Info PPPK 2017, Info THL-TBPP 2017.

Pengangkatan guru dengan status P3K untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru pendidikan olahraga akan dilakukan oleh Pemkab Maros dalam waktu dekat ini.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pengangkatan guru dengan status pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru pendidikan olahraga akan dilakukan oleh Pemkab Maros dalam waktu dekat ini.

Hal itu ditegaskan Bupati Maros Hatta Rahman. Dia menyebutkan, pengangkatan para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru pendidikan olahraga dengan status pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Maros karena ditakutkan adanya krisis guru agama dan olahraga di Maros karena masa pensiun guru ini secara maraton sudah berjalan mulai tahun 2016 lalu.

“Guru yang bisa diangkat menjadi PPPK ini bisa saja dari guru honorer bahkan guru yang sudah memasuki masa pensiun dan berkompeten di dua bidang studi tersebut sambil menunggu rekruitmen ASN guru baru,” terangnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Maros, Azis Zakaria menyambut positif rencana Bupati Maros dan akan mendorong kebijkan bupati yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Maros.

Azis mengaku mengangkat guru PPPK untuk guru agama dan guru olahraga karena memang pengangkatan mereka yang rata-rata ber-SK tahun 1972-1982 sudah mulai pensiun dan pensiunnya dalam waktu yang bersamaan, sementara dua mata pelajaran ini memang membutuhkan guru yang kompeten di bidangnya.

Berita ini bersumber dari Pojok Sulsel.
Share:

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kepala BKN Wacanakan Guru dan Bidan tak Perlu PNS, Cukup P3K

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.

Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah minta pindah.

Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tujuannya agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," kata Bima saat dihubungi JPNN, Rabu (19/7).

Dikatakan, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS.

Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai.

"Ya itu pikiran saya. Supaya distribusi guru dan bidan tidak menjadi masalah lagi ke depan. Selain itu formasi untuk PNS lebih difokuskan kepada jabatan tertentu jadi lebih spesifik," ujar Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut pengangkatan guru honorer menggantikan guru PNS yang pensiun harus melalui seleksi.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut pengangkatan guru honorer menggantikan guru PNS yang pensiun harus melalui seleksi. “Pengangkatan tak bisa sembarangan diangkat. Karena harus mengikuti tes, tak otomatis diangkat,” kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata di Jakarta, Senin (17/6).

Ia mengatakan, tidak perlu mengangkat guru baru untuk menggantikan PNS yang pensiun. Sebab, ia mengatakan, apabila melihat rasio guru di Indonesia, terjadi surplus guru. Namun, ia tidak menyebut berapa angka surplus itu.

“Kalau guru negeri banyak yang pensiun. Sebenarnya tak perlu lagi angkat guru pegawai negeri kalau lihat rasio, guru honorer bisa tetap dipakai,” katanya.

Namun, pria yang akrab disapa Pranata itu mengatakan pemerintah harus melihat kemampuan keuangan daerah ketika mengangkat guru PNS. Sebab, ia mengingatkan PNS tidak hanya diisi guru saja, ada jabatan lainnya.

Selain itu, pengangkatan guru PNS harus melalui beberapa persyaratan, seperti batas usia, jenjang pendidikan, dan serifikat pendidik. “Kalau mau mengikuti CPNS, mereka harus lulus seleksi. Banyak hal (yang harus disiapkan),” ujar dia.

Pengusulan kebutuhan guru akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemendikbud akan memverifikasi sesuai data pokok pendidikan (dapodik). Setelah itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi akan memberikan formasi. Ia mengatakan, pengangkatan guru dapat dilakukan melalui dua proses, yakni CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Pranata mengatakan, saat ini belum ada daerah yang mengusulkan guru honorer untuk menggantikan kebutuhan guru. Sebab, Kemendikbud belum memiliki dan membicarakan skema tersebut. “Kan tak harus PNS, kalau negara tak punya uang bagaimana. Status jangan diributkan,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Pengumuman Penerimaan CPNS Tahun 2017

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sudah ada pengumuman resmi penerimaan CPNS tahun 2017. Berikut ini link yang bisa anda kunjungi untuk mendownload pengumuman CPNS 2017.






Sumber berita : KEMENPANRB.
Share:

Dapat SK Bupati, 1.429 Guru Honorer di Enrekang Akan Terima Gaji

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.429 guru honorer yang terdiri dari guru TK, SD, dan SMP di Enrekang, akhirnya mendapatkan SK pengangkatan dari Bupati Enrekang H.Muslimin Bando yang diserahkan secara simbolis di Lapangan Batili, Enrekang Jumat (14/7/2017).

