Info PPPK 2017, Info THL-TBPP 2017.

Pemkab Bolmong Siap Teken Kontrak Dengan 727 Pegawai Non PNS

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disahkan medio 2013 lalu. Dimana terjadi perubahan pada sistem birokrasi salah satunya tentang pegawai non PNS.

Menurut Sekda Bolmong Tahlis Gallang, dalam UU ASN tidak ada lagi istilah tenaga honor. Yang ada kata Tahlis, adalah pegawai kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Dalam UU tersebut, selain PNS, PPPK juga disebut Pegawai ASN. Sistem perekrutannya juga berbeda. Setiap instansi atau Pemda harus menggelar seleksi (mirip seleksi CPNS),” paparnya.

Tahlis menjelaskan, untuk Bolmong senditi jumlah tenaga non PNS tercatat, 727 orang. Mereka adalah tenaga honor daerah kategori dua (Honda K2). Menurutnya Pemkab Bolmong akan berupaya, jumlah tersebut terakomodir semua.

“Mekanismenya ada. Tapi kita upayakan semua (Honda) terakomodir,” kata mantan Sekda Bolse dan Kota Kotamobagu ini.

Untuk seleksi lanjunya akan digelar 2018 depan karena tinggal menunggu Juknis. Dengan demikian tidak ada lagi istilah honorer. Honorer yang ingin lanjut harus mengikuti seleksi PPPK.

Untuk upah yang akan disiapkan dibayar sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp 2,6 juta per bulan. Rencananya akan diberlakukan pada 2018 mendatang. “Yang menjadi prioritas diangkat sebagai PPPK adalah Honda K2 dan namanya ada di data base.Yang belum masuk data base tentu belum diangkat,” jelasnya.

Kabid Pendidikan dan Pengembangan Karir, Yanny Aldy Pudul menambahkan , dari total 727 orang tenaga Honda K2, terbagi atas 620 tenaga administrasi dan 107 tenaga guru.

Aldy menjelaskan, mengenai teknis pengangkatan honorer menjadi PPPK masih akan dikonsultasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado dan Komisi ASN (KASN).


Berita ini bersumber dari Totabuan.co
Share:

Pemerintah Kabupaten Seruyan mencari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus guru dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah setempat.

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mencari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus guru dan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah setempat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seruyan H Hartono SH, menyebutkan, jumlah P3K yang diperlukan sebanyak 180 orang, dengan formasi tenaga pendidik sebanyak 130 orang dan tenaga kesehatan 50 orang.

Dijelaskannya, untuk formasi tenaga pendidik terdiri dari guru Matematika, guru IPA, guru Bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia dan guru kelas. Sedangkan tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perekam medik, sanitarian, pranata laboratorium, dan nutrisionis."Kualifikasi pendidikan bagi pelamar minimal strata I (S1) dan Diploma III (DIII)," ujar Hartono kepada wartawan, di Kuala Pembuang, kemarin.

Hartono mengatakan, saat ini pendaftaran P3K khusus untuk guru dan tenaga kesehatan tersebut secara resmi telah dibuka. Pendaftaran secara terbuka sudah dimulai pada 28 Agustus lalu dan akan berakhir 8 September 2017. Ditambahkannya, surat lamaran dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.  “Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 11-13 September, dan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan registrasi ulang atau pengambilan kartu tanda peserta ujian pada 12-14 September.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) pada 14-18 September, dilanjutkan tes wawancara pada 19-22 September dan pengumuman hasil seleksi pada 25 September 2017. Hartono menyebutkan, persyaratan khusus bagi pelamar P3K adalah berusia 18-35 per Desember 2017. Sedangkan pelamar usia 35-40 tahun terhitung per Desember 2017 wajib memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga honorer sekurang-kurangnya lima tahun. Syarat lainnya, siap ditempatkan di seluruh desa di Kabupaten Seruyan, dan menandatangani kontrak kerja selama lima tahun.

Berita ini bersumber dari Pro Kalteng.

Berikut ini pengumuman yang bersumber dari Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.


Untuk lampiran pengumuman bisa dilihat di Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.

Share:

Seleksi Ribuan Guru Honorer SMA/SMK Provinsi NTB Ditunda hingga Oktober

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa seleksi guru dan pegawai honorer SMA/SMK urung dilaksanakan September ini. Demikian diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si ketika dikonfirmasi Jumat, 1 September 2017.

