Info PPPK 2017, Info THL-TBPP 2017.

Tenaga kontrak Pemerintah Kota Kediri mendapatkan kemudahan dalam mengakses dana pinjaman ke bank mulai 2018 mendatang.

Sahabat pembaca info PPPK, sudah tahukah anda bahwa kabar gembira datang dari Pemerintah Kota Kediri untuk para tenaga kontraknya. Sebab, mereka mendapatkan kemudahan dalam mengakses dana pinjaman ke bank mulai 2018 mendatang.

Para tenaga kontrak dapat memperoleh pembiayaan kredit hanya dengan jaminan surat kontrak kerja (SK). Tentu ini berbeda, karena biasanya bank hanya bisa memberi pinjaman atas agunan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Adapun bank yang dapat menerima jaminan SK dan memberikan pinjaman uang ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri, perusahaan daerah milik Pemkot Kediri. 

Kerjasama ini sudah dibuat oleh Pemkot Kediri dengan PD BPR Kota melalui Dinas Pendapatan Kota Kediri dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP).

Direktur BPR Kota Kediri Sugianto mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan atas inisiatif masing-masing satuan kerja. 

Dengan kerjasama itu pihaknya berharap dapat mengurangi gerak bank titil (renternir) yang kian menjamur di kalangan masyarakat.

"Kita ini merupakan bank milik Pemkot Kediri. Kita harap dengan adanya kerjasama ini, ratusan tenaga kontrak tidak kesulitan lagi menggunakan agunan seperti BPKB maupun sertifikat tanah saat melakukan pinjaman uang," ucapnya, Selasa (7/11/2017).

Dalam kerjasama itu, lanjut Sugianto, terdapat dua satker yang sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan BPR Kota Kediri. Keduanya menjaminkan seluruh SK (surat kontrak) milik tenaga kontrak sebagai agunan, dengan maksud dapat mempermudah layanan pinjaman uang ke BPR Kota Kediri. 

"Mulainya awal tahun 2018. Nanti sistemnya untuk gaji seluruh tenaga kontrak langsung melalui BPR Kota Kediri. Dan jika mereka melakukan pinjaman, maka dapat langsung potong gaji," bebernya.

Sejauh ini pihak BPR Kota Kediri masih melakukan sosialisasi pada ratusan tenaga kontrak di DLHKP Kota Kediri. Sejumlah syarat hingga besaran bunga pinjaman dijelaskan agar kerjasama tersebut berjalan lancar.

"Syaratnya hanya mengisi form dan melampirkan foto copy KTP. Dan bunga yang kita berikan juga berbeda, dalam kerjasama ini bunga pinjaman hanya sebesar 1 persen dengan batas maksimal pinjamannya sebesar Rp 5 juta," tandas Sugianto.

Sementara itu, Kepala DLHKP Kota Kediri Didik Catur mengaku, kerjasama dengan BPR Kota Kediri dilakukan agar kesejahteraan tenaga kontrak di lingkungannya lebih meningkat. Kendati demikian pihaknya tidak memaksa jika terdapat tenaga kontrak yang tidak setuju atas kerjasama tersebut. 

"Sebenarnya kita hanya menawarkan kerjasama ini ke seluruh tenaga kontrak. Dan kita hanya ingin mempermudah tenaga kontrak dalam pelayanan pinjaman di bank. Sebab selama ini untuk tenaga kontrak jika ingin melakukan pinjaman harus memakai agunan. Mudah-mudahan dengan kemudahan ini kedepan dapat lebih bermanfaat," ujarnya.

Terdapat sebanyak 425 tenaga kontrak di DLHKP Kota Kediri. Sejauh ini honor yang diberikan ratusan tenaga kontrak tersebut sebesar Rp 1,250 juta. Selain kerjasama dengan BPR Kota Kediri, DLHKP juga memberikan jaminan BPJS Kesehatan bagi seluruh tenaga kontrak.

