Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019, Pendaftaran PPPK 2019, PPPK 2019 Untuk Umum, Syarat PPPK 2019, Apakah PPPK hanya untuk honorer K2 ?, P3K ASN 2019, Pendaftaran PPPK 2019 Guru, Lowongan PPPK 2019.

Formasi Penerimaan Pegawai PPPK Lebih Besar dari PNS

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan surat tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019. 

Kuota formasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) lebih besar ketimbang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan itu diatur melalui Surat Menpan RB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. 

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) tersebut, diatur persyaratan pengajuan usulan kebutuhan formasi ASN bagi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. 

Dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB disebutkan jika usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. 

Ada pun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula.

Dalam menyampaikan usulan kebutuhan pada pemerintah daerah berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Serta harus memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latihan dasar (latsar) bagi CPNS. 

Sementara untuk alokasi pegawai pemerintah daerah, formasi untuk CPNS hanya 30%, sementara selebihnya untuk pegawai PPPK sebanyak 70%. 
"PPPK diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus (honorer K2)," dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB, Rabu (22/05/2019).

Sebelumnya, Menpan RB Syafruddin menyebutkan pihaknya kembali menjadwalkan pembukaan seleksi CPNS pada September mendatang. 

Dia mengatakan, secara nasional Kemenpan RB telah menyiapkan kuota hingga 100 ribu formasi. 

Meski belum menentukan formasi dan kuota tiap daerah, Syafruddin menerangkan, untuk penerimaan tahun ini, formasi akan lebih banyak dibuka untuk tenaga teknis, seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. 

"Iya ada penerimaan, nanti di triwulan IV. Kita fokus untuk menerima ASN," kata Syafruddin.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

MenPAN-RB: PNS dan PPPK Sama Sejahteranya

Sahabat pembaca Info seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin kembali meminta honorer K2 untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK. Menurut dia, perbaikan kesejahteraan honorer K2 bukan cuma dengan jadi PNS, tapi bisa lewat PPPK.

"Sebenarnya PNS dan PPPK itu sama kesejahteraannya. Menolak PPPK, dan tetap bertahan menjadi honorer K2 dengan gaji minim apa tidak merugikan diri sendiri," ujar Menteri Syafruddin di Jakarta, Selasa (30/4).

Sama seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Syafruddin juga menyayangkan banyaknya honorer K2 yang tidak memanfaatkan kesempatan saat perekrutan PPPK tahap satu. Padahal kuota yang disiapkan 150 ribu dan hanya terisi 50 ribuan.

Walaupun kuotanya tidak hilang, tapi kesempatan emas pertama sudah dilepas. "Rekrutmen PPPK tahap satu itu sangat mudah. Passing grade sangat rendah, mereka dites sesama honorer K2 dan tidak dicampur dengan lainnya," ucapnya.

Mantan wakapolri ini menambahkan, pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahap kedua. Kesempatan tetap diberikan kepada honorer K2.

Bagi yang tidak lulus, bisa mengikuti tes lagi. Paling tidak selama lima tahun, mereka diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK jalur khusus honorer K2.

Bagi yang tidak lulus tes CPNS maupun PPPK, menurut Syafruddin akan dirumuskan lagi bersama DPR RI. Apakah akan diserahkan kepada pemda atau ada formula lainnya.

"Honorer K2 tidak bisa diabaikan, saya pastikan itu. Nanti akan dibahas bersama DPR RI bagaimana mekanisme penyelesaian honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan PPPK," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK tahap dua tahun ini.

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa guru honorer akan mendapat prioritas pada rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap dua tahun ini.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori.

"Tahap satu kan hanya fokus guru honorer K2. Tahap dua ada guru honorer K2 dan nonkategori khusus yang masa pengabdian di atas 15 tahun," kata Menteri Muhadjir usai jalan sehat peringatan Hardiknas di Jakarta, Minggu (28/4).

Dia menjelaskan, masalah guru honorer sudah mulai ditangani sejak 2018 lewat jalur PNS. Tahun 2019 diselesaikan lewat jalur PPPK untuk guru honorer K2 di atas 35 tahun.

Namun, Muhadjir menyesalkan, kuota 150 ribu yang disiapkan tidak terpenuhi. Penyebabnya, banyak pemda tidak membuka rekrutmen PPPK dengan alasan nihil dana.

