Selasa, 21 Februari 2017

59 Bidan PTT di Dumai Diangkat Sebagai CPNS dan Pegawai P3K oleh Menteri Kesehatan RI

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Walikota Dumai Zulkifli AS berkesempatan menghadiri penyerahan dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Pada acara yang berlangsung di Ruang Raflesia Balai Kartini (Convention Center) Jalan Jenderal Gatot Subroto, Walikota Dumai Zulkifli AS menerima Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, untuk Kota Dumai di Riau ada 59 Bidan PTT.

Dari 59 Bidan PTT tersebut, yang akan diangkat sebagai CPNS ada 51 orang, sementara 8 orang lagi diangkat sebagai Pegawai P3K ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

"Alhamdulilah, berkas langsung saya terima dan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Prof Dr Nila Djuwita F Moeloek Sjm," ujarnya sebagai press rilis bagian Humas Setdako Dumai kepada GoRiau.com (GoNews Grup).

Dengan pengangkatan sebagai CPNS ini dirinya mengharapkan adanya perbaikan kinerja yang lebih baik pada bidang kesehatan, terutama peningkatan pelayanan di puskesmas yang ada dimasing-masing kecamatan.

"Selain itu, pelayanan di RSUD Dumai pun harus terus ditingkatkan. Bagaimana membuat pasien yang datang berobat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan," ungkapnya.

Dengan memberikan pelayanan yang ramah dan senyum, siapa saja akan berbondong-bondong berobat ke Dumai. Apalagi di RSUD Dumai sudah ada dokter spesialis mata dan orthopedi.

"Untuk pasien yang berkunjung setiap harinya ke dokter spesialis mata dan orthopedi, ada 60 pasien setiap harinya. Pasien yang data ke dokter spesialis di RSUD Dumai dari Bengkalis, Rohil, Duri, Siak dan Dumai sendiri. Ini kebanggaan yang harus dijaga dengan pelayanan ramah dan senyum," jelasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.


Kamis, 16 Februari 2017

Ratusan Tenaga Honorer Pemkot Prabumulih Perpanjang Kontrak

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sejak beberapa hari terakhir gedung Pemerintah kota Prabumulih khususnya di bagian Pengembangan Pegawai dan bagian hukum perundang-undangan sekretariat daerah (Setda) Kota Prabumulih, diserbu Ratusan tenaga honorer atau pekerja harian lepas (PHL) di seluruh lingkungan pemkot Prabumulih.

Kedatangan ratusan tenaga honorer itu untuk mendapatkan tandatangan perpanjangan surat keputusan (SK) kontrak kerja.

Pantauan Tribun Sumsel, hampir seluruh bagian ruangan bagian hukum baik dari dalam hingga luar dan bahkan tangga naik turun di lantai 3 gedung Pemkot Prabumulih dipadati tenaga honorer.

Para tenaga honorer baik dari dinas, badan hingga honorer kecamatan dan kelurahan tersebut berlomba antri hingga berjam-jam dengan duduk menunggu untuk mendapatkan tanda tangan perpanjangan SK.

Hal itu dilakukan karena jika tidak mengurus perpanjangan kontrak maka dianggap mengundurkan diri dan tidak akan diberi honor jika tetap bekerja tanpa perpanjangan kontrak.

"Sudah sejak beberapa hari ini kami ngantri mengurus perpanjangan kontrak para tenaga honorer. Cukup lama karena dua tahap, pertama berkas diverifikasi mulai dari tempatnya bertugas sampai badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) hingga ke bagian hukum," ungkap Joko, satu diantara tenaga honorer ketika dibincangi wartawan, Kamis (16/2/2017).

Joko mengatakan, verifikasi dilakukan bertahap lantaran dalam surat keputusan beberapa kepala instansi itu bertindak sebagai saksi, dalam perpanjangan itu sendiri tidak dipungut biaya. "Kalau tidak urus perpanjangan maka honor tidak akan dibayarkan, honor biasa dibayar tiga bulan sekali," bebernya.

Menanggapi itu Kabag Hukum Setda Prabumulih, Benny Rizal SH MH ketika dikonfirmasi mengatakan, perpanjangan pihaknya sejak beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya SK honorer itu maka pemerintah memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan gaji atau honor bagi PHL dan honorer di seluruh lingkungan pemerintah kota Prabumulih," ujarnya.

Benny mengatakan, perpanjangan kontrak dilakukan honorer itu rutin dilakukan setiap tahunnya dan yang mengurus perpanjangan sendiri harus dilakukan oleh tenaga bersangkutan.