Berita ini bersumber dari Beritajatim.
Share:

Seleksi Pegawai Non PNS Pegawai Harian Lepas Formasi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS Dinas Pendidikan Tahun 2017

PENGUMUMAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 800/3988

Tanggal: 02 November 2017

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan berdasarkan surat rekomendasi Bupati Sleman Nomor : 814/02420/BKPP tanggal 1 November 2017, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan melaksanakan seleksi Guru Kelas SD dan Pengadministrasi Keuangan Non PNS dengan ketentuan sebagai berikut (dapat diunduh pada tautan yang telah tersedia).
Share:

Pada tahun 2018 ribuan guru honor di Kabupaten Kerinci bakal diusulkan menjadi guru kontrak atau dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa angin segar bagi dua ribu guru honorer yang bertugas diwilayah Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2018 ribuan guru honor di Kabupaten Kerinci bakal diusulkan menjadi guru kontrak atau dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini sesuai dengan kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan RI beserta pihak badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Kepala Dinas Pendidikan Kerinci, Amri Swarta mengatakan wacana kebijakan pemerintah untuk menjadikan guru honor menjadi guru P3K atau guru kontrak.

Bahkan direncanakan nama guru honorer yang masuk P3K nanti akan diajukan pada Kementerian Pendidikan RI.

"Kita lihat perkembangannya, kini kita masih menunggu keputusan pemerintah. Dimana kini tinggal menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP)," jelasnya

Dia mengatakan pihaknya telah mendata honorer menggunakn data 2016 dengan 2 katagori. Pertama yakni data honorer katagori 2 2005 -2009 sebanyak 300 orang. Kategori kedua honorer 2010 -2017 sebanyak 1.675 orang.

Ketiga honorer K2 TK sebanyak 39 orang.

"Jumlah sekitar 2000 orang Untuk usulan honor ke Apbd, baru tahap wacana kita lihat kmampuan apbd 2018. Sejauh ini kementerian pendidikan sudah mengisyaratkan adanya pembagian dari guru menjadi dua bentuk yang berstatus PNS dan guru berstatus guru kontrak atau guru P3K," jelasnya

Bahkan ada sejumlah sinyal baik dari Kementerian terkait rencana tersebut. Berdasarkan informasi dari Kementerian saat ini prosesnya tinggal menunggu terbitnya PP.

"Kalau PP-nya sudah keluar, berarti guru honor tidak perlu lagi menunggu dana BOS untuk menerima honor. Status saja yang berbeda dengan guru PNS nanti, gaji dan tunjangan sama. Cuma tidak menerima tunjangan pensiun," jelasnya

Saat ini pihaknya masih melaksanakan pendataan terhadap guru honor di Kerinci, sambil menunggu terbitnya PP terkait kebijakan tersebut sekaligus menunggu aturan lebih lanjut dari Kementerian yang memastikan pengangkatan guru honor menjadi guru kontrak.

Beberapa antaranya, seperti bagaimana petunjuk pengangkatannya, termasuk guru honorer mana saja yang memenuhi syarat untuk diusulkan masuk sebagai guru P3K.

"Saat ini walau belum ada kepastiannya, kita tetap melaksanakan pendataan. Jika sudah ada aturannya, kita diminta mengajukan nama guru honorer yang sesuai petunjuk Kementerian baru kita usulkan," jelasnya.

Selain itu Kadiknas mengatakan masih kekurangan guru SD. Dengan rumus hitung guru kelas di SD 6 + 2 guru olah raga dan Agama jadi rerata 8 org setiap SD. Sedangkan untuk guru SMP berdasarkan Rombel dikali jam pelajaran.

Sehingga hasil analisis kebutuhan guru di Kerinci sekitar 750 guru TK,SD dan SMP.

"Hampir setiap bulan guru yang memasuki pensiun 5 -10 orang. Untuk kesejahteraan guru honorer kita wacana untuk menggunakan Apbd. Bila aturannya membenarkan namun saat ini honor hanya dari daba BOS yg dibayar oer triwulan dgn rumus Sekolah negeri 15 persen dan sekolah swasta 50 persen untuk bayar honor guru," bebernya.

Berita ini bersumber dari Tribun Jambi.
Share:

1.910 Tenaga Honorer di Pemprov Bengkulu Akan Diputus Kontrak

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 1.910 tenaga honorer di lingkup Pemprov Bengkulu, akhir Desember 2017 mendatang, akan dilakukan pemutusan kontrak.

"Ada sekitar 1.910 tenaga honorer di lingkup Pemprov Bengkulu, akan kita putus kontraknya pada akhir Desember mendatang. Tenaga honorer sebanyak ini tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bengkulu," kata Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto, di Bengkulu, Senin (9/10).

Ia mengatakan, sesuai ketentuan yang berlaku seluruh tenaga honorer di jajaran Pemprov Bengkulu, akan diputus kontrak karena kontrak kerja mereka hanya selama satu tahun.

