Jumat, 21 April 2017

Ratusan Guru Honorer Kota Bekasi Minta Diangkat Jadi TKK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer Kota Bekasi dengan mengenakan kebaya mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKKPD) Kota Bekasi, menuntut kenaikan honorer menjadi tenaga kerja kontrak (TKK), Jumat (21/4/2017).

Mereka mengatakan, sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat menjanjikkan keinaikan pangkat menjadi TKK, namun hal itu belum terealisasi hingga hari ini.

“SK kami seharusnya TKK, tapi sampai sekarang SK yang diberikan oleh wali kota belum juga dirubah,” ujar Ketua Front Pembela Honorer Indonesai (FPHI) Kota Bekasi Firmansyah, Jumat.

Ia melanjutkan, SK tersebut dikeluarkan oleh wali kota pada awal Januari 2017, namun para guru honorer tidak menerima kepusutan itu. FPHI mengaku beberapa kali menjembatani aksi protes terhadap Pemkot Bekasi.

“Kita banyak menemukan TKK siluman yang disebar ke berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedikitnya ada 400 TKK siluman, namun kami yang mengabdi dari belasan hingga puluhan tahun masih berstatus sebagai honorer,” sesalnya. 

Berita ini bersumber dari Go Bekasi.

Selasa, 11 April 2017

PENGADAAN PEGAWAI (NON PNS) KONTRAK DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERTANIAN DAN BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PUP-ESDM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai (Non PNS) Kontrak yang akan mengisi lowongan sejumlah 86 (delapan puluh enam) formasi, dengan jenis formasi sebagai berikut :

download pengumuman disini
download lampiran form disini
Berita ini bersumber dari BKD PEMPROV DIY.

Senin, 10 April 2017

Pembukaan penerimaan berkas lamaran tenaga kontrak guru di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dibuka mulai 10-28 April 2017

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa  pembukaan penerimaan berkas lamaran tenaga kontrak guru di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat resmi dibuka mulai 10-28 April 2017 di sekretariat tim penerimaan atau di samping Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu.

"Penerimaa berkas lamaran dan seleksi administrasi mulai hari ini hingga 28 April," kata Ketua Tim Penerimaan Tenaga Kontrak Guru Kapuas Hulu ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin (10/4/2017).

Persyaratan penerimaan tenaga kontrak guru yaitu memiliki KTP Kapuas Hulu, berusia minimal 18 Tahun dan maksimal 35 tahun pada saat pelamaran, kecuali yang telah menjadi guru kontrak sesuai SK Bupati nomor 58 Tahun 2016.

Kemudian, memiliki ijazah sarjana pendidikan dan transkrip nilai yang sesuai dengan jenis jabatan dan jenjang pendidikan yang diperlukan,  tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. Selain itu, lanjut Sarbani, tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

 "Setelah penerimaan berkas dan seleksi administrasi akan dilakukan tes ujian seleksi penerimaan pada 04 Mei 2017,” katanya.

Sementara itu, Rahmat salah satu pelamar tenaga kontrak guru Kapuas Hulu berharap dalam penerimaan guru kontrak tersebut benar-benar mengutamakan kompetensi peserta tanpa adanya kedekatan kekeluargaan ataupun kepentingan politik.

"Kami sangat bersyukur ada penerimaan guru kontrak ini, semoga dalam proses penerimaan murni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan," harap Rahmat.

Berita ini bersumber dari OKEZONE.

Rabu, 29 Maret 2017

Pemerintah Kabupaten Paser, Kaltim, melakukan rekrutmen pegawai kontrak daerah.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Paser, Kaltim, melakukan rekrutmen pegawai kontrak daerah.

Sebanyak 412 guru honorer dan tenaga kependidikan atau tenaga administrasi sekolah di Paser mengikuti seleksi.

Tes berlangsung di SMP 5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kemarin (29/3).

Seleksi hanya berlangsung satu hari. Untuk tingkat TK diikuti 10 pendidik dan lima tenaga kependidikan.

Sementara untuk SD, ada 218 pendidik dan 56 tenaga kependidikan. Sedangkan SMP berjumlah 84 pendidik dan 39 tenaga kependidikan.

Rupanya, jumlah pendaftar tak mampu memenuhi formasi yang disiapkan. Tercatat, ada 437 formasi yang dibuka pemkab.

Rinciannya, TK dibutuhkan sembilan pendidik dan empat tenaga kependidikan.