“Sedang kita berproses, sedang kita lakukan verifikasi dan segalanya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oktober atau Novemberlah seleksinya,” kata Fathurahman.

Fathurahman  menjelaskan, seleksi ini hanya diperuntukkan bagi guru dan pegawai honorer pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB yang telah dialihkan dalam kewenangan Pemprov NTB. Baik yang diangkat melalui SK Bupati/Walikota.

Akomodir guru dan pegawai honorer oleh Pemerintah Provinsi NTB dilakukan dengan ketentuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. M. Suruji beberapa waktu lalu menyatakan dari sekitar 6.700 guru dan pegawai honorer yang dialihkan ke Pemprov NTB, hanya 3.500 yang akan diangkat menjadi PPPK. Syarat utamanya, yaitu harus berijazah S1/D4. Tanpa gelar sarjana, tak akan bisa mengikuti seleksi.

“Yang agak sulit itu kan guru yang tidak sarjana pasti gugur, karena di Undang-Undang Guru dan Dosen guru itu minimal S1/D4. Berarti yang tidak sarjana otomatis gugur,” ujarnya.

Ada kelompok guru yang diuntungkan jika mengikuti seleksi ini, yakni mereka yang sudah mengikuti sertifikasi. Diperkirakan jumlahnya kurang dari seribu dari total 6.700 guru dan pegawai honorer. “Yang sudah sertifikasi itu sudah diakui oleh pusat sebagai guru profesional. Itu tidak perlu diseleksi otomatis lolos. Sekarang sedang kami sempurnakan datanya,” jelasnya.

Seleksi guru honorer ini disampaikan Suruji akan dilakukan secara terbuka. Namun bisa saja terjadi, guru yang lolos seleksi akan mengikuti seleksi lagi. Ini jika ia berkenan menjadi laboran, pustakawan atau bagian kepegawaian. Ditegaskan pula, jika ingin diakui oleh pemerintah provinsi dan tidak hanya sekadar SK kepala sekolah. Maka guru dan pegawai honorer itu harus menjadi ASN melalui mekanisme PPPK.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.
Share:

OKU Ajukan Ribuan Formasi CPNS dan P3K

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) OKU, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), mengajukan kuota ribuan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) ke MemPAN-RB. Pengajuan ini mengingat kebutuhan saat ini.

"Jumlah yang kita ajukan ke MenPAN -RB lebih kurang sekitar 1000 formasi untuk CPNS dan P3K. Untuk P3K banyaknya lebih kurang sekitar 150 formasi, selebihnya formasi yang diajukan untuk pengrekrutan CPNS sesuai kebutuhan OKU," kata Kepala BKPP Kab OKU, Zandi Saleh, melalui Sekretaris BKPP, Kab OKU, B Lubis saat dibincangi Tribun Sumsel di ruang kerjanya, Senin (28/8/2017).

Lubis menceritakan, dari jumlah tersebut, 40 persennya formasi guru, 40 persen formasi tenaga kesehatan dan 20 persen tenaga teknis.

Kapan hal ini akan terealisasi, dan Pemda OKU akan merealisasikan penerimaan CPNS serta P3K, kata B Lubis saat ini mereka masih menunggu.

Sebab sampai saat ini mereka belum menerima jawaban dari MenPAN-RB.

"Kapan waktunya kita belum tahu. Setelah ada jawaban atau surat dari MenPAN -RB, kita baru bisa pastikan kapan akan dilaksanakan," ujarnya.

Mungkinkah di tahun 2017 ini akan dilakukan, penerimaan CPNS dan P3K, di Kab OKU, kata Lubis ia tidak begitu yakin. Sebab saat ini sudah mendekati akhir-akhir tahun.

Disamping itu, B Lubis menjelaskan, dalam melakukan peneriman P3K ini, pastinya sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang diperlukan.

Tentunya berdasarkan keahlian. Sebagai contoh kata B Lubis, misalnya tenaga penyapu jalan.

Pemerintah punya program untuk menjadikan Kab OKU harus bersih dan pemerintah membutuhkan waktu selama lima tahun, maka yang dibutuhkan tenaga penyapu jalan, akan dilakukan kontrak selama 5 tahun.

"Begitu juga dengan kebutuhan di dinas atau SKPD lain. Jadi P3K, ini direkrut berdasarkan keahlian dan waktu yang dibutuhkan. Bukan untuk selamanya, sampai usia tertentu," tegasnya.

Lebih dari itu, juga dipaparkan B Lubis, P3K ini, dalam penyeleksiannya nanti jika memang diterapkan, akan dibuka secara umum.