Selanjutnya tenaga honorer yang diputus kontrak akan dilakukan evaluasi ulang. Bagi honorer yang kinerjanya selama ini baik dan tidak bermasalah kemungkinan kontraknya akan diperpanjang satu lagi.

Sebaliknya bagi honorer yang kinerja buruk tidak akan diperpanjang lagi kontraknya tahun 2018. "Sekarang kita masih menunggu regulasi untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) untuk tahun 2018," ujarnya.

Gotri mengakui, Pemprov Bengkulu, saat ini masih kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM), terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk tenaga PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu, saat ini sudah melebihi dari kebutuhan.

Karena itu, jika masih diperlukan tenaga honorer yang habis kontraknya akan rekrut lagi untuk diperpanjang kontraknya selama setahun ke depan. Gajinya akan dibayar melalui dana APBD Provinsi Bengkulu.

Demikian pula besar gaji yang akan diteruma tenaga honorer kontrak akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan. "Yang jelas, gaji mereka paling tidak sesuai dengan UMP setempat," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Bengkulu, Dedy mengharapkan Pemprov setempat, agar tenaga honorer yang habis masa kontraknya sebaiknya diperpanjang lagi kecuali memang kinerjanya jelek.

Namun, bagi tenaga honorer yang kinerja baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh OPD bersangkutan sebaiknya kontraknya diperpanjang. Sebab, jika seluruhnya tidak diperpanjang maka akan menciptakan pengangguran besar di Bengkulu.

"Saya harap Pemprov Bengkulu, harus memikirkan nasib tenaga honorer yang ada di masing-masing OPD. Bagi tenaga honorer yang kinerja bagus sebaiknya kontraknya diperpanjang pada 2018 mendatang," ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Provinsi Bengkulu lainnya, Mulyadi Usman. Ia berharap tidak seluruhnya tenaga honorer yang dikontrak 2017 diberhentikan oleh Pemprov Bengkulu. Sebab, mereka sudah sempat mengabdi di Pemprov Bengkulu. Karena itu, bagi tenaga honorer yang kinerja bagus dan tenaga masih dibutuhkan sebaiknya dilanjutkan kontraknya pada 2018.

Sebab, kalau mencari tenaga honorer yang baru, maka habis waktu untuk membinanya. Sedangkan tenaga yang lama langsung siap kerja. "Jadi, kita minta Pemprov Bengkulu, agar tidak memberhentikan seluruh tenaga honor yang ada sekarang akhir Desember nanti, tapi dilakukan evaluasi kembali," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Suara Pembaruan.
Share:

Guru Honorer di Sorong Minta Diangkat jadi CPNS atau PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 800 guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di wilayah terpencil Kabupaten Sorong, Papua, menuntut segera diangkat menjadi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut mereka, permintaan itu sederhana, bukan muluk-muluk.

Ketum Ikatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (IKPK) Mohamad Usman mengungkapkan, 800 guru honorer hanya meminta perhatian pemerintah akan nasib mereka.

"Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kalau sekiranya bisa tolong angkat kami jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kalau kami memenuhi syarat menjadi PNS, angkat kami jadi CPNS lewat afirmasi," kata Usman dalam pernyataan tertulis yang diterima JPNN, Senin (9/10).

Bila PPPK maupun CPNS tidak bisa, lanjutnya, 800 guru honorer hanya meminta agar kesejahteraannya ditingkatkan. Paling tidak disesuaikan dengan tingkat kemahalan.

"Kami bukannya tidak ikhlas mengabdi, tapi tolong gaji bulanan kami dinaikkan. Insentif Rp 500 ribu sangat tidak manusiawi. Sementara kami dituntut tanggung jawab yang besar," ujarnya.

Politikus Gerindra Bambang Riyanto yang menerima langsung perwakilan 800 guru saat kunjungan spesifik ke Sorong menambahkan, pemerintah sebaiknya memerhatikan nasib guru honorer di Kabupaten Sorong. Apalagi permintaan mereka tidak muluk-muluk.

"Sorong itu NKRI juga loh. Mereka butuh perhatian pemerintah. Mereka anak-anak bangsa yang sudah belasan tahun mengabdi tapi keberadaannya tidak dianggap. Di mana letak keadilan itu. MenPAN-RB harus bergerak cepat," tegas anggota Baleg DPR RI ini.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Seleksi Ulang Guru jangan Terpaku CAT

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Aceh disarankan disarankan tidak hanya terpaku pada tes kemampuan dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) dalam menyeleksi ulang 8.500 guru kontrak yang selama ini mengajar di 730 unit Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd menyampaikan saran ini saat menjadi narasumber eksternal pada salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’, di Program Cakrawala Radio Serambi FM, Selasa (3/10).