"Tujuan perpanjangan tidak boleh diwakilkan agar bisa menghindari adanya tenaga honorer fiktif yang masuk," bebernya tidak diurus oleh perwakilan instansi atau dinas itu membuat ratusan honorer antri.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Drs Alfian Herdi MSi menegaskan, pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir Februari 2017 bagi PHL untuk mengurus perpanjangan kontrak. Jika batas waktu itu tak juga mengurus, maka pihaknya menganggap yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Awalnya kami batasi sampai tanggal 17 Februari, tapi karena jumlah cukup banyak maka kami perpanjang hingga akhir Februari," bebernya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel.

Kamis, 02 Februari 2017

Pemerintah Segera Terbitkan PP ASN, Revisi UU No.5/2014 Tentatif Dilakukan

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa dalam waktu dekat, Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kebijakan manajemen ASN. PP yang akan diterbitkan tersebut merupakan materi untuk menjalankan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat melakukan Rapat Kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (02/02).

Untuk itu disepakati  bersama Komisi II DPR RI bahwa pelaksanaan revisi UU ASN akan menunggu hingga terbitnya PP tersebut, karena akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Apabila PP tersebut kompatibel dalam implementasi kebijakan manajemen ASN , maka revisi UU ASN tentatif dilakukan.

Menteri Asman menjelaskan bahwa seluruh PP tersebut telah sampai pada tahap finalisasi dan seluruh Kementerian yang terkait dalam PP sudah menandatangani, “Saat ini kami tinggal menunggu pengesahan ataupun tanda tangan dari Presiden RI,“ujar MenPANRB.

Ia menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan 11 PP yang berisi aturan kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara. Dalam PP tersebut terdapat materi yang akan mengatur tentang manajemen ASN baik itu untuk aparatur yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun nantinya yang akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja kali ini, terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi pembahasan utama seperti manajemen kepegawaian nasional, penyelesaian tenaga honorer, serta rencana revisi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam paparannya, MenPANRB menjelaskan bahwa struktur ASN yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia saat ini, berdasarkan data KemenPANRB per Januari 2017, komposisi ASN di Indonesia masih didominasi oleh Jabatan Fungsional Guru yaitu sebanyak 37,43% , dan Jabatan Fungsional Umum Administrasi sebesar 37,69% dari total 4.475.997 aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah.

"Ini berarti ASN Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk kebijakan ke depan, tentu kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada ini untuk memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintah akuntabel di Indonesia," ujar Menteri Asman.

Menurut MenPANRB, untuk meningkatkan kapasitas ASN maka diperlukan pendidikan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing. "Seluruh ASN harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sesuai kompetensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas kinerjanya," jelas Menteri Asman. MenPANRB menjelaskan, kedepan pendidikan yang diterima oleh para ASN terutama yang telah berada dalam posisi jabatan tinggi tidak hanya lagi diberikan oleh widyaiswara, namun juga harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer) lembaga privat swasta agar dapat meningkatkan wawasan ASN secara global serta untuk meningkatkan standar profesionalisme ASN secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian tenaga honorer. Hingga saat ini, pengangkatan PNS masih didominasi ASN yang berasal dari tenaga honorer. Dari total 1,8 juta ASN yang diangkat sebagai PNS selama kurun waktu 2005-2009, 58.8% berasal dari tenaga honorer, sedangkan 42.2% merupakan pelamar umum yang terseleksi sesuai kebutuhan organisasi instansi masing-masing. "Tentu pengangkatan PNS yang berasal dari honorer ini tidak sama dengan pelamar umum, karena pada umumnya tenaga honorer tidak terseleksi melalui pengujian kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan yang ada. Tentunya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Menteri Asman menjelaskan bahwa tren belanja gaji pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 T ditahun 2010 menjadi Rp 732 T ditahun 2016. Untuk mengatasi belanja pegawai yang telah mengalami peningkatan tiap tahunnya, MenPANRB terus menginisiasi pola baru yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik(SPBE) atau lebih dikenal dengan e-government agar terjadi efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sehingga dalam tata kelola pemerintah Indonesia akuntabilitasnya terjamin dan berorientasi hasil.

