Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019, Pendaftaran PPPK 2019, PPPK 2019 Untuk Umum, Syarat PPPK 2019, Apakah PPPK hanya untuk honorer K2 ?, P3K ASN 2019, Pendaftaran PPPK 2019 Guru, Lowongan PPPK 2019.

Guru Honorer K2 Lulus Passing Grade Tes PPPK Tahap I jadi Prioritas

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berharap para guru honorer K2 yang lulus passing grade (PG) saat tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 namun belum terakomodir, agar bersabar.

Muhadjir memastikan pemerintah akan memprioritaskan mereka dalam seleksi PPPK tahap II pada Oktober mendatang.

“Tidak usah khawatir, guru honorer K2 yang sudah ikut tes PPPK tahap I dan lulus PG tapi kemudian belum diakomodir, insyaallah diproritaskan di tahap II. Yang sabar, pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan terbaik untuk honorer K2,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy usai menutup PKN tingkat II (Diklat PIM II) bersama Kepala LAN dan Pimpinan Bappenas di Pusdiklat Kemendikbud Bojongsari, Depok, Jumat (2/8).

Muhadjir menjelasan, masih banyaknya honorer K2 yang sudah lulus tapi belum diusulkan daerah karena masalah anggaran. Pemda tidak bisa mengusulkan seluruh yang lulus karena tidak mampu menyediakan anggaran dari APBD untuk membayar gaji PPPK dari jalur honorer K2.

Sebab, ada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan harus disertai dengan pernyataan pejabat pembina kepegawaian bahwa sanggup untuk menggaji.

Nah, para kepala daerah ini waswas bila sudah mengusulkan formasi dan ternyata lulus tes tetapi tidak ada dana, akan menimbulkan gelombang protes dari honorer.

“Sebenarnya ini hanya pada masalah anggaran. Kalau anggarannya sudah tersedia akan yang lulus itu akan diangkat semua. Cuma harap bersabar, masih dibahas pemerintah tentang anggaran ini,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Malang
Share:

Kemenpan RB Bahas Anggaran untuk Tentukan Jadwal Rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019.

Menpan RB Syafruddin mengatakan, rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," ujar Syafruddin.

Menurut Syafruddin, dalam rekrutmen CPNS tahun ini yang menjadi prioritas adalah posisi guru, tenaga kesehatan, teknis profesional, dan sejumlah posisi kelembagaan.

"Tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian dan lembaga, juga harus teknis dan profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, posisi yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan.

Syafruddin mengatakan, saat ini tenaga kesehatan puskesmas di daerah-daerah masih 75 persen.

"Untuk PPPK guru dan tenaga kesehatan, para dokter-dokter puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," tuturnya.

Sementara itu, Syafruddin mengatakan, ada sekitar 52.000 pensiun guru pada tahun 2019. Jadi, Total jumlah pensiun ASN adalah 200.000 orang.

"Pensiun guru saja 52.000 jadi tadi dipersiapkan 200 ribuan yang akan pensiun tahun ini, seluruh ASN," kata dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa proses dan jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2019 akan dibuka pada Oktober ini.

Pada periode kedua penerimaan tahun ini, pemerintah akan membuka formasi untuk 253.173 orang sesuai dengan kebutuhan instansi, baik pusat atau daerah.

Ada sekitar tujuh tahapan yang harus dilalui pelamar dalam proses menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mulai proses pengumuman secara umum hingga pemberkasan/dilantik. Tahapan demi tahapan ini, sudah diatur detail dalam peraturan pemerintah.

 Aturan ini ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Adapun rincian tahapan prosesnya sebagai berikut:
 - Pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK secara umum
- Pendaftaran online di laman sscasn.bkn.go.id.
- Pengumuman Seleksi Administrasi
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - Seleksi Kompetensi Bersama (SKB)
 - Pengumuman Kelulusan
- Pemberkasan (telah resmi jadi ASN)

Berita ini bersumber dari Kompas.


Share:

MenPAN-RB Beber Formasi Prioritas PPPK Tahap II

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua tetap dibatasi.

Seperti pada rekrutmen PPPK tahap pertama, formasi yang diprioritaskan ialah guru dan tenaga kesehatan, terutama para dokter puskesmas.