SD dibutuhkan 227 pendidik dan 30 tenaga kependidikan. Sementara untuk SMP diperlukan 136 pendidik dan 31 tenaga kependidikan.

“Dari jumlah yang mendaftar, dipastikan tidak memenuhi kuota formasi yang dibutuhkan. Namun tidak menjadi jaminan, semua pendaftar pasti diterima. Pasalnya, banyak kriteria yang telah ditentukan, sehingga diprediksi ada formasi yang belum terisi,” kata Kepala Kabid Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser Erni Susanti.

Untuk formasi prioritas yang dibutuhkan, yakni guru untuk sekolah terpencil dan semi terpencil.

Disebutkan Erni, formasi tersebut ialah S-1 Jurusan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Penjaskes, Seni dan Budaya, dan Bimbingan Konseling.

Sementara faktanya, kualifikasi pendaftar masih jauh dari kata cukup. Ada yang masih menempuh pendidikan S-1 dan masih lulusan SMA.

Untuk penilaian tes, menggunakan angka capaian minimal target atau passing grade layaknya masuk CPNS.

“Jadi dipastikan yang lolos ialah yang berkompeten. Meskipun memenuhi kualifikasi persyaratan, tidak menjadi jaminan peserta tersebut lolos. Indikator penilaiannya, nilai tes tertulis diberi bobot 70 persen dan masa kerja diberi bobot 30 persen,” jelasnya.

Seorang peserta tes yakni guru honorer di SMP 8 Paser Belengkong Bohari Rahman membenarkan, tes berjalan ketat.

Meskipun diakuinya beberapa soal ada yang di luar prediksi.

Namun dia tetap optimistis proses seleksi berjalan adil tanpa ada kepentingan lain yang tersembunyi.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Kamis, 23 Maret 2017

Tunggu PP Atur Honorer Usia 35 Tahun ke Atas jadi PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan kembali bahwa tenaga PTT maupun honorer berusia 35 tahun ke atas tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Nantinya, mereka akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Alasannya, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa batas usia untuk bisa diangkat menjadi CPNS kurang dari 35 tahun.

Selain itu menurut Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman, Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai PNS dan PPPK sebagai turunan UU ASN, sudah di Sekretariat Negara (Setneg).

Nantinya, setelah menjadi PP, bisa menjadi dasar hukum pengangkatan honorer usia 35 tahun ke atas menjadi PPPK dan yang di bawah 35 tahun menjadi CPNS.

"PNS syaratnya di bawah 35 tahun. Sedangkan ‎PPPK di atas 35 tahun," ujar Herman kepada JPNN, Kamis (23/3).

Mengenai penolakan para bidan PTT dan honorer K2 untuk dijadikan PPPK‎, menurut Herman, wajar-wajar saja.

Namun, selama UU ASN belum berubah, aturan mainnya tetap sama, yaitu batas maksimal pengangkatan CPNS 35 tahun.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Senin, 20 Maret 2017

Menkes menyatakan bahwa tenaga kesehatan PTT yang berusia di atas 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 43.310 orang dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan telah mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. Mereka terdiri dari 39.090 PTT dengan usia di bawah 35 tahun dan dengan usia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39.090 peserta PTT yang berusia < 35 tahun berhasil lolos dan akan diangkat menjadi calon aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017.

“Berdasarkan hasil seleksi, seluruh PTT Kementerian Kesehatan yang mengikuti seleksi telah dinyatakan lulus semua”, tegas Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada Rapat Kerja Menkes bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara Jakarta, Senin (20/3).

Prestasi ini diapresiasi oleh ketua dan anggota Komisi IX DPR RI, mengingat bahwa pengangkatan puluhan ribu tenaga kesehatan ke dalam formasi ASN bukanlah merupakan sebuah perkara mudah. Pada kesempatan tersebut, Komisi IX DPR RI selanjutnya meminta agar Kemenkes meninjau kembali persyaratan batas usia penerimaan CPNS. Hal ini merupakan suatu keputusan yang dinantikan oleh 4.220 orang PTT Kemenkes yang berusia > 35 tahun.

Dalam paparan sebelumnya, Menkes menyatakan bahwa PTT Kemenkes yang telah mengikuti seleksi namun berusia di atas 35 tahun berjumlah 4.220 orang, terdiri dari dokter 86 orang, dokter Gigi 32 orang dan bidan 4.102 orang. Para PTT Kemenkes yang berusia di atas 35 tahun ini tidak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkungan Pemda karena harus memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 tahun. Hal ini sesuai pasal 6 pada PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS juncto PP 78 Tahun 2013.