Menteri PANRB juga menjelaskan bahwa saat ini belanja pensiun PNS/TNI/Polri  pada tahun 2016 telah mencapai Rp 108,58 T . Kenaikan ini cukup signifikan mengingat pada tahun 2010 pemerintah menghabiskan 50,3 T untuk belanja pensiun.  Untuk melakukan penghematan kedepannya , MenPANRB menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengkaji skema pensiun dengan sistem yang lebih memberikan manfaat bagi para pensiunan PNS/TNI/Polri seperti program pemberdayaan usaha para pensiunan.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Zainudin Amali dan turut dihadiri oleh SesmenPANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Dirjen OTDA Kemendagri Sony Sumarsono, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Sofian Effendi.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.


Selasa, 31 Januari 2017

Menpan RB Tegaskan Peraturan Pemerintah Tentang PPPK Terbit Februari

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa pasca terbitnya UU ASN (Aparatur Sipil Negara), Nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah masih belum jelas. Namun kini angin segar datang saat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur, menegaskan PP (Peraturan Pemerintah) terkait PPPK (pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan diterbitkan bulan depan, Februari 2017.

“Kalau dari UU ASN, kita tidak ada lagi PTT atau honorer tapi PPPK. Insyaallah PP nya akan terbit bulan depan,” kata Asman saat di kantor Gubernur Jatim, Selasa (31/1).

Saat dikonfirmasi terbitnya PP yang mengatur PPPK tersebut bulan Februari, ia memastikan hal itu benar. “Iya bulan Februari,” tegasnya.

Asman mengatakan PPPK adalah bagian dari ASN sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2014. Dalam konsep UU ASN, PPPK memiliki hak kepegawaian dan jenjang karir. Pengangkatannya tergantung dari kebutuhan instansi terkait bahkan bisa diperpanjang selama diperlukan.

Dengan adanya PP tersebut, maka PPPK akan mendapatkan hak yang sama dengan ASN terkait gaji dan tunjangan yang bakal diterima. Namun Adapun yang membedakan antara ASN dan PPPK yakni tentang dana pensiun. Jika pegawai ASN mendapatkan pensiun dari negara maka PPPK berasal dari asuransi.

Saat ditanya mengenai peluang diangkatnya PTT atau honorer menjadi PNS atau ASN, ia menegaskan hal itu belum ada rencana dan tergantung kebijakan presiden. “Yang jelas saat ini masih berjalan moratorium. Jadi belum ada pengangkatan ASN baru kecuali dari jalur prestasi,” tuturnya.

Perekrutan ASN dari jalur prestasi tersebut dilakuakn misalnya dengan mengangkat juara olimpiade meraih medali emas bisa diangkat menjadi ASN.

Jalur lain, kata dia, juga bisa dilakukan dari lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi A yang memiliki nilai IPK cumlaude direkrut dengan formasi sesuai kebutuhan.

Berita ini bersumber dari Berita Lima.

Jumat, 27 Januari 2017

Sebelum jadi Tenaga Kontrak, Honorer Kota Bekasi Didata Ulang

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi sedang melakukan veriifikasi ulang ribuan tenaga honorer, yang sebagian besar merupakan guru.

Validasi data honorer ini terkait persyaratan menjadi tenaga kerja kontrak (TKK).

”Kami masih lakukan verifikasi sejak 24 Januari lalu. Rencananya dari jumlah tenaga honorer 2.861 akan disortir, mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan sebelum diangkat jadi TKK,” terang kata Kabid Pembinaan Pegawai pada BKPPD Kota Bekasi, Sayekti Rubiah, seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).

Wanita yang akrab disapa Yekti ini mengatakan, untuk diangkat menjadi TKK ada beberapa persyaratan yang harus benar-benar dipenuhi para tenaga honorer tersebut.

Antara lain, para guru itu harus memiliki surat perintah mengajar jadi guru honorer murni dari kepala sekolah tempat mereka mengajar.

Lalu memiliki daftar hadir selama satu tahun, memiliki jadwal kegiatan mengajar, memiliki surat pengangkatan tenaga honorer murni bermaterai 6.000, serta memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala sekolah bermaterai 6.000.

Semua persyaratan itu, kata Yekti juga dijadikan tolak ukur lolosnya verifikasi tenaga pendidik tersebut akan diangkat jadi tenaga kontrak.

Bahkan, proses verifikasi guru honorer dilakukan bertahap tiap kecamatan. Adapun, paling lambat para guru honorer melakukan verifikasi besok, 27 Januari esok hari.

Selanjutnya, kata dia, setelah proses verifikasi yang dilakukan BKPPD, Dinas Pendidikan dan Inspektorat selesai, data itu lantas diserahkan ke kantor Wali Kota Bekasi.