Pasalnya, sekitar 75 persen puskesmas di Indonesia mengalami kekurangan dokter.

"Guru dan tenaga dokter masih kurang. Karena itu, akan direkrut lagi di PPPK tahap kedua," kata Syafruddin di sela-sela rakornas pengadaan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (30/7).

Dia menyebutkan, sebanyak 175 ribu ASN akan direkrut. Jumlah itu terdiri dari 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 75 ribu PPPK.

Nantinya jumlah formasi yang disetujui dalam rakornas akan ditentukan karena menyangkut anggaran.

Bukan hanya APBN, melainkan juga APBD. Hal itu mesti disinkronkan karena gaji para guru di daerah menggunakan APBD.

"Harus dibahas mendalam agar tidak ada masalah saat rekrutmen PPPK tahap kedua," ujarnya.

Pada rekrutmen PPPK tahap pertama, pemerintah membuka lowongan 75 ribu orang khusus honorer K2. Namun, kuota yang terisi hanya sekitar 50 ribuan.

Selain itu, masalah muncul di lapangan. Banyak pemda yang tidak mampu menggaji PPPK hasil rekrutmen tahap pertama.

PPPK itu sampai saat ini belum mengantongi NIP karena belum pemberkasan.

Alhasil honorer K2 yang lulus PPPK tetap menerima honor Rp 300 ribu per bulan yang dibayarkan per triwulan.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Sahabat pembaca info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng, akan mengangkat guru honorer menjadi tenaga kontrak daerah.

Para guru honorer berharap wacana itu bisa direalisasikan, bukan hanya sebatas janji manis belaka. Apalagi upah mereka selama ini jauh dari kata layak.

Ica, guru honorer SMP di Kota Sampit mengaku sudah menjadi guru honorer sekitar sembilan tahun dengan gaji per bulan di bawah Rp 1 juta. ”Setiap bulannya dibayar tidak menentu. Kadang Rp 600 ribu sampai Rp 900 ribu,” katanya, Rabu (24/7).

Mereka yang jadi guru honorer, tuturnya, semangat pengabdiannya tidak perlu diragukan. Apabila hanya berpikir pada gaji, tidak mungkin bisa bertahan jadi guru. ”Sifatnya banyak mengabdi saja jadi guru honorer. Selain itu, agar ilmu keguruan itu tidak hilang,” ujarnya.

Untuk satu jam mata pelajaran, Ica diupah sekitar Rp 12.500. Dalam sehari, dia rata-rata mengajar 4-5 jam sejak pagi. Per hari Ica bisa mengantongi sekitar Rp 50 ribu. Rata-rata per minggu, dia menerima Rp 200 ribu. ”Belum lagi kalau tidak masuk, guru honorer dipotong gajinya,” katanya.

Guru honor lainnya, Trie, mengaku sudah mengajar selama 13 tahun. Dia gembira mendengar rencana pemkab tersebut. Hal itu merupakan harapan yang selama ini diimpikannya. Apalagi dia kesulitan jadi ASN lantaran terkendala umur.

”Jadi kontrak daerah ini harapan saya satu-satunya. Usia yang di atas 40 tahun ini sulit bisa jadi PNS lagi. Mudah-mudahan kami yang lama mengabdi ini bisa diperhatikan,” ujarnya.

Gaji sekitar Rp 1 juta per bulan yang diterimanya, sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dia terbantu karena suaminya berstatus PNS.

”Kalau dihitung, uang Rp 1 juta itu tidak cukup apa-apa. Selesai gajian hanya cukup untuk bayar PDAM, listrik, dan BBM motor saja,” ujarnya.

Para guru honorer itu digaji dari dana bantuan operasional sekolah. Terkadang mereka harus menunggu upahnya hingga tiga bulan karena dana BOS yang belum cair.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Kotim berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi tenaga kontrak daerah.

Namun, ada syarat tertentu bagi guru honorer yang akan jadi sasaran program itu, salah satunya aktif dan masa kerjanya di atas tiga tahun.

Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, tugas guru cukup berat. Bukan hanya mengajar, mereka juga mendidik. Ditambah lagi dengan jadwal mengajar yang cukup banyak. Para guru sangat berperan meningkatkan kualitas pendidikan di Kotim.