Tujuannya dengan adanya SK ini, para guru honorer kini bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan gaji insentif dari dana BOS, sertifikasi guru, dan diterbitkan NUPTK nya.

"Ini berdasar peraturan Kementerian Pendidikan jika honorer guru baru bisa mendapatkan insentif dari BOS jika ada SK pengangkatan dari Bupati dan tentunya telah mengabdi dua tahun. SK ini akan dikirim ke kementerian untuk diverifikasi atau disetujui," kata Kadis Pendidikan Enrekang, Jumurdin.

Sementara itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando berharap tenaga honorer guru yang kini lebih sejahtera dari sebelumnya untuk terus meningkatkan kualitas mengajarnya, dengan harapan ilmu bisa diserap dengan baik oleh anak-anak? didik.

"Jangan karena telah mendapatkan apa yang diinginkan, kualitas mengajar menurun. Tetap semangat pantang mengeluh karena mengajar anak didik dengan berbagai pelajaran dan etika baik adalah yang kita harapkan bersama. Guru adalah profesi mulia kita harus sadari itu," ungkap Muslimin.

Diketahui ada 1.487 guru honorer secara keseluruhan yang ada di Enrekang. Namun hanya 1429 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat kan SK bupati.

Berita ini bersumber dari Rakyatku News.
Share:

Pemprov Jabar Kekurangan PNS Tenaga Teknis

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat kekurangan pegawai negeri sipil (PNS), khususnya di sektor tenaga teknis. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Soemarwan.

Soemarwan mengatakan moratorium CPNS yang diberlakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) sejak tahun 2015, membuat Pemprov tidak bisa menerima PNS lagi. Berkurangnya tenaga teknis setiap tahun terjadi seiring banyaknya pegwai yang memasuki masa pensiun. 

"Kalau terus seperti ini, jumlah pegawai akan terus berkurang, khususnya tenaga teknis. Tentu nanti akan keteteran," kata Soemarwan, Ahad (9/7).

Ia menyebutkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat membutuhkan tenaga teknis. Di antaranya, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Unit Layanan Penyedia Barang dan Jasa, Dinas peternakan dan Ketahanan Pangan dan tenaga perencana seperti di Dinas Pemukiman dan Perumahan.

Padahal, ujarnya, tenaga teknis yang memiliki keahlian di bidang-bidang yang dibutuhkan sebuah intansi sangat penting. Sormarwan menutukan total PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jawa Barat per bulan Mei 2017 sekitar 12.500 orang. Setiap tahunnya, pegawai yang memasuki masa pensiun sekitar 700 orang.

Ia mengatakan memang ada bantuan pegawai non-PNS yang dikontrak. Namun kompetensinya tidak sebanding dengan pegawai teknis yang PNS.

"Meski dari segi jumlah pegawai terbantu dengan adanya tenaga non PNS kontrak yang mencapai kurang lebih 1.400 orang, namun, tetap saja kompetensinya tidak sebanding dengan pegawai teknis yang pensiun," ujarnya.

Meski demikian, Sormarwan tidak mengetahui secara pasti kekurangan tenaga teknis yang dibutuhkan di seluruh OPD Pemprov Jawa Barat. "Kami sedang mengumpulkan informasi," katanya.

Sementara itu, menindaklanjuti kekurangan tenaga teknis ini, ia mengaku sedang melakukan analisis kebutuhan pegawai di tingkat OPD. Hal itu berguna untuk mengetahui berapa banyak pegawai yang akan diikutkan menjalani pelatihan kompetensi.

Ia pun mendorong pemerintah pusat mengevaluasi moratorium CPNS. Sehingga tenaga teknis bisa lagi dibuka perekrutannya agar kinerja pelayanan di daerah bisa lebih baik. 

Sebab, kata dia permasalahan seperti yang dialami oleh pemerintah provinsi tentu dialami pula oleh pemerintah di tingkat kabupaten atau kota.

"Sebaiknya terlebih dahulu dilakukan evaluasi. Jangan sampai ada kesenjangan kompetensi," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa beban anggaran untuk gaji seluruh pegawai Pemprov Jawa Barat masih sehat dan masih berada di ambang aman. Jumlahnya hanya menyedot sekitar 20 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang totalnya kurang lebih Rp 17 triliun.

Seperti diketahui, salah satu alasan berlakunya moratorium untuk menghemat anggaran negara. Maklum, jumlah PNS saat ini mencapai 4,7 juta yang mana setiap orangnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran fasilitas. Pemerintah tetap membuka seleksi CPNS untuk golongan tertentu, seperti gutu, tenaga medis, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus.