Siapapun bisa ikut bersaing sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

"Jadi P3K ini bukan untuk honorer. Bisa honorer jadi P3K, tetapi harus bersaing dulu," kata Lubis.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel.
Share:

Siapa yang Mau Jadi Pendamping Dana Desa? Silakan Baca Penjelasan Ini

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia saat ini sedang membuka rekrutmen untuk pendamping desa profesional tahun 2017. Provinsi Bengkulu memperoleh kuota 182 orang. 

“Bagi masyarakat yang berminat menjadi pendamping desa tahun ini bisa mendaftar secara online sejak 25 Agustus 2017 melalui laman http://pendamping2017.kemendesa.go.id,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu Ardiles Nur.

Dari jumlah itu 109 di antaranya untuk pendamping desa, pendamping lokal desa 61 orang, dan tenaga ahli 12 orang. Semua wewenang rekrutmen pendamping desa merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan Kementerian Desa dengan sejumlah universitas negeri. Sedangkan pemerintah daerah hanya mefasilitasi saja.

Pelaksanaan seleksi akan berdasarkan basis wilayah provinsi. Artinya kuota setiap provinsi akan berbeda-beda. Namun syarat yang harus dipenuhi calon pelamar sama di seluruh provinsi. Persyaratan itu harus diperhatikan secara benar petunjuk yang harus dipenuhi. Jika kurang sedikitnya pasti tidak akan diproses dan pelamar itu dinyatakan gagal.

Ardiles mengharapkan target kuota tersebut akan terpenuhi tahun ini sehingga tidak perlu melakuka rekrutmen lagi tahun depan. Saat ini Bengkulu memiliki 806 pendamping dana desa untuk 1.341 desa penerima dana tersebut.

Rinciannya tenaga ahli 44 orang dan pendamping desa 197 orang dan pedamping desa lokal 368 orang, lalu pendamping desa teknis Infrastruktur sebanyak 157 orang dan pendamping desa pemberdayaan sebanyak 40 orang.

Jika tambahan pendamping tersebut dipenuhi Kementerian Desa berarti tenaga pendamping dana desa di Provinsi Bengkulu memenuhi secara jumlah. Ardiles berharap pendampingannya pun lebih maksimal apalagi dana desa yang akan dicairkan tahun depan lebih besar lagi dari sekarang.


Berita ini bersumber dari KORPRI Online.
Share:

Ribuan ASN Di Sulsel Pensiun, Honorer Akan Berperan Aktif di Kantor Pemerintahan

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa tahun ini, ada sekitar 1.892 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel yang akan pensiun. Namun, moratorium PNS membuat posisi lowong mereka belum diisi. Opsi terakhirnya, honorer yang bakal menjalankan tugas mereka.

Di Sulsel saja, ada 600 ASN yang akan pensiun tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo malam tadi mengungakapkan, pihaknya sudah melakukan analisis kebutuhan. Hasilnya, mereka butuh sekitar 2.600 ASN.

Di Kota Makassar, sebanyak 300 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup pemerintah kota Makassar pensiun tahun 2017 ini. Menutupinya, pegawai kontrak (honorer) akan berperan aktif.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Makassar, Basri Rachman untuk saat ini mengantisipasi kekosongan yang ada dengan beberapa mutasi untuk eselon II, III, dan IV. Sementara pegawai biasa diisi oleh pegawai kontrak. "Saat ini kita punya 5.830 pegawai kontrak," ujar Basri, Jumat, 18 Agustus.

Dia menambahkan, pegawai kontrak ini juga telah diusulkan untuk pengangkatan mereka. Pihaknya telah mengirim formasi sebanyak 1.185 ke pemerintah pusat. Masing-masing tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga strategis lingkup Pemkot.

Di Soppeng misalnya, ada 117 ASN yang akan mengakhiri masa tugasnya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Soppeng, A Mahmud mengatakan, pegawai yang memasuki pensiun itu terdiri atas guru, pejabat struktural dan staf biasa. Selebihnya merupakan PNS noneselon. 
"Dari 117 pegawai pensiun, rata-rata sudah mencapai batas usia 58 tahun. Selebihnya pensiun dini dengan masa pengabdian sekira 20 tahun," kata A Mahmud, Jumat 18 Agustus.

