Sabtu 14 Januari 2017 para pelamar sudah mencapai 1.000 orang lebih.

Karena kuota yang tersedia hanya 80 orang yakni 40 orang guru SD (guru kelas) dan 40 orang lagi guru SMP (berbagai jurusan), maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan terpaksa harus menggelar proses seleksi secara terbuka.

Berita ini bersumber dari KORPRI.

Minggu, 15 Januari 2017

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk para bidan desa PTT (Pusat).

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

"Rencananya pekan depan mau dibahas masalah bidan desa PTT. Ini penting karena Kementerian Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran gaji 42.245 bidan desa PTT (Pusat) sampai Januari 2017," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atjmadji, Sabtu (14/1).

Namun, Dwi belum memastikan, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak. KemenPAN-RB hanya menyiapkan data dan mengusulkan.

"Mudah-mudahan ada titik terangnya. Apalagi seleksi bidan desa PTT sudah dilakukan Juli 2016," tutur dia.

Sementara itu, Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB maupun Kemenkes untuk menanyakan status mereka.

"Kalau memang mau dibahas di Ratas, mudah-mudahan disetujui presiden. Kami sudah menunggu lama dan menanti kebijakan pemerintah yang berpihak kepada bidan desa," tandas Lilik.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 14 Januari 2017

1.600 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemkab Purbalingga Tak Bisa Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.600 pegawai tidak tetap (PTT) atau yang sebelumnya disebut pegawai honorer di lingkungan Pemkab Purbalingga, tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, dalam rancangan peraturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (RPP PPPK), pegawai tidak tetap hanya bisa diangkat sebagai PPPK.

“Saya sudah membaca RPP PPPK, nantinya pegawai dikelompokkan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan pegawai PPPK,” ujar Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, kemarin (9/1). 

Dia menjelaskan, terkait aturan tersebut pemkab tidak bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan, pegawai tidak tetap ada yang diangkat dan dibiayai dari kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diangkat komite sekolah atau diangkat oleh puskesmas. 

Menurut Tasdi, untuk prosedur pengangkatan PPPK nantinya harus melalui seleksi. Misalnya dari 1.600 orang pegawai tidak tetap, jika hanya butuh 500 yang akan diangkat sebagai PPPK maka dilakukan seleksi. “Disaring dan dipilih yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” katanya. 

Menyusul ditetapkannya OPD, Tasdi mengatakan, akan kembali melakukan inspeksi mendadak pada beberapa OPD. Inspeksi serupa juga akan dilakukan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Sekda Wahyu Kontardi SH, dan beberapa asisten. 

“Sidak ini bukan upaya pencitraan, tetapi niat untuk memastikan OPD yang baru dan diisi pejabatnya sudah berjalan atau belum,” jelasnya. 

Dia menjelaskan, sejak dilantik sebagai bupati, dia sudah melakukan sidak pada 164 kantor. Sidak dilakukan hingga tingkat kecamatan bahkan ke desa. “Mulai minggu kedua bulan Januari, kami akan melakukan sidak lagi. Hal ini untuk melihat seberapa besar peningkatan kdisiplinan ASN di jajaran Pemkab Purbalingga,” ujarnya. 

Dia menilai, kedisiplinan PNS atau ASN sejak dia menjabat sudah mulai ada peningkatan. Demikian juga dengan kinerjanya. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran untuk mengukur kedisiplinan PNS. Sedangkan hasil kinerjanya, salah satunya terlihat dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2016 yang besarnya sekitar Rp 97 miliar. 

Jika pada tahun 2015, Silpa bisa mencapai Rp 264 miliar, tahun 2016 sudah berkurang jauh. Dari sisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga akan dipatok ada peningkatan Rp 30 miliar.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, target PAD yang meningkat setiap tahunnya paling sekitar Rp 10 miliar. Untuk tahun 2017 ini, saya targetkan naik Rp 30 miliar menjadi Rp 247 miliar. Untuk mencapai target ini, saya berani menaikan tunjangan penghasilan pegawai (Tamsilpeg, red) sebesar 50 persen,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.