"Kemarin kuotanya 150 ribu guru honorer yang akan kami rekrut, sayang tidak semua daerah mengusulkan karena takut akan membebani APBD. Padahal sesuai kesepakatan dengan Kemenkeu untuk guru honorer yang diangkat menjadi PPPK, gajinya diambilkan dari DAU," terangnya.

Dengan sumber gaji dari DAU itu, lanjut Muhadjir, mestinya kuota yang disiapkan terserap semuanya. Dia sangat menyayangkan karena PPPK itu sangat bagus untuk guru honorer. Terlebih rekrutmennya khusus honorer sehingga peluang lulus lebih besar.

"Mudah-mudahsn tahun ini akan kami buka lagi jalur PPPK yang terbuka tidak hanya untuk guru honorer K2 tapi juga guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Ini akan kami selesaikan secara bertahan. Insyaallah perkiraan saya 2023 akan selesai," tutupnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

177 Pegawai Setara PNS di Bantul Bakal Mulai Kerja Bulan Mei

Sahabat pembaca Info Seleksi Pegawai PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengumumkan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Bantul sebanyak 177 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan yang lolos dalam tes seleksi PPPK, beberapa waktu lalu.

"Jumlahnya tidak berubah tetap 177 orang sesuai yang diumumkan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Siswaryanta, saat dihubungi Sabtu (20/4/2019).

Danu mengatakan 177 calon PPPK yang lolos tersebut saat ini tengah dalam proses pengurusan berkas daftar ulang hingga 24 April mendatang. Setelah itu pihaknya segera mengajukan nama-nama tersebut untuk mendapat nomot induk pegawai (NIP) ke Kemenpan-RB.

Setelah NIP keluar mereka akan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Bantul Suharsono. "Paling cepat Mei mereka sudah bisa mulai kerja. Kami harapkan prosesnya cepat," ujar Danu.

Untuk honor PPPK tahun ini, Pemkab Bantul sudah menyiaplan sebesar Rp5 miliar. Meski demikian honor mulai dibayarkan ketika PPPK mendapatkan SK pengangkatan.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:

Menteri PAN-RB: Status Honorer Jadi PNS atau PPPK Selesai Tahun Ini

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB, Syafruddin berjanji menuntaskan persoalan status pegawai honorer di pemerintahan pada saat ini. Hal ini menanggapi persoalan para pegawai honorer yang masih tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga berkali-kali.

Menurut Syafruddin, pihaknya segera akan membicarakan hal tersebut dengan pihak DPR. Dia berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut pada tahun ini. 

"Saya selalu menyampaikan para honorer adalah orang-orang yang sudah mengabdi begitu lama, orang-orang yang berkeringat. Oleh karenanya harus ada penyelesaian status mereka apakah dia nanti jadi PNS atau PPPK," ujar Syafruddin di kantornya, Jakarta, Kamis 18 April 2019. 

Persoalan status pegawai honorer itu, lanjut dia, akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Tentunya, setelah euforia pemilu mulai mereda.

Berita ini bersumber dari Viva.
Share:

Peserta Ujian yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa sudah banyak pemda yang mengumumkan kelulusan hasil tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2.

Mereka yang dinyatakan lulus akan segera diproses pemberkasan NIP (Nomor Induk Pegawai)-nya sebagai PPPK.

Karo Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sesuai Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK Pasal 22 ayat (3) dan (6) bahwa hasil penetapan kelulusan diumumkan oleh panitia instansi pengadaan PPPK.

Peserta yang dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti tahap pemberkasan yang dilakukan instansi sebagai proses pemeriksaan kelengkapan administrasi, paling lambat 15 hari kerja sejak pengumuman kelulusan.

"Jadi pemberkasan sudah bisa dilakukan pasca pengumuman. Tidak harus menunggu 15 hari setelah pengumuman kelulusan," terang Ridwan di Jakarta, Kamis (4/4).

Tahapan pemberkasan, jelasnya, instansi menyampaikan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap lampiran persyaratan berkas peserta.

Proses verifikasi penetapan NIP dilakukan BKN dalam waktu 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan NIP disampaikan oleh instansi. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Surat Sekretaris Kementerian PANRB Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2019



Surat Sekretaris Kementerian PANRB Tentang Penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni Pada Kementerian/Lembaga Yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2019

Sumber : KEMENPANRB
Share:

BKN sudah membahas proses penetapan NIP PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa meski pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum dilakukan, tapi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membahas proses penetapan NIP (nomor induk pegawai).