”Kinerja mereka tersebut harus diimbangi dengan kesejahteraan yang sesuai, terutama honorer sekolah yang dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Halikin, Selasa (23/7).

Halikin menuturkan, kebijakan tersebut akan direalisasikan 2020 mendatang dan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Dia optimistis program itu didukung DPRD.

Sebab, menyejahterakan guru merupakan salah satu hal yang penting guna menunjang kualitas pendidikan di Kotim.

Berita ini bersumber dari JPNN
Share:

Terungkap Penyebab Nasib Honorer K2 Lulus PPPK Masih tak Jelas

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa sekitar 50 ribuan honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I hingga kini belum jelas nasibnya. Jangankan mengantongi NIP PPPK, proses pemberkasan pun belum dilakukan.

Daerah beralasan belum ada petunjuk teknis maupun pelaksanaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sebaliknya pusat mengatakan, prosesnya menjadi tanggung jawab daerah. BKN hanya memproses usulan pemberkasan dari daerah.

Tarik ulur itu akhirnya terjawab. Ternyata, proses pemberkasan belum berjalan karena masalah anggaran.

Rerata daerah, alokasi belanja pegawai bila ditambah dengan angaran gaji PPPK hasil rekrutmen tahap I, sudah melebihi 50 persen APBD. Sementara ketentuannya, belanja pegawai harus di bawah 50 persen.

"Nanti pada waktunya akan ada arahan dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN - RB) dan kepala BKN bagaimana penyelesaian hasil rekrutmen PPPK tahap I. Sebab, ketika NIP ditetapkan otomatis daerah sudah harus memproses SK sebagai awal perhitungan gaji," tutur Karo Humas BKN Mohammad Ridwan kepada JPNN, Jumat (26/7).

Dia mengungkapkan, saat ini masalah utamanya adalah banyaknya daerah yang alokasi belanja pegawainya di APBD melebihi 50 persen jika gaji PPPK dimasukkan.

Kendala ini akan diselesaikan sebaik-baiknya. Yang paling penting, pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) jangan sampai terganggu karena masalah pemberkasan.

"Pemerintah harus melihat semua hal. Jika jadi ASN tapi tidak digaji APBD, tentu akan menimbulkan masalah baru. Mohon honorer K2 bersabar dan tetap semangat," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan penerimaan cpns dan pppk 2019 tak dipungut biaya atau Zero Money.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan penerimaan cpns dan pppk 2019 tak dipungut biaya atau Zero Money.

Masyarakat diminta tak mudah tergiur bujuk rayu para pelaku penipuan yang memanfaatkan momen penerimaan cpns 2019.

Dikutip Tribunjogja.com dari laman Bkn.go.id, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan menanggapi beberapa aduan masyarakat yang mengaku dirinya menjadi korban penipuan bermodus sejumlah uang sebagai pintu masuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Beberapa aduan tersebut disampaikan dalam program Metro TV Hotroom bertajuk Siasat Penipuan CPNS pada Selasa, (16/7/2019) di Gedung Metro TV Jakarta.

Ridwan yang dihadirkan sebagai narasumber pada acara tersebut langsung menampik informasi soal adanya syarat pembiayaan dalam proses seleksi CPNS.

“Jelas-jelas proses seleksi CPNS itu zero money alias tanpa biaya, jadi sebenarnya mudah mengidentifikasi penipuan CPNS, kalau sudah mensyaratkan sejumlah uang itu jelas penipuan,” tanggap Ridwan.

Pada acara tersebut dihadirkan seseorang yang mengaku sebagai korban penipuan.

Dia menuturkan ditawarkan masuk menjadi CPNS oleh oknum yang mengaku bekerja di salah satu instansi Pemerintah Daerah dengan syarat membayar puluhan juta rupiah.

Menjawab pengakuan itu, Ridwan menjelaskan bahwa seleksi CPNS dilakukan secara terbuka dan serentak hanya oleh instansi pemerintah, bukan perorangan.