Jumat, 06 Januari 2017

Jumlah tenaga kontrak nonguru di jajaran Pemerintah Aceh saat ini hampir mendekati jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa jumlah tenaga kontrak nonguru di jajaran Pemerintah Aceh saat ini sudah mencapai 7.956 orang, hampir mendekati jumlah tenaga PNS-nya yang berjumlah 9.268 orang.
Untuk membayar honorariun mereka, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran di dalam APBA per tahunnya tak kurang dari Rp 238,6 miliar apabila gaji mereka dibayar menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 2,5 juta/bulan.
Demikian data yang diperoleh Serambi dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Zulkifli Ahmad, di Banda Aceh, Jumat (6/1).
Di luar tenaga kontrak nonguru tersebut, lanjut Zulkifli Ahmad, masih ada sekitar 5.000 guru bakti TPA, SD, SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di berbagai daerah terpencil. Mereka direkrut pascatsunami 2004 oleh sejumlah NGO, Unicef, Bank Dunia, dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan guru baca Alquran dan mata pelajaran lainnya di TPA, SD, SMP, dan SMA yang meninggal akibat bencana gempa bumi dan tsunami 12 tahun lalu.
Setelah BRR NAD-Nias bubar Juni 2009, mereka yang belum lulus menjadi PNS pembayaran jerih payahnya menjadi tanggungan APBA. Atas pelimpahan kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi, guru bakti TPA, TK, SD/SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di daerah terpencil, minta kontrak mengajarnya diperpanjang oleh Pemerintah Aceh. Alasannya adalah pemerintah kabupaten/kota belum mau menerima mereka.
Menurut perhitungan Dinas Pendidikan Aceh, jika guru kontrak kabupaten/kota itu honornya dibayar menurut UMP Aceh Rp 2,5 juta/bulan, maka Pemerintah Aceh harus menyediakan anggran dalam APBA senilai Rp 346,5 miliar/tahun.
Zulkifli Ahmad menyebutkan, masih banyak masalah kekurangan anggaran lainnya terkait tenaga honorer dan kontrak ini. Antara lain, 14.756 guru PNS (SMA/SMK) hasil pelimpahan dari kabupaten/kota atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengalokasian gaji dan tunjangan sertifikasi para guru PNS yang disalurkan melalui pos DAU dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh belum cukup.
Hal itu terungkap dari penjelasan Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, dalam rapat penyusunan KUA dan PPAS 2017 pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.
Tambahan dana alokasi umum (DAU) atas pelimpahan 14.756 orang guru SMA/SMK yang diberikan pusat kepada Pemerintah Aceh melalui pos DAU Aceh hanya sekitar Rp 660 miliar. Sementara, kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sertifikasi guru bersertifikasi dan nonsertifikasi, dari 14.756 orang guru PNS SMA/SMK 23 kabupaten/kota, nilainya mencapai Rp 1,5 triliun. Ini artinya masih terjadi kekurangan anggaran untuk 14.756 guru PNS dari kabupaten/kota itu sekitar Rp 936 miliar lagi.
Gaji guru PNS limpahan dari kabupaten/kota untuk bulan Januari 2017 ini, menurut penjelasan Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, memang telah dibayar, tapi apakah pembayarannya bersamaan dengan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasinya, BKPP belum mendapat informasi tentang hal itu.
Kondisi dan masalah anggaran yang telah berada di depan mata ini, kata Zulkifli, tidak bisa dibiarkan, karena pada saat Pemerintah Aceh tidak lagi menerima Dana Otsus pada tahun 2027, atau pada saat menerima Dana Otsus 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional mulai tahun 2022-2027, otomatis jumlah Dana Otsus yang diterima Aceh berkurang 50 persen dari sebelumnya.
Kalau saat ini, sebut Zulkifli Ahmad, Pemerintah Aceh masih menerima Dana Otsus 7-8 triliun rupiah, lima tahun ke depan tinggal 4-5 triliun rupiah lagi. Sejak itu, bakal banyak program pembangunan prorakyat seperti JKRA, bantuan anak yatim piatu, beasiswa, rumah duafa, dan lainnya tak mampu lagi dibiayai, sementara kenaikan Pendapatan Asli Aceh (PAA), tidak begitu signifikan. PAA yang diterima dari PKB, BBNKB, BLUD dan lainnya yang sah, nilainya cuma sekitar Rp 2 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan sangat terkejut mendengar penjelasan Kepala BKPP Aceh, Zulkifli Ahmad yang melaporkan jumlah tenaga kontrak yang berada di jajaran Pemerintah Aceh mencapai 7.956 orang, hampir mendekati jumlah PNS-nya, yakni 9.268 orang.
Hal ini disampaikan Plt Gubernur Aceh kepada Serambi seusai rapat penyusunan jadwal pembahasan ulang RAPBA 2016 dengan Badan Anggaran DPRA, Rabu (3/1) malam.
Setelah mendengar penjelasan dari Kepala BKPP, Plt Gubernur Aceh langsung memerintahkan kepada semua Kepala SKPA untuk kembali mengevaluasi dan merasionalkan jumlah tenaga kontrak yang ada di kantornya masing-masing sesuai dengan analisis kebutuhan/beban kerja harian, bulanan, dan tahunan.
Terlalu banyak menerima tenaga kontrak yang bukan didasari kebutuhan beban kerja, ulas Soedarmo, ini akan membawa dampak negatif, di samping akan menguras anggaran untuk belanja publik. PNS yang biasanya rajin, kata Plt Gubernur, karena sudah banyak tenaga kontraknya, bisa jadi malas. Karena itu, SKPA harus dan wajib mengevaluasi dan merasionalkannya. “Perpanjang kontrak mereka sesuai dengan kebutuhan beban kerja harian dan bulanannya. Yang tidak memiliki keahlian sesuai beban kerja, jangan diperpanjang lagi kontraknya,” tegas Soedarmo.
Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.