“Bukan dalam artian saya mengatakan CAT itu tidak baik. CAT itu mungkin hanya elemen kecil. Tapi, mungkin setelah CAT, bisa dilakukan penyeleksian berkaitan dengan performa guru, misalnya bagaiman cara seorang guru itu mengajar, mempersiapkan bahan ajar, serta evaluasi dalam pembelajaran,” sebutnya.

Cakrawala menghadirkan narasumber internal Waredpel Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dipandu host Vea Artega. Pada kesempatan itu, Dr Muslim mengaku sependapat dengan salam Serambi ‘Guru Kontrak, Jangan Dilihat Sebagai Beban’.

Tetapi menurutnya harus dilihat sebagai peluang mengembalikan kualitas pendidikan Aceh. “Ketika Pemerintah Aceh sudah mengambil alih supervisi pendidikan, khususnya di tingkat SLB, SMA dan SMK, ini menjadi peluang yang cukup baik, sehingga dari sini akan dilihat secara konfrehensif apa yang dibutuhkan dan harus dilakukan Pemerintah Aceh dalam kerangka meningkatan kualitas pendidikan,” sarannya.

Dosen Universitas Serambi Mekkah, Dr Muslim Daud MPd Namun, lanjutnya Pemerintah Aceh tidak sebatas terfokus pada guru kontrak, melainkan hal-hal lain yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh juga harus dipikirkan. Ia menjelaskan kalau guru kontrak diseleksi ulang, siapa yang akan menyeleksi. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak lulus CAT serta kalau pun diseleksi ulang, bukan hanya terpaku pada CAT. Tapi, sebutnya berkaitan dengan konten keilmuan logis dan seterusnya juga penting menjadi pertimbangan. “Penting juga dilihat, misalnya cara mengajar guru, bagaimana dia menguasai kelas serta melakukan evaluasi apa yang diajarkan,” pungkasnya.


Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia
Share:

8.500 Guru Kontrak Provinsi Diseleksi Ulang

Sahabat pembaca info pppk, sudah tahukah anda bahwa jumlah guru non-PNS atau kontrak pada Sekolah Luar Biasa (SLB), SMA), dan SMK di Aceh kini mencapai 8.500 orang. Mereka dilimpahkan pada Oktober 2016 oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh kepada Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Semua guru kontrakitu akan diseleksi ulang secara online tahun depan.

“Seleksi ulang guru kontrak provinsi itu untuk pemenuhan standar kualitas mengajar demi peningkatan mutu pendidikan dan lulusannya,” kata Kadis Pendidikan Aceh, Drs Laisani MPd kepada Serambi di Banda Aceh, Minggu (1/10). Rencana tes ulang guru kontrak itu, menurutnya, merupakan gagasan dan komitmen Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang disampaikan pada malam resepsi Hari Pendidikan (Hardikda) 2017 di Amel Convention Center, Banda Aceh, Sabtu (30/9) malam.

Dijelaskan, pemerintah kabupaten/kota dulu merekrut guru kontrak dimaksudkan untuk mengisi kekurangan guru PNS di SLB, SMA, dan SMK yang sekolahnyabaru dibuka maupun yang sudah lama. Pertimbangannya,karena saat itu tidak ada kuota penerimaan guru PNS. Sejalan dengan itu, sejak Januari 2017 sampai sekarang pembayaran honorarium mengajar guru kontrak non-PNS pada SLB, SMA, dan SMK itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Tes ulang kemampuan mengajar guru kontrak SLB, SMA, dan SMK itu, dipersyaratkan Gubernur Irwandi harus secara online, seperti pola penerimaan CPNS, agar lebih transparan dan jujur.

Laisani menyebutkan, honorarium yang akan diberikan kepada guru kontrak itu akan disesuaikan dengan nilau upah minimum regional (UMR) Aceh yakni Rp 2,5 juta/bulan. Jumlah jam mengajarnya, lanjut Laisani, tidak lagi delapan jam/minggu, melainkan 24 jam, sehingga dalam sebulan jumlah jam mengajarnya bisa mencapai 96 jam. Dengan jumlah jam mengajar sebanyak itu, maka guru kontrak SLB, SMA, dan SMK bakal lebih fokus mengajar di sekolah. Apalagi Pemerintah Aceh memberi honorarium kepada mereka sesuai/atau mendekati UMR.