A Mahmud menjelaskan, pegawai yang pensiun ini atas permintaan sendiri. Dengan alasan sudah tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit, meninggal dan lainnya. A Mahmud menambahkan, akibat adanya ASN pensiun menyebabkan kebutuhan pegawai semakin besar. Kebutuhan pegawai paling mendesak yakni guru dan tenaga kesehatan. Sementara untuk tenaga teknis paling dibutuhkan Sarjana Hukum (SH) dan akuntasi.

Sementara itu, Enrekang membutuhkan sekira 500 ASN. Itu lantaran dalam kurun tiga tahun terakhir, tercatat sebanyak 242 ASN yang mengakhiri masa kerjanya karena pensiun.

Kepala Badan Keppegawaian Daerah (BKD) Enrekang, Haidar mengakui, pihaknya juga belum menyediakan formasi baru. Apalagi, penerimaan harus berdaarkan informasi dan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) terkait penerimaan CPNS.

"Tahun ini kira-kira sebanyak 76 ASN yang akan menikmati masa pensiunnya. Beberapa jabatan strategis yang lowong karena pensiun, sudah kita isi dengan pegawai yang baru," ungkap Haidar.

Ia sendiri mengakui Kabupaten Enrekang sangat kekurangan ASN untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Untuk tenaga pendidik, pihaknya masih membutuhkan setidaknya 300 guru. Sementara tenaga kesehatan (nakes) butuh sampai 200 orang, baik dokter maupun perawat. Sementara tenaga teknis juga dibutuhkan dari jebolan insinyur untuk ditempatkan di Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru.

"Kita hanya bisa menunggu informasi resmi dari BKN karena tiap tahun kita ajukan, kalau sudah ada kita langsung tindak lanjuti," ungkap alumni IKIP Ujung Pandang ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko mengakui kekurangan beberapa nakes untuk penempatan di daerah-daerah pelosok. Kondisi geografis Enrekang tak memungkinkan pelayanan kesehatan hanya mengandalkan satu puskesmas yang biasanya berada di pusat kecamatan.

"Beruntung, tahun ini kita sudah SK-kan 59 tenaga medis di Enrekang. Dengan begitu, mereka bisa mengabdi lebih lama hingga naik level sebagai ASN. Rencananya juga kita mau tambah lagi tenaga dokter di Enrekang," pungkas Marwan.

Di Wajo, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo Edy Rakhman mengatakan, dari tahun ke tahun ASN mencapai batas usia pensiun semakin mengalami peningkatan, seperti halnya 2016 yang pensiun tidak mencapai 100 tetapi 2017 meningkat sampai 139 ASN.

"Tentu hal tersebut, mendasari kita kebutuhan tenaga kerja (ASN, red) di Kabupaten Wajo mendesak, sebab banyak dari jabatan fungsional dan struktural akan kosong," ujarnya, Jumat, 18 Agustus.

Dia merincikan dari 139 ASN yang pensiun dan akan pensiun tahun 2017 berdiri dari eselon IIa : 2 orang, IIb : 2 orang, IIc : 3 orang, IId : 1 orang, IIIa : 3 orang, IIIb : 3 orang, IIIc : 2 orang, IIId : 28 orang, IVa : 62, IVb : 26 orang, IVc : 6 orang, IVd : 1 orang.

Meskipun jumlah ASN pensiun tidak mempengaruhi pelayan di instansi atau pun sekolah, kata Edy, pihaknya berharap pengangkatan ASN harus segera didesak dan secepatnya bergulir.

Edy mengatakan, pihaknya telah mengirim data ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, untuk kebutuhan pegawai lima tahun ke depan di Kabupaten Wajo. "Dari 2667 jumlah formasi kebutuhan ASN kita kirim, tenaga guru paling mendominasi sekitar 1.080," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala SDN 71 Limporilau Arifuddin mengakui, kebutuhan tenaga pengajar di sekolahnya juga sudah mendesak, lantaran jumlah siswa tidak sebanding dengan tenaga pengajar. "Guru yang berstatus PNS hanya sampai tiga orang, sedangkan tenaga honorer juga kurang. Padahal juga siswa kita pun mencapai ratusan," tandasnya.

Di Luwu Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Utara semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan ASN. Apalagi, tahun ini ada 76 PNS yang telah dan akan pensiun.

Menurut Kepala BKPSDM Luwu Utara, Mursalim, jumlah itu belum termasuk yang pensiun karena meninggal dunia. "Memang banyak PNS (ASN) yang pensiun tahun ini," kata Mursalim kepada FAJAR, Jumat 18 Agustus.
Kepala BKD Pinrang, Muh Nasir mengatakan, tahun ini saja, ada 168 ASN yang pensiun. Terbanyak ada di kalangan guru sekolah dasar, yang mencapai 100 orang.