Jumat, 30 Desember 2016

PENERIMAAN CALON TENAGA KONTRAK TAHUNAN (TKT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Terbuka akan menerima Calon Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) tahun 2017 sejumlah 9 (sembilan) orang untuk ditempatkan di Kantor UT-Pusat, dengan rincian sebagai berikut:
No.FormasiTingkat Pend.Kualifikasi AkademikJumlah FormasiIPK min.Penempatan
1Tenaga ICTDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
22,75UT-Pusat
2ICT ProgrammerDIII/S1
  • Teknik Informatika
  • Sistem Informasi
  • Ilmu Komputer
  • Teknik Komputer
  • Manajemen Informatika
32,75UT-Pusat
3Tenaga Front DeskDIII/S1
  • Ilmu Komunikasi
  • Psikologi
  • Sastra
12,75UT-Pusat
4Tenaga MarketingS1
  • Manajemen
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
5Tenaga PerhotelanS1Perhotelan12,75UT-Pusat
6Tenaga SekretarisDIII/S1
  • Sekretaris
  • Ilmu Komunikasi
12,75UT-Pusat
Penerimaan pendaftaran 27 Desember 2016 sampai 27 Januari 2017. 
Informasi selengkapnya di laman Pusat Karir UT
Berita ini bersumber dari Universitas Terbuka

Rabu, 21 Desember 2016

Draft Revisi UU ASN : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berhak Dapat Jaminan Hari Tua

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa DPR mengusulkan revisi atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No 5 Tahun 2014. Salah satu poin baru dalam draf revisi undang-undang tersebut adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pada UU ASN No 5 Tahun 2014 yang dikutip detikcom, Selasa (20/12/2016), yang berhak mendapatkan JHT adalah pegawai negeri sipil (PNS). Hak itu diberikan setelah seorang PNS berhenti bekerja. Berikut ini kutipannya:

Pasal 91


(1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

(4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada undang-undang itu PPPK tidak berhak mendapatkan JHT. PPPK berhak atas penggajian dan tunjangan. PPPK juga harus mengikuti tes terlebih dahulu untuk menjadi PNS.

Setelah direvisi, nantinya PPPK juga akan mendapatkan JHT. Tetapi PPPK tetap tak berhak mendapatkan uang pensiun.

"PPPK tidak akan mendapatkan pensiun, dan besaran penggajian disesuaikan dengan kondisi keuangan negara," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo saat dikonfirmasi detikcom.