“Formasi CPNS diumumkan secara terbuka oleh instansi pemerintah, proses pendaftaran online terintegrasi via sscasn.bkn.go.id dan seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan bidang,"

"Saat seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang menggunakan CAT BKN misalnya, hasil ujian disampaikan real time kepada peserta setelah ujian selesai, bahkan orang tua peserta dapat memantau langsung nilai anaknya di ruang monitoring tes yang disediakan instansi pembuka rekrutmen,"

"Selain itu, peserta yang lolos pada setiap tahapan diumumkan di portal sscasn dan masing-masing instansi,” terangnya.

Di bagian akhir, Ridwan kembali menegaskan bahwa alur seleksi CPNS sudah begitu transparan dan akses informasi pelaksanaan seleksi sudah dibuka seluas-luasnya.

Pada kesempatan itu Ridwan meminta agar masyarakat yang menjadi korban penipuan jangan pernah enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Sementara itu untuk informasi CPNS, Ridwan menambahkan agar masyarakat menjadikan website atau kanal media sosial terverifikasi milik instansi pemerintah sebagai referensi informasi seleksi.

Siapkan Dokumen

Sebelumnya BKN menyebut Penerimaan PPPK dan CPNS 2019 tak lama lagi diumumkan.

meski begitu, BKN belum menyebut tanggal pasti kapan Penerimaan PPPK dan CPNS 2019 bakal dibuka namun memberi klu waktu 'kian dekat'

Sebagai Panselnas CPNS, BKN meminta bagi yang berminat untuk mendaftar penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 untuk mempersiapkan dokumen sebagai berikut :

1. Scan KTP

2. Kartu Kartu Keluarga

3. Foto Diri

4. Ijazah

5. Transkrip Nilai

pemerintah sebelumnya sempat menyebut akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) 2019 sebanyak 253.173 orang.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Muhammad Ridwan, mengatakan terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 akan dibuka pada Oktober 2019.

Pihaknya akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat.

"Kemarin, pak Menpan RB sudah statement, bahwa penerimaan CPNS kemungkinan besar di Oktober," kata Ridwan dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Ridwan menjelaskan, proses penerimaan pendaftaran tersebut dipekirakan lebih awal untuk PPPK.

Namun ia tak memberikan kapan waktu pastinya.

Menurut dia, adanya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB) Syafruddin itu menjadi tanda bagi BKN untuk bersiap.

"Bagi kami di Panselnas merupakan semacam ancer-ancer. Oleh karena itu, persiapan mulai dipersiapkan mulai dari sekarang. Banyak yang harus dipersiapkan," ujarnya.

Dia mengatakan, pihak hingga ini terus mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini baik untuk CPNS maupun PPPK.

"Kebutuhan riil (jumlah PNS dan PPPK) dari intansi pusat dan daerah itu belum semua masuk, tapi seberapa banyak saya harus cek dulu ke Kemenpan RB," ungkapnya.

Dia menyebut, setidaknya ada tujuh tahapan proses penerimaan CPNS dan PPPK yang harus dilalui. Ini semua sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Sebagai informasi, untuk pemerintah pusat, alokasinya sebanyak 46.425 lowongan terdiri dari untuk PNS sebanyak 23.213 lowongan dengan rincian 17.510 untuk pelamar umum 
dan dari sekolah kedinasan 5.696.

Selain itu pemerintah pusat juga membuka 23.212 lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK/P3K.

Sementara itu jumlah lowongan CPNS pemerintah daerah mencapai 207.748.

Terdiri dari lowongan PNS 62.324 dan untuk PPPK/P3K 145.424.

Berita ini bersumber dari Tribun Jogja.
Share:

Pemerintah melalui BKN memberi 'kode' pelaksanaan seleksi CPNS 2019 akan segera dibuka.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa teka-teki kapan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 setidaknya menemui titik terang.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi 'kode' pelaksanaan seleksi CPNS 2019 akan segera dibuka.

Namun, BKN lewat akun Twitter resminya, Senin (15/7/2019) tidak memberi tanggal pasti kapan seleksi CPNS 2019 dibuka.

Meski demikian, BKN juga meminta calon peserta seleksi CPNS 2019 untuk mulai menyiapkan sejumlah dokumen.