Sebab, untuk keputusan pengangkatan langsung akan dilakukan kepala daerah. ”Keputusan akhir ada di kepala dan sekretaris daerah,” ujarnya.

Verifikasi itu menjawab aksi demo yang dilakukan ratusan guru honorer yang terjadi pada Senin (23/1) lalu. Para guru honorer itu mengaku hanya digaji Rp 300 ribu per bulan.

Sementara itu, anggota Komisi IV Kota Bekasi, Syaherallayali mengatakan pengangkatan status guru honorer jadi guru TKK sangat mendesak. Apalagi, saat ini banyak guru honorer itu telah mengabdi lebih dari lima tahun.

”Dengan kondisi seperti ini wajar bila kepala daerah punya kebijakan seperti itu, mata anggaran kegiatan pun harus ada yang dialokasikan untuk menggaji pendidik honorer yang sebentar lagi statusnya akan dinaikan menjadi tenaga kontrak,” terangnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 18 Januari 2017

Pemkab Aceh Selatan Rekrut 80 Guru Kontrak untuk SD dan SMP

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan merekrut 80 orang guru kontrak di sejumlah SD dan SMP di Wilayah Trumon Raya, Bakongan Raya dan Kluet Raya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru di daerah terpencil tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan, Martunis mengatakan, program perekrutan untuk sekolah terpencil murni kebijakan yang dicetuskan Bupati HT Sama Indra guna menjawab keluhan dan keresahan masyarakat selama ini.

"Program ini murni kebijakan Bupati Sama Indra dan anggarannya pun murni dibebankan dalam APBK Aceh Selatan tahun 2017 tanpa ada suntikan atau sharing dana dari provinsi ataupun pusat," kata Martunis, Rabu (18/1/2017).

Ia menjelaskan, untuk menghindari kembali terjadinya kekurangan atau kekosongan guru di sekolah terpencil akibat bebasnya seorang oknum guru pindah tempat tugas, maka dalam proses perekrutan guru kontrak tersebut pihaknya mengambil kebijakan khusus yakni diutamakan atau diprioritaskan putra-putri daerah setempat.

"Namun, jika di sekitar sekolah terpencil itu guru yang dimaksud tidak ada yang mengikuti proses seleksi maka secara otomatis akan diambil dari luar," ujar dia.

Terhadap guru yang diambil dari luar itu, Martunis menjelaskan, jika jarak tempat tinggalnya dengan sekolah tempat dia bertugas lebih dari 30 Km, maka yang bersangkutan wajib tinggal di tempat tugas.

Untuk memastikan keputusan tersebut benar-benar ditaati di lapangan maka guru bersangkutan wajib menandatangani surat perjanjian diatas materai dengan pihak dinas.

Meskipun diikat dengan perjanjian khusus seperti itu, lanjut Martunis, para peminat untuk menjadi guru kontrak daerah tersebut tetap membludak.

Hal itu terbukti, terhitung selama tiga hari sejak pendaftaran dibuka Kamis 12 Januari 2017 dan di tutup Sabtu 14 Januari 2017 para pelamar sudah mencapai 1.000 orang lebih.

Karena kuota yang tersedia hanya 80 orang yakni 40 orang guru SD (guru kelas) dan 40 orang lagi guru SMP (berbagai jurusan), maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan terpaksa harus menggelar proses seleksi secara terbuka.

Berita ini bersumber dari KORPRI.

Minggu, 15 Januari 2017

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik untuk para bidan desa PTT (Pusat).

Pekan depan, pemerintah akan membahas masalah pengangkatan bidan desa PTT dalam rapat terbatas (Ratas).

"Rencananya pekan depan mau dibahas masalah bidan desa PTT. Ini penting karena Kementerian Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran gaji 42.245 bidan desa PTT (Pusat) sampai Januari 2017," ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Dwi Wahyu Atjmadji, Sabtu (14/1).

Namun, Dwi belum memastikan, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak. KemenPAN-RB hanya menyiapkan data dan mengusulkan.

"Mudah-mudahan ada titik terangnya. Apalagi seleksi bidan desa PTT sudah dilakukan Juli 2016," tutur dia.

Sementara itu, Ketum Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KemenPAN-RB maupun Kemenkes untuk menanyakan status mereka.