Berikut merupakan ketentuan PPPK berhak atas JHT dalam draf revisi UU ASN:
Pasal 105A

(1) PPPK yang berhenti bekerja berhak atas jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial.

(2) Jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

(3) Jaminan hari tua PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan hari tua PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berita ini bersumber dari Detik.

Selasa, 20 Desember 2016

Kepala BKD Sulawesi Tenggara Nur Endang Abbas mengungkapkan ada peluang rekrutmen CPNS akan dibuka pada 2017 mendatang.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Endang Abbas mengungkapkan ada peluang rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka pada 2017 mendatang. Informasi ini diterima pihaknya dalam rapat bersama seluruh Kepala BKD se-Indonesia Timur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu.

“Melalui BKN diberikan catatan, keuangan negara memungkinkan menerima pegawai, sehingga bukan tak mungkin penerimaan akan dilakukan untuk mengisi sekitar 30.000 formasi CPNS,” ungkap Nur Endang Abbas dalam rapat pembahasan APBD 2017 di DPRD Sultra belum lama ini.

Ia mengatakan, salah satu hasil rapat BKD se-Indonesia Timur adalah adanya permintaan penerimaan CPNS tahun 2017, baik itu formasi umum ataupun dengan perjanjian kontrak (P3K). Namun hal ini belum diputuskan karena akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. “Mudah-mudahan kita berharap keuangan negara kita cukup, jadi penerimaan bisa dilakukan 2017,” kata Endang.

Endang menambahkan, untuk tahun ini nampaknya pemerintah belum mau menerima pengangkatan CPNS. Hal tersebut dibuktikan dengan rekrutmen bidan pegawai tidak tetap (PTT) dan guru terpencil yang dilakukan Oktober lalu. Meski pengumuman tes sudah diumumkan, hingga saat ini belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Hasilnya sudah dilaporkan ke presiden untuk bagaimana diakomodir. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Padahal mereka sudah lulus ujian tesnya. Makanya kita berharap khusus yang di Sultra bidan PTT dan guru terpencil yang sudah tes juga bisa diangkat menjadi PNS tahun depan,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Lukman Abunawas mengatakan lima kabupaten kemungkinan akan membuka formasi penerimaan CPNS pada 2017 mendatang. Kelima daerah tersebut merupakan kabupaten yang belum lama dimekarkan menjadi daerah otonom, yakni Kabupaten Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng) dan Buton Selatan (Busel), Kolaka Timur (Koltim) dan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

“Penerimaan ini adalah formasi umum. Dimana yang prioritas dalam penerimaan PNS adalah guru 40 persen, kesehatan 30 persen dan 30 persen lainnya untuk formasi yang lain,” ungkap Lukman.

Berita ini bersumber dari ZONASULTRA.COM

Jumat, 02 Desember 2016

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) disetujui menjadi inisiatif DPR

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyetujui adanya Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Seluruh fraksi di DPR sepakat RUU tentang ASN ini menjadi inisiatif DPR dan segera dilakukan pembahasan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang ASN Arif Wibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan atas konsepsi RUU ini. Setidaknya ada 15 poin pokok yang masuk dalam revisi UU tentang ASN. "Revisi UU ini telah dibahas secara intensif ditingkat Panja," kata Arif, Kamis (1/12).

Adapun beberapa poin krusial tersebut ialah penambahan substansi dalam pasal 56 terkait dengan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus disertai dengan jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kreteria kreteria dari masing-masing jabatan.

Selain itu ada pula penambahan substansi dalam pasal 87 ayat 5 terkait dengan pensiun dini PNS secara massal hanya dapat dilakukan oleh pemerintah setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan didasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

Poin lain ialah penghapusan substansi pasal 99 terkait dengan larangan untuk mengangkat Pengadaan Pegawai Pemerintrah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara otomatis menjadi PNS. Penambahan substansi 105 ayat 5, pemberhentian PPPK secara masal hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah berkonsoltasi dengan DPR berdasar evaluasi dan perencanaan pegawai.

Pasal 135 A terkait jangka waktu pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS yang dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah UU ini diundangkan.

