Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019,

Komisi II DPR RI Apresiasi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi Eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) untuk formasi tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. “Komisi II DPR apresiasi Kementerian PANRB dan BKN terkait pelaksanaan rekrutmen PPPK 2019 yang berlangsung sesuai jadwal,” ungkap Herman Khaeron (Fraksi Demokrat) dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Senin (18/03).

Menteri PANRB Syafruddin mengungkapkan, seleksi PPPK telah dilaksanakan melalui tes kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, dengan jumlah soal sebanyak 90 soal dan waktu tes selama 100 menit. Tes dilanjutkan dengan tes wawancara berbasis komputer dengan jumlah soal 10 dan waktu tes 20 menit. “Seluruh rangkaian tes tanggal 23 dan 24 Februari tersebut menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yang tersebar di 417 lokasi untuk melayani 23 pemerintah provinsi, 347 pemerintah kabupaten/kota, dan 35 PTNB Kemenristekdikti,” ungkapnya.

Sementara, pengumuman kelulusan untuk PPPK dosen dan tenaga kependidikan Kemenristekdikti telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, sedangkan pengumuman akhir kelulusan untuk PPPK dari pemerintah daerah akan dilakukan dalam waktu segera setelah keseluruhan pemda menyampaikan revisi usulan kebutuhan PPPK per kelompok jabatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah peserta seleksi yang memenuhi passing grade. “Hingga saat ini, baru sebanyak 322 pemda yang telah menyerahkan revisi usulan tersebut dari total 370 pemda yang melaksanakan seleksi PPPK,” imbuh Menteri Syafruddin.

Fokus pemerintah dalam perbaikan manajemen ASN guna menghasilkan SDM aparatur yang lebih berkualitas dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia 2024 adalah dengan cara menjalankan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, serta reformasi kesejahteraan.

Keberhasilan pemerintah dalam rekrutmen PPPK ini diharapkan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0. “Kita harus mempersiapkan dengan baik SDM aparatur, agar lebih profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa melayani, memiliki jejaring yang luas, serta tetap berjiwa nasionalisme yang semakin mantap dan berintegritas tinggi,” jelas mantan Wakapolri ini.

Adanya PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK diharapkan mendukung percepatan kapasitas organisasi dan percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Dengan direkrutnya PPPK yang merupakan bagian dari ASN ini, negara mendapat pegawai yang memiliki pegawai profesional, memiliki kompetensi tertentu mendapatkan pegawai yang dapat langsung didayagunakan, serta mendukung dinamika organisasi.

“Kita optimis dan yakin, pencapaian hasil implementasi PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, semakin mendorong kesiapan SDM aparatur yang mumpuni sekaligus kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala dinamika dan perubahan yang terjadi,” pungkas Menteri Syafruddin.

Pada raker tersebut, Menteri Syafruddin didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, dan seluruh Staf Ahli Kementerian PANRB. Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan sejumlah pejabat di BKN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kepala BKN Pastikan Honorer K2 Lolos Passing Grade Otomatis Lulus PPPK, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Para honorer K2 yang ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus sabar menunggu pengumuman kelulusan. Namun dipastikan seluruh honorer K2 yang lolos passing grade akan diluluskan semuanya.

"Semua honorer K2 yang ikut tes dan lolos passing grade akan diluluskan semuanya," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Senin (18/3).

Dia menyebutkan, yang membedakan dengan rekrutmen CPNS, formasinya harus ditetapkan pusat. Artinya, tidak semua yang lolos passing grade bisa dinyatakan lulus CPNS.

Sedangkan PPPK, usulan formasi yang menentukan daerah. Pusat hanya menyetujui berapapun yang diusulkan pemda, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK.

"Jadi yang lolos passing grade sudah pasti lulus. Tinggal keputusan daerah saja. Apakah mau mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade atau tidak. Kan pusat tidak bisa paksakan, karena yang gaji daerah," terangnya.

Hingga saat ini, sudah 294 daerah siap menggaji PPPK. Mereka mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah berencana menggelar tiga kali rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada 2019.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana menggelar tiga kali rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada 2019.

Rekrutmen yang digelar antara lain melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, PPPK Tahap II, dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Adapun pendaftaran PPPK Tahap I telah dilakukan pada rentang waktu 10-16 Februari 2019. Lantas, perekrutan mana lagi yang akan digelar kemudian, PPPK Tahap II atau CPNS 2019?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana buka kemungkinan, seleksi PPPK Tahap II akan dilaksanakan lebih dulu oleh sebab jumlah pendaftarnya yang lebih banyak.

"Saya lebih memilih PPPK dulu. Karena PPPK ini lebih banyak pendaftarnya daripada CPNS. CPNS umum ini lebih ke anak muda (pendaftarnya), fresh graduate. CPNS dibatasi usia 35 tahun," urai dia di Jakarta, Senin (18/3/2019).

"CPNS pendaftarnya lebih sedikit daripada PPPK, karena dibatasi usia. Jadi saya akan mencoba mengejar itu (PPPK Tahap II) dulu," dia menambahkan.