Yang lain kata dia, ada dari petugas kesehatan dan pegawai administrasi. "Semua itu, tentu sangat kami butuhkan. Apalagi kita memang kekurangan guru dan tenaga tingkat medis di desa-desa," ungkapnya Jumat 18 Agustus.

Pihaknya juga sudah mengusulkan formasi CPNS. Baik di BKN hingga ke Kemenpan RB. "Ada lebih dari 500 formasi kita usulkan. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal pendaftarannya," tambahnya.

Sidrap, salah satu daerah di Sulsel yang belum mengusulkan formasi CPNS ke pusat. Pengusulan formasi CPNS terbaru di Sidrap, masih menunggu selesainya proses Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang menjadi syarat pengajuan formasi CPNS. Padahal, setiap tahun selalu ada yang pensiun. Tahun ini, jumlah ASN yang akan memasuki usia pensiun di Sidrap mencapai 20 orang.

"Khusus di Sidrap, belum ada pengusulan formasi CPNS ke pusat. Bagaimana mungkin diusulkan kalau kebutuhan PNS belum kita tahu," ujar Kepala BKD Sidrap, Hijas, Jumat, 18 Agustus.

Berita ini bersumber dari Fajar Online.
Share:

Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS Pemerintah Kabupaten Bantul


Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Non PNS) yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan adanya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja (dibuktikan dengan dokumen perjanjian kontrak kerja) agar melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara online melalui sistem aplikasi Pusat Pengendalian Data Sekunder (PPDS) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Adapun data yang di-entri diantaranya meliputi: data identitas pribadi, pendidikan, alamat, kepesertaan jaminan kesehatan, dokumen perjanjian kontrak kerja, serta besaran gaji/upah/honor.


Yang melakukan pemutakhiran data adalah Pegawai Non PNS yang daftar namanya sudah dikirimkan ke BKPP sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 814/02439/BKPP tanggal 4 Juli 2017 perihal Data Pegawai Non PNS.

Dalam hal entri data, kami sarankan Pegawai Non PNS yang melakukannya sendiri karena akan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang dimasukkan. Apabila tidak dimungkinkan karena suatu hal, OPD bisa membantu melakukan entri data atas persetujuan ybs.

Hasil Cetak Formulir Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS yang telah ditandatangani, dikirimkan ke BKPP secara kolektif melalui OPD pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah tahap entri data selesai, Tim BKPP akan melakukan tahap verifikasi dan validasi data. Verifikasi akan dilakukan dengan "uji petik", yaitu mendatangi langsung ke OPD untuk pencocokan kebenaran data secara faktual dilapangan.

Terkait hal-hal teknis penggunaan aplikasi dapat menghubungi Satgas SAPA ASN melalui telepon (0274) 367509 pswt. 467, dan 466.

Pertanyaan dilayani pada hari dan jam kerja.


Share:

Komisi I DPRD Bontang mengusulkan agar pegawai yang mengantongi SK tahun 2005 secara otomatis menjadi P3K.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada angin segar bagi tenaga honorer yang telah mengabdi sejak 2005 lalu. Pasalnya, komisi I DPRD mengusulkan agar pegawai yang mengantongi Surat Keputusan (SK) tahun 2005 secara otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris usai mengunjungi Kabupaten Kutai Timur, terkait pengangkatan tenaga kontrak daerah di wilayah mereka. Menurut Agus, kebijakan memprioritaskan pegawai  SK 2005 mengacu regulasi yang bakal diterbitkan pemerintah pusat.

“Yang tergolong sebagai honorer katergori 2 (K2) secara otomatis menjadi pegawai kontrak daerah tanpa tes,” kata Agus Hari saat menghubungi Klikbontang melalui sambungan selulernya, Minggu (6/8).

Sedangkan, bagi tenaga honorer di atas tahun tersebut, bisa dipastikan bakal mengikuti seleksi untuk lolos sebagai P3K. Pasalnya, tidak seluruh pegawai honorer dapat diangkat menjadi pegawai kontrak. Lantaran mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta beban kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dijelaskan, hasil kunjungan ke Kutai Timur beberapa waktu lalu, seluruh pegawai telah berubah statusnya menjadi pegawai kontrak. Namun, sistem pengajian mereka masih di bawah Upah Minimum Kerja (UMK) setempat.