Informasi ini diketahui saat akun Twitter BKN merespons komentar netter soal CPNS.

Dalam cuitannya, BKN mengaku telah rindu pada para pejuang CPNS 2019 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK 2019).

BKN meminta calon peserta menyiapkan jiwa raga serta beberapa dokumen.

Apa saja?

Masih dari cuitan yang sama, dokumen yang harus mulai disiapkan calon peserta adalah scan KTP, Kartu Keluarga (KK), foto, ijazah, hingga transkrip nilai.

BKN juga menulis 'kode' pembukaan seleksi CPNS 2019 dan PPPK 2019 semakin dekat.

"Andai #SobatBKN tahu betapa rindunya kami pada pejuang #CPNS2019 & #P3K2019."
"Ingin rasanya segera bertemu. Siapkan jiwa-raga & dokumen (scan KTP, KK, foto, ijazah, transkrip nilai), krn pertemuan itu kian dekat."
"Jgn tanya kapan, kami ingin segera bertemu," tulis akun BKN.

Selain itu, BKN juga meminta calon peserta tidak perlu bertanya ke sana-ke mari.

Sebab, hingga saat ini, pemerintah belum membuka seleksi CPNS 2019.

BKN juga meminta masyarakat mengikuti cuitan dari BKN.

Pasalnya, proses pengadaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 bersifat terbuka alias tidak rahasia.

"Tak perlu tanya sana sini, Kak."
"Sampai saat ini Pemerintah belum membuka seleksi #CPNS2019. Ikuti terus twit kami krn pengadaan ASN (baik #CPNS2019 maupun #P3K2019) bersifat terbuka, TIDAK RAHASIA," tulis akun BKN.

Sebelumnya, BKN juga membuat cuitan tentang instansi yang tidak mengadakan pengadaaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.

Sebab, sejumlah instansi tersebut tak kunjung mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi hingga 12 Juli 2019.

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PARB) telah memberikan perpanjangan waktu terkait pengajuan formasi.

Sayangnya, tidak disebutkan instansi mana saja yang tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi.

"Sesuai dg surat Kemenpan RB no. B/751, instansi yg tidak mengunggah kebutuhan ASN 2019 pada eFormasi s.d. 12 Juli 2019 dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun ini."
"Sudah diberi perpanjangan waktu tapi tidak dimanfaatkan? Ok, the show must go on," tulis BKN.


Sumber berita : BANGKAPOS.COM.
Share:

Pemda Rampung Ajukan Formasi, Penerimaan CPNS 2019 Siap Dibuka

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan seluruh instansi di daerah sudah mengajukan formasi pegawai mereka untuk tes CPNS tahun ini. Proses sempat terhambat karena cukup banyak daerah yang tak mengajukan formasi.

Akibatnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengedarkan surat perpanjangan waktu bagi instansi untuk mengajukan formasi dan analisis jabatan hingga Jumat, 12 Juli 2019, kemarin.

"Nah mengapa diberi kesempatan lagi? Karena ternyata sampai batasan akhir usulan bulan Juni itu masih ada 30 persenan, kira-kira, instansi pusat dan daerah yang belum melakukan pengajuan formasi. Dengan surat ini maka, jika sampai Jumat kemarin tidak melakukan pengisian usulan kebutuhan ASN maka dianggap tidak melaksanakan (penerimaan ASN)," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan kepada Liputan6.com, Minggu (14/7/2019).

Menurut Ridwan, banyaknya daerah yang tidak mengajukan formasi CPNS karena ada prioritas lain atau kecukupan anggaran, seperti karena 50 persen APBD sudah untuk gaji ASN.

Pihak BKN sendiri belum mendapatkan data mengenai berapa daerah yang mengajukan formasi CPNS. Sebelumnya diperkirakan ada 207.748 formasi untuk pemerintah daerah.

Rinciannya adalah CPNS untuk umum sebanyak 62.249 formasi dan sekolah kedinasan 75 formasi. Lalu ada PPPK dan honorer sebanyak 143.424 formasi.

Sementara, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir menyebut kementeriannya masih melakukan pendataan jumlah formasi. "Saat ini data sedang direkap lagi setelah perpanjangan masa pengusulan," ucap Mudzakir.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.