Melihat rencana, masa pendaftaran PPPK Tahap II ini kemungkinan dibuka pada kurun waktu antara Juni hingga Juli 2019.

Bima melanjutkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengalokasikan 150 ribu posisi untuk dua kali tahap perekrutan PPPK pada 2019.

Namun demikian, sambungnya, baru sekitar 50 ribu posisi yang terisi pada perekrutan ASN kontrak tahap pertama. Sehingga untuk fase kedua ini akan dibuka pendaftaran PPPK sebanyak kurang lebih 100 ribu formasi.

"Sebetulnya tahap I disediakan 75 ribu, di kasih alokasi 150 ribu (untuk dua tahap perekrutan). Cuman yang sekarang baru kepakai 50 ribu (formasi). Masih ada sisa. Kalau bisa saya tarik ke belakang jadi 100 ribu," ujar Bima.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Seleksi Pegawai Setara PNS Belum Diumumkan, Bagaimana Kepastiannya?

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS masih belum diumumkan. Penundaan itu sesuai dengan surat pemberitahuan Kementerian PANRB bernomor B/281/S.SM.01.00/2019 tentang Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap 1.

Dalam surat itu disebutkan, untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemda belum dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. 

Pertimbangannya yakni, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan.

Selain itu, masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. Karenanya, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah yang menyelenggarakan seleksi tersebut untuk menyampaikan usulan yang dimaksud paling lambat 11 Maret 2019.

Tapi apa kabarnya sekarang?

Mengutip keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 12 Maret 2019 kemarin baru 81% daerah yang telah menyampaikan usulan yang diminta tersebut. Karenanya, hasil seleksi pegawai setara PNS hingga saat ini masih belum diumumkan.

"Baru 81% daerah menyampaikan usulan ulang formasi #P3K2019 Tahap I yang disesuaikan dengan kemampuan APBD," ungkap BKN dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Artinya, pengumuman hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah seluruh Pemda sudah memberikan usulan yang diminta tersebut.

"Untuk itu, sesuai surat Sesmenpan RB no. B/281, pengumuman seleksi P3K TH eks K2 guru, nakes, & penyuluh pertanian belum bisa dilakukan," sambung BKN.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan usulan dari Pemda diperlukan untuk memastikan kesanggupan APBD daerah membayar gaji PPPK yang akan lebih tinggi dibandingkan honorer. Pasalnya, gaji PPPK sama seperti PNS.

Kesanggupan APBD membayar gaji PPPK disesuaikan dengan peserta yang nantinya diloloskan. 

"Kami tidak ingin katakanlah ada 100 lolos tiba-tiba cuma punya dana buat 75 ternyata, milihnya gimana. Jadi semata-mata untuk memastikan," tutur Ridwan.

"Jadi pemerintah ingin benar-benar memastikan ketersediaan anggaran di APBD untuk menggaji PPPK yang dari K2 ini," tambah Ridwan.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pengumuman Hasil Seleksi Pegawai Setara PNS Diundur Jadi 12 Maret

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunda pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS.

Penundaan itu sesuai dengan surat pemberitahuan Kementerian PANRB bernomor B/281/S.SM.01.00/2019 tentang Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap 1.

Seperti dikutip Sabtu (2/3/2019). dalam surat itu disebutkan ada sejumlah pemberitahuan terkait dengan diselenggarakannya pengadaan pegawai setara PNS pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Kemenristek) dan 370 pemerintah daerah (Pemda) yang telah dilakukan.

Pertama, untuk jabatan Dosen dan Tenaga Pendidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru di lingkungan Kemenristek, peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade diumumkan pada 1 Maret 2019.

Kedua, untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemda belum dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. 

Pertimbangannya yakni, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan.

Selain itu, masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional.

Karenanya, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah yang menyelenggarakan seleksi tersebut untuk menyampaikan usulan yang dimaksud paling lambat 11 Maret 2019.

Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah usulan tersebut dipenuhi oleh masing-masing Pemda.

Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian PANRB tersebut maka pengumuman kelulusan seleksi pegawai setara PNS tahap satu paling cepat disampaikan melalui web SSCASN pada 12 Maret 2019.

"Berdasarkan Surat Sesmen @kempanrb no. B/275, pengumuman kelulusan seleksi #P3K2019 Tahap I paling cepat disampaikan melalui web SSCASN pd tgl 12 Maret 2019," ungkap BKN dalam Twitter resminya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pemerintah Umumkan Hasil Seleksi PPPK Kemenristekdikti

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 1 Maret 2019. Pengumuman peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jabatan dosen dan tenaga kependidikan di 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dapat dilihat di sscasn.bkn.go.id.

Namun untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan pemda, pengumuman hasil seleksi PPPK belum dapat dilakukan dengan pertimbangan, masing-masing pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan. Masing-masing pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proposional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 untuk menyampaikan usulan ulang paling lambat 11 Maret 2019.

Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan setelah masing-masing pemda menyerahkan usulan. 

Pemberitahuan Mengenai Hasil Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat pada :


Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.