Menindak lanjuti kunjungan tersebut,  pihaknya meminta Pemkot segera mengubah sistem pendataan pegawai ke dalam satu data induk (Database). Hal itu berguna untuk memudahkan pemerintah, memetakan seluruh pegawai sesuai dengan masa bakti mereka. Nantinya, pegawai yang telah mengabdi sejak  12 tahun, langsung secara otomatis lolos sebagai pegawai kontrak pemerintah.

“Nantinya bagi honorer yang mengantongi SK tahun di atas 2005 harus ikut seleksi,” katanya

Menurut politisi Gerindra ini, Pemkot Bontang diminta segera mengklasifikasikan pegawai dalam satu sistem. Sehingga, setelah aturan turunannya telah terbit, tinggal menerapkan aturan tersebut di daerah.

“Makanya pemerintah harus menyatukan data mereka di Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKP2) Kota Bontang, jadi setelah aturan terbit tidak ada kesalahan data,” kata dia.

Lebih lanjut, pengangkatan tenaga kontrak pemerintah tersebut baru bisa diberlakukan setelah aturan turunannya telah terbit. Saat ini pemerintah pusat masih menggodok formulasi tepat untuk pengangkatan tenaga kontrak pemerintah.

Berita ini bersumber dari Klik Bontang.
Share:

Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Sahabat pembaca info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mempertimbangkan mekanisme perekrutan dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung jumlah kekurangan guru di setiap daerah, terutama untuk penempatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata menjelaskan, penerapan P3K pada sistem perekrutan guru sedang dibahas intensif di lintas kementerian. Pembahasan dilakukan termasuk dengan Kementerian Keuangan. Menurut dia, P3K menjadi opsi realistis untuk menutupi kekurangan guru di wilayah 3T dengan cepat.

“Jadi ini masih digodok dan kabarnya pihak BKN juga masih menunggu Peraturan Pemerintah. P3K menjadi opsi karena formasi CPNS tidak dapat memenuhi kebutuhan kekurangan guru. Banyak daerah yang kelebihan tenaga PNS nonguru, jadi kalau merekrut guru PNS, banyak daerah yang tidak mampu membayar gajinya,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.

Ia mengatakan, untuk memenuhi kekurangan guru, pemerintah sudah merekrut sebanyak 6.296 orang melalui program Guru Garis Depan (GGD). Jumlah tersebut jauh dari cukup mengingat kekurangan guru produktif mencapai sekitar 92.000 orang. “Masalah krusial pada guru adalah tenaga PNS di tanah air sudah berlebih namun distribusinya tidak merata. Rasio guru di Indonesia termasuk termewah di dunia. Yakni;  1:19 untuk SMK dan 1:14 untuk SMA. Kami berusaha meredistribusi guru tapi perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya. 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan, sistem P3K mendukung program GGD dan upara redistribusi guru. Menurut dia, dengan sistem kontrak, guru tak bisa meminta dimutasi karena terikat kontrak kerja. “Ketika sudah menjadi PNS, lebih banyak ditemukan guru berstatus PNS yang semangat mengabdi menurun dan meminta dimutasi. P3K ini fasilitasnya sama dengan PNS, hanya kerjanya berdasarkan kontrak perjanjian kerja. Bisa 2-5 tahun,” katanya.

Gaji ditanggung pemerintah pusat
Dia mengatakan, gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Menurut dia, guru yang akan direkrut pun untuk mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. “Misalnya guru kimia, fisika, dan biologi. Tapi saya belum bisa menjalankan wacana ini sebelum PP terbit. P3K ini bukan hanya untuk formasi guru tetapi untuk beberapa bidang seperti bidan,” ucapnya.

Ia menuturkan, BKN dan Kementerian PANRB masih mengalkulasi manfaat dari P3K. Termasuk mempertimbangkan kondisi kesiapan anggaran negara. Bima mengaku, sistem P3K sudah banyak diterapkan di beberapa negara maju. Kendati demikian, P3K untuk guru dan bidan di Indonesia belum tentu cocok diterapkan. 

“Di Singapura misalnya, PNS itu untuk tenaga administrasi saja. Untuk bidan dan guru, menggunakan sistem P3K. Jangan ada anggapan P3K tidak memihak guru. Ini untuk kepentingan semua pihak yang utamanya untuk mempercepat pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T dan peningkatan kualitas pendidikan nasional,” ucapnya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.