Menkes menyatakan bahwa tenaga kesehatan PTT yang berusia di atas 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah. Pengangkatan tersebut menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK ditetapkan.

“Sementara menunggu PP Manajemen PPPK ditetapkan, mereka akan tetap menerima gaji dan insentif dari Kementerian Kesehatan sampai beralih statusnya menjadi PPPK Daerah”, tandas Kemenkes.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa proses pengangkatan CPNS di lingkungan pemerintah daerah dari PTT Kementerian Kesehatan sama sekali tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bila ditemukan terdapat oknum yang memungut biaya, segera laporkan kepada: Sapu Bersih Pungutan Liar melalui call center 082112131323, SMS 1193, dan e-mail lapor@saberpungli.id atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui nomor telepon (021) 25578389, SMS 08558575575 dan e-mail pengaduan@kpk.go.id.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
 
Berita ini bersumber dari KEMENKES.

Senin, 13 Maret 2017

Ribuan Tenaga Honorer di Karimun Perpanjang Kontrak Kerja

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 2.592 tenaga honor yang bertugas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga kecamatan, kelurahan dan desa perpanjang kontrak sebagai honorer.

Bupati Karimun Aunur Rafiq menjelasnka, jumlah sebanyak itu sesuai dengan hasil verifikasi dan audit terhadap tenaga honor secara keseluruhan. Kontraknya diperpanjang karena memenuhi syarat dan tidak bermasalah.

Bupati menyerahkan SK tersebut secara simbolis di Pulau Karimun Besar, yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Meral Barat dan ditambah Kecamatan berjumlah 1.558 orang. Kemudian untuk tiga kecamatan di Pulau Kundur, yaitu Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, ditambah Kecamatan Belat dan Ungar dengan jumlah tenaga honor sebanyak 607, juga sudah diserahkan SK-nya secara simbolis.

"Dalam waktu dekat, kita juga akan menyerahkan SK tenaga honor untuk Kecamatan Mor dan Durai dengan jumlah 300 orang lebih," kat Aunur Rafiq.

Perpanjangan kontrak tenaga honor sebanyak itu, menurut dia, sangat diperlukan mengingat masih terbatasnya jumlah pegawai negeri sipil. "Kita meminta kepada tenaga honor yang kontraknya diperpanjang, agar meningkatkan kinerjanya sebagai bahan penilaian bagi pimpinan," tandas Bupati.

Berdasarkan hasil verifikasi dan audit tenaga honor, sebanyak 173 orang tenaga honor kontrak masih bermasalah. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang tidak kontraknya tidak diperpanjang disebabkan beberapa hal, antara lain pindah ke daerah lain, indisipliner dan lainnya.

"Nanti kita tunggu hasil penelitian terhadap tenaga honor yang bermasalah itu. Kalau memang tidak memenuhi syarat dan indisipliner, maka akan kita putus kontraknya," kata Aunur Rafiq.

Dia menambahkan, pemerintah daerah masih mempertimbangkan untuk menutupi tenaga honor yang bermasalah dan telah diputus kontraknya, salah satunya dengan mempelajari kebutuhan tenaga honor, terutama di kecamatan pemekaran.

"Ada tenaga honor lokal yang belum berstatus honor kontrak. Ini akan kita kaji untuk ditingkatkan statusnya menjadi honor kontrak, terutama untuk bidang-bidang yang dibutuhkan di kecamatan pemekaran, seperti tenaga akunting dan lainnya," ujar Aunur Rafiq, seperti dilansir Antara, Selasa (14/03/2017).

Berita ini bersumber dari Netralnews.

Selasa, 21 Februari 2017

59 Bidan PTT di Dumai Diangkat Sebagai CPNS dan Pegawai P3K oleh Menteri Kesehatan RI

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Walikota Dumai Zulkifli AS berkesempatan menghadiri penyerahan dokumen penetapan kebutuhan dan hasil seleksi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Daerah dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Pada acara yang berlangsung di Ruang Raflesia Balai Kartini (Convention Center) Jalan Jenderal Gatot Subroto, Walikota Dumai Zulkifli AS menerima Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, untuk Kota Dumai di Riau ada 59 Bidan PTT.

Dari 59 Bidan PTT tersebut, yang akan diangkat sebagai CPNS ada 51 orang, sementara 8 orang lagi diangkat sebagai Pegawai P3K ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

"Alhamdulilah, berkas langsung saya terima dan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Prof Dr Nila Djuwita F Moeloek Sjm," ujarnya sebagai press rilis bagian Humas Setdako Dumai kepada GoRiau.com (GoNews Grup).

