Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019, Pendaftaran PPPK 2019, PPPK 2019 Untuk Umum, Syarat PPPK 2019, Apakah PPPK hanya untuk honorer K2 ?, P3K ASN 2019, Pendaftaran PPPK 2019 Guru, Lowongan PPPK 2019.

Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2019

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda berapa besar Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2019, informasinya dapat anda baca di Tweet BKN dengan alamat Url https://twitter.com/BKNgoid/status/1136650901886660614

Berikut ini isi dari status twitter BKN RI :

Masih ingat Kepmen PANRB 12/2019 ttg Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional T.A. 2019? Ini dia rinciannya.

#CPNS2019 #P3K2019

#BKNSemangatUntukNegeri
#ReformasiBirokrasiBKN


Share:

Kuota P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin akan membuka lowongan CPSN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau pegawai setara PNS dalam waktu berdekatan.

Lowongan tersebut akan dibuka sehabis lebaran. Untuk kuota lowongan CPNS sebanyak 100.000 lowongan. Sedangkan, P3K atau pegawai setara PNS sebanyak 98.000 lowongan. Karena, pemerintah telah membuka lowongan P3K pada Januari 2019 sebanyak 52.000 lowongan.

"Memang rencana tahun ini kita akan merekrut lagi 100 ribu PNS ya. Dan P3K 150 ribu tapi sudah berjalan. PK3 itu sudah direkrut sekitar 52 ribu yang lalu di bulan kemarin ini Januari. Jadi nanti ada selanjutnya lagi untuk P3K," jelas Syafruddin usai membuka acara buka puasa bersama KemenPan-RB, Senin (27/5/2019).

Lalu, untuk waktunya, Syafruddin menyebut akan membuka lowongan P3K di bulan Agustus, dan CPNS di bulan Oktober.

"Kalau P3K nanti habis lebaran ini. PNS-nya nanti triwulan ke 4, bulan Oktober," kata dia.

"P3K belum banyak, masih lanjutan kemarin. Nanti kembali lagi ke guru, dan tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga teknis nanti setelah itu mungkin di bulan ke 8," lanjutnya.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan bahwa rekrutmen CPNS 2019 ini akan mengutamakan guru-guru honorer. Hal itu agar mereka mendapatkan kesempatan menjadi PNS.

"Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," tutur Syafruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sebagai informasi, hari ini KemenPan-RB mengadakan buka puasa bersama dengan seluruh pegawai dan paguyuban setempat. Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

Formasi Penerimaan Pegawai PPPK Lebih Besar dari PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019. 

Kuota formasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) lebih besar ketimbang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan itu diatur melalui Surat Menpan RB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. 

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) tersebut, diatur persyaratan pengajuan usulan kebutuhan formasi ASN bagi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. 

Dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB disebutkan jika usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Ada pun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan pada pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Serta harus memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. 

Sementara untuk alokasi pegawai pemerintah daerah, formasi untuk CPNS hanya 30%, sementara selebihnya untuk pegawai PPPK sebanyak 70%. 
"PPPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus (honorer K2)," dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB, Rabu (22/05/2019).

Sebelumnya, Menpan RB Syafruddin menyebutkan pihaknya kembali menjadwalkan pembukaan seleksi CPNS pada September mendatang. 

Dia mengatakan, secara nasional Kemenpan RB telah menyiapkan kuota hingga 100 ribu formasi. 

Meski belum menentukan formasi dan kuota tiap daerah, Syafruddin menerangkan, untuk penerimaan tahun ini, formasi akan lebih banyak dibuka untuk tenaga teknis, seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. 

"Iya ada penerimaan, nanti di triwulan IV. Kita fokus untuk menerima ASN," kata Syafruddin.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Sama Sejahteranya

Sahabat pembaca Info seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin kembali meminta honorer K2 untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK. Menurut dia, perbaikan kesejahteraan honorer K2 bukan cuma dengan jadi PNS, tapi bisa lewat PPPK.

"Sebenarnya PNS dan PPPK itu sama kesejahteraannya. Menolak PPPK, dan tetap bertahan menjadi honorer K2 dengan gaji minim apa tidak merugikan diri sendiri," ujar Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (30/4).

Sama seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Syafruddin juga menyayangkan banyaknya honorer K2 yang tidak memanfaatkan kesempatan saat perekrutan PPPK tahap satu. Padahal kuota yang disiapkan 150 ribu dan hanya terisi 50 ribuan.

Walaupun kuotanya tidak hilang, tapi kesempatan emas pertama sudah dilepas. "Rekrutmen PPPK tahap satu itu sangat mudah. Passing grade sangat rendah, mereka dites sesama honorer K2 dan tidak dicampur dengan lainnya," ucapnya.

Mantan wakapolri ini menambahkan, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap kedua. Kesempatan tetap diberikan kepada honorer K2.

Bagi yang tidak lulus, bisa mengikuti tes lagi. Paling tidak selama lima tahun, mereka diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK jalur khusus honorer K2.

Bagi yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, menurut Syafruddin akan dirumuskan lagi bersama DPR RI. Apakah akan diserahkan kepada pemda atau ada formula lainnya.

"Honorer K2 tidak bisa diabaikan, saya pastikan itu. Nanti akan dibahas bersama DPR RI bagaimana mekanisme penyelesaian honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK tahap dua tahun ini.

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap dua tahun ini.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori.

"Tahap satu kan hanya fokus guru honorer K2. Tahap dua ada guru honorer K2 dan nonkategori khusus yang masa pengabdian di atas 15 tahun," kata Menteri Muhadjir usai jalan sehat peringatan Hardiknas di Jakarta, Minggu (28/4).

Dia menjelaskan, masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun.

Namun, Muhadjir menyesalkan, kuota 150 ribu yang disiapkan tidak terpenuhi. Penyebabnya, banyak pemda tidak membuka rekrutmen PPPK dengan alasan nihil dana.

"Kemarin kuotanya 150 ribu guru honorer yang akan kami rekrut, sayang tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. Padahal sesuai kesepakatan dengan Kemenkeu untuk guru honorer yang diangkat menjadi PPPK, gajinya diambilkan dari DAU," terangnya.

Dengan sumber gaji dari DAU itu, lanjut Muhadjir, mestinya kuota yang disiapkan terserap semuanya. Dia sangat menyayangkan karena PPPK itu sangat bagus untuk guru honorer. Terlebih rekrutmennya khusus honorer sehingga peluang lulus lebih besar.

"Mudah-mudahsn tahun ini akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insyaallah perkiraan saya 2023 akan selesai," tutupnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

177 Pegawai Setara PNS di Bantul Bakal Mulai Kerja Bulan Mei

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengumumkan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Bantul sebanyak 177 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan yang lolos dalam tes seleksi PPPK, beberapa waktu lalu.

"Jumlahnya tidak berubah tetap 177 orang sesuai yang diumumkan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Siswaryanta, saat dihubungi Sabtu (20/4/2019).

Danu mengatakan 177 calon PPPK yang lolos tersebut saat ini tengah dalam proses pengurusan berkas daftar ulang hingga 24 April mendatang. Setelah itu pihaknya segera mengajukan nama-nama tersebut untuk mendapat nomot induk pegawai (NIP) ke Kemenpan-RB.

Setelah NIP keluar mereka akan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Bantul Suharsono. "Paling cepat Mei mereka sudah bisa mulai kerja. Kami harapkan prosesnya cepat," ujar Danu.

Untuk honor PPPK tahun ini, Pemkab Bantul sudah menyiaplan sebesar Rp5 miliar. Meski demikian honor mulai dibayarkan ketika PPPK mendapatkan SK pengangkatan.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.