"Kalau memang mau dibahas di Ratas, mudah-mudahan disetujui presiden. Kami sudah menunggu lama dan menanti kebijakan pemerintah yang berpihak kepada bidan desa," tandas Lilik.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 14 Januari 2017

1.600 Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemkab Purbalingga Tak Bisa Diangkat Jadi PNS

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.600 pegawai tidak tetap (PTT) atau yang sebelumnya disebut pegawai honorer di lingkungan Pemkab Purbalingga, tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, dalam rancangan peraturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (RPP PPPK), pegawai tidak tetap hanya bisa diangkat sebagai PPPK.

“Saya sudah membaca RPP PPPK, nantinya pegawai dikelompokkan pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan pegawai PPPK,” ujar Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, kemarin (9/1). 

Dia menjelaskan, terkait aturan tersebut pemkab tidak bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan, pegawai tidak tetap ada yang diangkat dan dibiayai dari kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diangkat komite sekolah atau diangkat oleh puskesmas. 

Menurut Tasdi, untuk prosedur pengangkatan PPPK nantinya harus melalui seleksi. Misalnya dari 1.600 orang pegawai tidak tetap, jika hanya butuh 500 yang akan diangkat sebagai PPPK maka dilakukan seleksi. “Disaring dan dipilih yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,” katanya. 

Menyusul ditetapkannya OPD, Tasdi mengatakan, akan kembali melakukan inspeksi mendadak pada beberapa OPD. Inspeksi serupa juga akan dilakukan Wakil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Sekda Wahyu Kontardi SH, dan beberapa asisten. 

“Sidak ini bukan upaya pencitraan, tetapi niat untuk memastikan OPD yang baru dan diisi pejabatnya sudah berjalan atau belum,” jelasnya. 

Dia menjelaskan, sejak dilantik sebagai bupati, dia sudah melakukan sidak pada 164 kantor. Sidak dilakukan hingga tingkat kecamatan bahkan ke desa. “Mulai minggu kedua bulan Januari, kami akan melakukan sidak lagi. Hal ini untuk melihat seberapa besar peningkatan kdisiplinan ASN di jajaran Pemkab Purbalingga,” ujarnya. 

Dia menilai, kedisiplinan PNS atau ASN sejak dia menjabat sudah mulai ada peningkatan. Demikian juga dengan kinerjanya. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran untuk mengukur kedisiplinan PNS. Sedangkan hasil kinerjanya, salah satunya terlihat dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2016 yang besarnya sekitar Rp 97 miliar. 

Jika pada tahun 2015, Silpa bisa mencapai Rp 264 miliar, tahun 2016 sudah berkurang jauh. Dari sisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga akan dipatok ada peningkatan Rp 30 miliar.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, target PAD yang meningkat setiap tahunnya paling sekitar Rp 10 miliar. Untuk tahun 2017 ini, saya targetkan naik Rp 30 miliar menjadi Rp 247 miliar. Untuk mencapai target ini, saya berani menaikan tunjangan penghasilan pegawai (Tamsilpeg, red) sebesar 50 persen,” jelasnya. 

Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.