Berita ini bersumber dari Republika.
Share:

Peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selama ini kalah pamor ketimbang pegawai negeri sipil (PNS).

Kalaupun gaji keduanya sama, PPPK kalah dengan PNS karena tidak mendapatkan tunjangan pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan urusan tunjangan pensiun sejatinya bukan hanya untuk PNS saja.

Dia menegaskan pegawai dengan status PPPK juga bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dibayar setiap bulan layaknya PNS.

"Dengan catatan para pegawai berstatus PPPK itu bersedia menyisihkan gajinya untuk bayar iuran tunjangan pensiun," kata Bima di Jakarta kemarin (17/6).

Dia mengatakan, tunjangan pensiun PNS itu juga hasil pengelolaan dari iuran gaji. Dia menjelaskan sejatinya amanah dari UU Apratur Sipil Negara (ASN) tidak ingin membuat pembeda antara pegawai berstatus PNS dan PPPK.

Bima menjelaskan untuk menyiapkan tunjangan pensiun untuk pegawai berstatus PPPK itu, dia sudah berkomunikasi dengan PT Taspen.

Dia mengatakan PT Taspen sudah menyampaikan sikap siap mengelola iuran pensiun pegawai berstatus PPPK itu.

Dia berharap klausus teknis soal tunjangan pensiun itu dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang PPPK. Dia menjelaskan aturan ini sebentar lagi diterbitkan.

Menurut Bima ada beberapa keuntungan dengan adanya PPPK itu. Diantaranya mengatasi persoalan kekosongan PNS kesehatan maupun pendidikan di daerah khusus.

"Dengan sistem kontrak, mereka sudah diikat kontrak bekerja di lokasi itu. Tidak bisa dimutasi-mutasi lagi," jelasnya. Urusan kesejahteraan, Bima mengatakan tidak perlu khawatir karena bisa disamakan dengan PNS.

Bima menjelaskan ke depan memang idealnya tidak semua jabatan diisi oleh PNS. Jabatan-jabatan teknis seperti tenaga medis, guru, dan sejenisnya bisa diisi dengan tenaga PPPK.

Sementara untuk jabatan PNS, hanya untuk posisi-posisi strategis. "Misalnya strategis terkait kerahasiannya. Contohnya di bagian keuangan atau perencanaan kebijakan," tuturnya.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto membebarkan bahwa peraturan teknis yakni peraturan pemerintah soal PPPK segera diterbitkan.

"Jadi kalau bisa UU ASN sebagai payung peraturan pemerintah tentang PPPK jangan direvisi dulu," jelasnya.

Tasdik berharap parlemen memberikan waktu kepada pemerintah untuk menjalankan amanah UI ASN dahulu.

Terkait dengan kesamaan hak kesejahteraan PNS dan PPPK, Tasdik sangat mendukungnya. Dia mengatakan selama pemerintah mempunyai anggaran yang cukup, bisa saja gaji, tunjangan, dan fasilitas lain PPPK disamakan dengan PNS.

Tasdik juga mengatakan tenaga PPPK juga bisa mengisi jabatan birokrasi yang bergengsi. Seperti tenaga ahli maupun konsultan pemerintah.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Ratusan Guru Honorer Kota Bekasi Minta Diangkat Jadi TKK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa ratusan guru honorer Kota Bekasi dengan mengenakan kebaya mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKKPD) Kota Bekasi, menuntut kenaikan honorer menjadi tenaga kerja kontrak (TKK), Jumat (21/4/2017).

Mereka mengatakan, sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat menjanjikkan keinaikan pangkat menjadi TKK, namun hal itu belum terealisasi hingga hari ini.

“SK kami seharusnya TKK, tapi sampai sekarang SK yang diberikan oleh wali kota belum juga dirubah,” ujar Ketua Front Pembela Honorer Indonesai (FPHI) Kota Bekasi Firmansyah, Jumat.

Ia melanjutkan, SK tersebut dikeluarkan oleh wali kota pada awal Januari 2017, namun para guru honorer tidak menerima kepusutan itu. FPHI mengaku beberapa kali menjembatani aksi protes terhadap Pemkot Bekasi.

“Kita banyak menemukan TKK siluman yang disebar ke berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedikitnya ada 400 TKK siluman, namun kami yang mengabdi dari belasan hingga puluhan tahun masih berstatus sebagai honorer,” sesalnya. 

Berita ini bersumber dari Go Bekasi.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.