Dengan pengangkatan sebagai CPNS ini dirinya mengharapkan adanya perbaikan kinerja yang lebih baik pada bidang kesehatan, terutama peningkatan pelayanan di puskesmas yang ada dimasing-masing kecamatan.

"Selain itu, pelayanan di RSUD Dumai pun harus terus ditingkatkan. Bagaimana membuat pasien yang datang berobat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan," ungkapnya.

Dengan memberikan pelayanan yang ramah dan senyum, siapa saja akan berbondong-bondong berobat ke Dumai. Apalagi di RSUD Dumai sudah ada dokter spesialis mata dan orthopedi.

"Untuk pasien yang berkunjung setiap harinya ke dokter spesialis mata dan orthopedi, ada 60 pasien setiap harinya. Pasien yang data ke dokter spesialis di RSUD Dumai dari Bengkalis, Rohil, Duri, Siak dan Dumai sendiri. Ini kebanggaan yang harus dijaga dengan pelayanan ramah dan senyum," jelasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.


Kamis, 16 Februari 2017

Ratusan Tenaga Honorer Pemkot Prabumulih Perpanjang Kontrak

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sejak beberapa hari terakhir gedung Pemerintah kota Prabumulih khususnya di bagian Pengembangan Pegawai dan bagian hukum perundang-undangan sekretariat daerah (Setda) Kota Prabumulih, diserbu Ratusan tenaga honorer atau pekerja harian lepas (PHL) di seluruh lingkungan pemkot Prabumulih.

Kedatangan ratusan tenaga honorer itu untuk mendapatkan tandatangan perpanjangan surat keputusan (SK) kontrak kerja.

Pantauan Tribun Sumsel, hampir seluruh bagian ruangan bagian hukum baik dari dalam hingga luar dan bahkan tangga naik turun di lantai 3 gedung Pemkot Prabumulih dipadati tenaga honorer.

Para tenaga honorer baik dari dinas, badan hingga honorer kecamatan dan kelurahan tersebut berlomba antri hingga berjam-jam dengan duduk menunggu untuk mendapatkan tanda tangan perpanjangan SK.

Hal itu dilakukan karena jika tidak mengurus perpanjangan kontrak maka dianggap mengundurkan diri dan tidak akan diberi honor jika tetap bekerja tanpa perpanjangan kontrak.

"Sudah sejak beberapa hari ini kami ngantri mengurus perpanjangan kontrak para tenaga honorer. Cukup lama karena dua tahap, pertama berkas diverifikasi mulai dari tempatnya bertugas sampai badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) hingga ke bagian hukum," ungkap Joko, satu diantara tenaga honorer ketika dibincangi wartawan, Kamis (16/2/2017).

Joko mengatakan, verifikasi dilakukan bertahap lantaran dalam surat keputusan beberapa kepala instansi itu bertindak sebagai saksi, dalam perpanjangan itu sendiri tidak dipungut biaya. "Kalau tidak urus perpanjangan maka honor tidak akan dibayarkan, honor biasa dibayar tiga bulan sekali," bebernya.

Menanggapi itu Kabag Hukum Setda Prabumulih, Benny Rizal SH MH ketika dikonfirmasi mengatakan, perpanjangan pihaknya sejak beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya SK honorer itu maka pemerintah memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan gaji atau honor bagi PHL dan honorer di seluruh lingkungan pemerintah kota Prabumulih," ujarnya.

Benny mengatakan, perpanjangan kontrak dilakukan honorer itu rutin dilakukan setiap tahunnya dan yang mengurus perpanjangan sendiri harus dilakukan oleh tenaga bersangkutan.

"Tujuan perpanjangan tidak boleh diwakilkan agar bisa menghindari adanya tenaga honorer fiktif yang masuk," bebernya tidak diurus oleh perwakilan instansi atau dinas itu membuat ratusan honorer antri.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Drs Alfian Herdi MSi menegaskan, pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir Februari 2017 bagi PHL untuk mengurus perpanjangan kontrak. Jika batas waktu itu tak juga mengurus, maka pihaknya menganggap yang bersangkutan mengundurkan diri.

"Awalnya kami batasi sampai tanggal 17 Februari, tapi karena jumlah cukup banyak maka kami perpanjang hingga akhir Februari," bebernya.

Berita ini bersumber dari Tribun Sumsel.