Dalam ketentuan itu diatur pula tentang pelarangan pemerintah untuk tidak lagi melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo mengatakan, setelah RUU tentang ASN ini disetujui tahap selanjutnya adalah di Paripurnakan. "Setelah itu sebelum pembahasan menunggu Surat Presiden (Surpres)," kata Firman.

Firman optimis, bila kedua belah pihak baik pemerintah maupun DPR konsisten untuk menyelesaikan revisi beleid ini, tahun depan dapat terselesaikan.

Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dengan revisi ASN ini maka kepastian bagi PPPK maupun pekerja kontrak dapat dipastikan. "Mereka juga akan mendapatkan hak-haknya seperti lima program jaminan sosial," kata Rieke.

Berita ini bersumber dari Kontan.co.id.

Minggu, 27 November 2016

Kedepan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu akan mengangkat tenaga kontrak dan honorer di SKPD Kapuas Hulu harus berpendidikan sarjana atau strata satu (S1).

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Seketaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu, Abdul Karim menyatakan, kedepan pihaknya akan mengangkat tenaga kontrak dan honorer di SKPD Kapuas Hulu harus berpendidikan sarjana atau strata satu (S1).

"Mereka akan ditempatkan bidang tugasnya, disesuaikan dengan keilmuan sarjana tersebut. Karena masih banyak tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di SKPD, belum memahami tugas dan fungsinya dengan baik, untuk membantu kerjanya pemerintah," ujar Abdul Karim, Minggu (27/11/2016).

Selain itu itu juga kata Abdul Karim, BKD Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan pendataan ulang seluruh tenaga kontrak dan honorer di SKPD. Dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu pekerjaan dari setiap SKPD tersebut.

"Bagi mereka (kontrak dan honorer) yang tidak produktif akan kami berhentikan. Ini merupakan kewenangan pemda, dan tidak ada pihak yang dapat mengintervensinya," ucapnya.

Abdul Karim menyatakan, untuk kedepannya masa kerja tenaga kontrak dan honorer hanya berlaku dalam satu tahun. Setelah selesai masanya, maka akan dilakukan pengetesan ulang. Bagi yang lulus dalam seleksi, maka akan direkrut dan dipekerjakan kembali.

"Kami yakin, dengan cara seperti ini tenaga honorer dan kontrak yang bekerja di SKPD merupakan orang-orang yang berkualitas," ucapnya.

Menurutnya, selama ini persoalan tenaga kontrak dan honorer, karena kurangnya mendapatkan arahan dari pimpinan SKPD tersebut. "Seharusnya pimpinan SKPD itu, memberikan arahan kepada bawahannya. Terutama terkait tugas dan fungsinya sesuai bidang," ungkapnya.

Salah satu Tenaga Kontrak di SKPD Kapuas Hulu, Irfan sangat menyambut baik rencana dan keinginan dari Pemkab Kapuas Hulu untuk mendata ulang semua tenaga kontrak dan honorer di SKPD.

"Supaya kualitas dan kemampuan kerja tetap terjaga dengan baik, dalam membantu kinerja dari peemrintah itu sendiri," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (27/11/2016).

Terkait berpendidikan harus sarjana, Irfan yang sudah lima tahun kerja sebagai tenaga kontrak di salah satu SKPD di Kapuas Hulu tersebut. Ia juga sependapat, karena sangat penting berpendidikan sarjana itu, sebab akan menunjang kualitas dari tenaga kontrak dan honorer itu sendiri.

"Ya kita akui, masih banyak tenaga kontrak dan honorer di Kapuas Hulu masih berpendidikan SMA dan D3. Memang ada beberapa kinerja mereka cukup bagus. Tapi alangkah lebih baik ada harus disetarakan dengan sarjana," ucapnya.

Begitu juga kata Irfan, banyak juga tenaga kontrak dan honorer baik tamatan sarjana maupun diplomat atau D3 tidak sesuai jurusannnya. "Kita juga harapkan, carilah tenaga kontrak dan honorer sesuai dengan jurusan. Sehingga kerjanya nyambung dan betul-betul membantu kerja dari SKPD tersebut," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Tribun Pontianak

Facebook Page


Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.