Jumat, 06 Januari 2017

Jumlah tenaga kontrak nonguru di jajaran Pemerintah Aceh saat ini hampir mendekati jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa jumlah tenaga kontrak nonguru di jajaran Pemerintah Aceh saat ini sudah mencapai 7.956 orang, hampir mendekati jumlah tenaga PNS-nya yang berjumlah 9.268 orang.
Untuk membayar honorariun mereka, Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran di dalam APBA per tahunnya tak kurang dari Rp 238,6 miliar apabila gaji mereka dibayar menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 2,5 juta/bulan.
Demikian data yang diperoleh Serambi dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Zulkifli Ahmad, di Banda Aceh, Jumat (6/1).
Di luar tenaga kontrak nonguru tersebut, lanjut Zulkifli Ahmad, masih ada sekitar 5.000 guru bakti TPA, SD, SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di berbagai daerah terpencil. Mereka direkrut pascatsunami 2004 oleh sejumlah NGO, Unicef, Bank Dunia, dan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan guru baca Alquran dan mata pelajaran lainnya di TPA, SD, SMP, dan SMA yang meninggal akibat bencana gempa bumi dan tsunami 12 tahun lalu.
Setelah BRR NAD-Nias bubar Juni 2009, mereka yang belum lulus menjadi PNS pembayaran jerih payahnya menjadi tanggungan APBA. Atas pelimpahan kewenangan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi, guru bakti TPA, TK, SD/SMP, dan SMA/SMK yang mengajar di daerah terpencil, minta kontrak mengajarnya diperpanjang oleh Pemerintah Aceh. Alasannya adalah pemerintah kabupaten/kota belum mau menerima mereka.
Menurut perhitungan Dinas Pendidikan Aceh, jika guru kontrak kabupaten/kota itu honornya dibayar menurut UMP Aceh Rp 2,5 juta/bulan, maka Pemerintah Aceh harus menyediakan anggran dalam APBA senilai Rp 346,5 miliar/tahun.
Zulkifli Ahmad menyebutkan, masih banyak masalah kekurangan anggaran lainnya terkait tenaga honorer dan kontrak ini. Antara lain, 14.756 guru PNS (SMA/SMK) hasil pelimpahan dari kabupaten/kota atas pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengalokasian gaji dan tunjangan sertifikasi para guru PNS yang disalurkan melalui pos DAU dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh belum cukup.
Hal itu terungkap dari penjelasan Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, dalam rapat penyusunan KUA dan PPAS 2017 pada rapat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dengan Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.
Tambahan dana alokasi umum (DAU) atas pelimpahan 14.756 orang guru SMA/SMK yang diberikan pusat kepada Pemerintah Aceh melalui pos DAU Aceh hanya sekitar Rp 660 miliar. Sementara, kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sertifikasi guru bersertifikasi dan nonsertifikasi, dari 14.756 orang guru PNS SMA/SMK 23 kabupaten/kota, nilainya mencapai Rp 1,5 triliun. Ini artinya masih terjadi kekurangan anggaran untuk 14.756 guru PNS dari kabupaten/kota itu sekitar Rp 936 miliar lagi.
Gaji guru PNS limpahan dari kabupaten/kota untuk bulan Januari 2017 ini, menurut penjelasan Kepala Dinas Keuangan Aceh, Jamaluddin, memang telah dibayar, tapi apakah pembayarannya bersamaan dengan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasinya, BKPP belum mendapat informasi tentang hal itu.
Kondisi dan masalah anggaran yang telah berada di depan mata ini, kata Zulkifli, tidak bisa dibiarkan, karena pada saat Pemerintah Aceh tidak lagi menerima Dana Otsus pada tahun 2027, atau pada saat menerima Dana Otsus 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional mulai tahun 2022-2027, otomatis jumlah Dana Otsus yang diterima Aceh berkurang 50 persen dari sebelumnya.
Kalau saat ini, sebut Zulkifli Ahmad, Pemerintah Aceh masih menerima Dana Otsus 7-8 triliun rupiah, lima tahun ke depan tinggal 4-5 triliun rupiah lagi. Sejak itu, bakal banyak program pembangunan prorakyat seperti JKRA, bantuan anak yatim piatu, beasiswa, rumah duafa, dan lainnya tak mampu lagi dibiayai, sementara kenaikan Pendapatan Asli Aceh (PAA), tidak begitu signifikan. PAA yang diterima dari PKB, BBNKB, BLUD dan lainnya yang sah, nilainya cuma sekitar Rp 2 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengatakan sangat terkejut mendengar penjelasan Kepala BKPP Aceh, Zulkifli Ahmad yang melaporkan jumlah tenaga kontrak yang berada di jajaran Pemerintah Aceh mencapai 7.956 orang, hampir mendekati jumlah PNS-nya, yakni 9.268 orang.
Hal ini disampaikan Plt Gubernur Aceh kepada Serambi seusai rapat penyusunan jadwal pembahasan ulang RAPBA 2016 dengan Badan Anggaran DPRA, Rabu (3/1) malam.
Setelah mendengar penjelasan dari Kepala BKPP, Plt Gubernur Aceh langsung memerintahkan kepada semua Kepala SKPA untuk kembali mengevaluasi dan merasionalkan jumlah tenaga kontrak yang ada di kantornya masing-masing sesuai dengan analisis kebutuhan/beban kerja harian, bulanan, dan tahunan.
Terlalu banyak menerima tenaga kontrak yang bukan didasari kebutuhan beban kerja, ulas Soedarmo, ini akan membawa dampak negatif, di samping akan menguras anggaran untuk belanja publik. PNS yang biasanya rajin, kata Plt Gubernur, karena sudah banyak tenaga kontraknya, bisa jadi malas. Karena itu, SKPA harus dan wajib mengevaluasi dan merasionalkannya. “Perpanjang kontrak mereka sesuai dengan kebutuhan beban kerja harian dan bulanannya. Yang tidak memiliki keahlian sesuai beban kerja, jangan diperpanjang lagi kontraknya,” tegas Soedarmo.
Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.

Facebook Page


Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.