Tes ulang itu dikehendaki Gubernur, kata Laisani, karena Irwandi menginginkan guru kontrak SLB, SMA, dan SMK bekerja profesional di bidang studinya masingmasing dan bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan anak didiknya. Gubernur tak mau mengajar di sekolah itu justru menjadi pekerjaan sampingan bagi guru kontrak, melainkan haruslah men jadi tugas pokok.

Menurut Laisani, tes ulang itu baru akan diprogramkan dalam RAPBA 2018. Dalam RAPBA perubahan 2017 yang telah direncanakan Gubernur adalah menaikkan dana bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,4 juta/anak/tahun.

Terkait usulan guru PNS limpahan kabupaten/kota yang meminta Pemerintah Aceh untuk membayar tunjangan prestasi kerja (TPK), Laisani mengatakan, untuk sementara permintaan itu ditampung saja, sedangkan pelaksanaannya sangatlah tergantung pada kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. “Bila keuangan Pemerintah Aceh menyatakan sudah siap dan bisa membayarnya, Dinas Pendidikan Aceh siap membuat program dan melaksanakannya,” demikian Laisani.

Berita ini bersumber dari Serambi Indonesia.
Share:

Atasi Kekurangan Guru PNS, DKI Akan Rekrut Pegawai Honorer

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merekrut pegawai honorer untuk mengatasi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta.

Menurut Agus, DKI kekurangan sekitar 14.000 guru PNS karena banyak yang pensiun dan belum ada lagi pengangkatan guru PNS.

"Kami akan buat strategi darurat menggunakan regulasi yang ada, tetapi dengan lebih banyak pada diskresi gubernur. Substansinya sedang kami diskusikan termasuk dengan DPRD juga," ujar Agus saat dihubungi, Rabu (27/9/2017).

Rekrutmen pegawai non-PNS dengan sistem pengadaan jasa dilakukan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum mencabut moratorium penerimaan guru PNS di Jakarta. Rekrutmen akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Kami buat ketentuan yang lebih spesifik dengan kekhasan pertimbangan proses pembelajaran di kelas, profesionalisme, keuangan, dan aspek lain yang perlu kami lihat lebih detail lagi," kata Agus.

BKD DKI Jakarta telah mengusulkan penambahan PNS, termasuk guru, kepada Kemenpan RB. Namun, Kemenpan RB belum menyetujui kuota yang diusulkan.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Pemkab Bolmong Siap Teken Kontrak Dengan 727 Pegawai Non PNS

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disahkan medio 2013 lalu. Dimana terjadi perubahan pada sistem birokrasi salah satunya tentang pegawai non PNS.

Menurut Sekda Bolmong Tahlis Gallang, dalam UU ASN tidak ada lagi istilah tenaga honor. Yang ada kata Tahlis, adalah pegawai kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Dalam UU tersebut, selain PNS, PPPK juga disebut Pegawai ASN. Sistem perekrutannya juga berbeda. Setiap instansi atau Pemda harus menggelar seleksi (mirip seleksi CPNS),” paparnya.

Tahlis menjelaskan, untuk Bolmong senditi jumlah tenaga non PNS tercatat, 727 orang. Mereka adalah tenaga honor daerah kategori dua (Honda K2). Menurutnya Pemkab Bolmong akan berupaya, jumlah tersebut terakomodir semua.

“Mekanismenya ada. Tapi kita upayakan semua (Honda) terakomodir,” kata mantan Sekda Bolse dan Kota Kotamobagu ini.

Untuk seleksi lanjunya akan digelar 2018 depan karena tinggal menunggu Juknis. Dengan demikian tidak ada lagi istilah honorer. Honorer yang ingin lanjut harus mengikuti seleksi PPPK.

Untuk upah yang akan disiapkan dibayar sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp 2,6 juta per bulan. Rencananya akan diberlakukan pada 2018 mendatang. “Yang menjadi prioritas diangkat sebagai PPPK adalah Honda K2 dan namanya ada di data base.Yang belum masuk data base tentu belum diangkat,” jelasnya.

Kabid Pendidikan dan Pengembangan Karir, Yanny Aldy Pudul menambahkan , dari total 727 orang tenaga Honda K2, terbagi atas 620 tenaga administrasi dan 107 tenaga guru.

Aldy menjelaskan, mengenai teknis pengangkatan honorer menjadi PPPK masih akan dikonsultasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado dan Komisi ASN (KASN).


Berita ini bersumber dari Totabuan.co
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.