Rapat sudah dilaksanakan Jumat, 21 Maret, melibatkan seluruh kepala Kantor Regional BKN.

"Kemarin baru rakor penyamaan persepsi tentang bagaimana proses penetapan NIP PPPK," kata Deputi Bidang Mutasi BKN Aris Windiyanto kepada JPNN, Sabtu (22/3).

Dia menyebutkan, rapat tersebut sekaligus untuk persiapan penetapan NIP PPPK. Sayangnya Aris tidak membocorkan kapan pengumumannya dilakukan.

"Belum tahu kapan diumumkan. Kalau kami sih maunya lebih cepat lebih baik," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan ada 294 Pemda yang sudah siap menggaji PPPK. Padahal ada 370 pemda yang melakukan rekrutmen PPPK.

Menteri Syafruddin juga sudah meminta agar BKN mengumumkan hasil tes PPPK 294 daerah tersebut mengingat pelaksanaan Pilpres sudah di depan mata.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Komisi II DPR RI Apresiasi Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi Eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) untuk formasi tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. “Komisi II DPR apresiasi Kementerian PANRB dan BKN terkait pelaksanaan rekrutmen PPPK 2019 yang berlangsung sesuai jadwal,” ungkap Herman Khaeron (Fraksi Demokrat) dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Senin (18/03).

Menteri PANRB Syafruddin mengungkapkan, seleksi PPPK telah dilaksanakan melalui tes kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, dengan jumlah soal sebanyak 90 soal dan waktu tes selama 100 menit. Tes dilanjutkan dengan tes wawancara berbasis komputer dengan jumlah soal 10 dan waktu tes 20 menit. “Seluruh rangkaian tes tanggal 23 dan 24 Februari tersebut menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yang tersebar di 417 lokasi untuk melayani 23 pemerintah provinsi, 347 pemerintah kabupaten/kota, dan 35 PTNB Kemenristekdikti,” ungkapnya.

Sementara, pengumuman kelulusan untuk PPPK dosen dan tenaga kependidikan Kemenristekdikti telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, sedangkan pengumuman akhir kelulusan untuk PPPK dari pemerintah daerah akan dilakukan dalam waktu segera setelah keseluruhan pemda menyampaikan revisi usulan kebutuhan PPPK per kelompok jabatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah peserta seleksi yang memenuhi passing grade. “Hingga saat ini, baru sebanyak 322 pemda yang telah menyerahkan revisi usulan tersebut dari total 370 pemda yang melaksanakan seleksi PPPK,” imbuh Menteri Syafruddin.

Fokus pemerintah dalam perbaikan manajemen ASN guna menghasilkan SDM aparatur yang lebih berkualitas dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia 2024 adalah dengan cara menjalankan program strategis yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, serta reformasi kesejahteraan.

Keberhasilan pemerintah dalam rekrutmen PPPK ini diharapkan mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan cepat di era industri 4.0. “Kita harus mempersiapkan dengan baik SDM aparatur, agar lebih profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa melayani, memiliki jejaring yang luas, serta tetap berjiwa nasionalisme yang semakin mantap dan berintegritas tinggi,” jelas mantan Wakapolri ini.

Adanya PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK diharapkan mendukung percepatan kapasitas organisasi dan percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Dengan direkrutnya PPPK yang merupakan bagian dari ASN ini, negara mendapat pegawai yang memiliki pegawai profesional, memiliki kompetensi tertentu mendapatkan pegawai yang dapat langsung didayagunakan, serta mendukung dinamika organisasi.

“Kita optimis dan yakin, pencapaian hasil implementasi PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, semakin mendorong kesiapan SDM aparatur yang mumpuni sekaligus kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala dinamika dan perubahan yang terjadi,” pungkas Menteri Syafruddin.

Pada raker tersebut, Menteri Syafruddin didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, dan seluruh Staf Ahli Kementerian PANRB. Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan sejumlah pejabat di BKN.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kepala BKN Pastikan Honorer K2 Lolos Passing Grade Otomatis Lulus PPPK, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Para honorer K2 yang ikut tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) harus sabar menunggu pengumuman kelulusan. Namun dipastikan seluruh honorer K2 yang lolos passing grade akan diluluskan semuanya.

"Semua honorer K2 yang ikut tes dan lolos passing grade akan diluluskan semuanya," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Senayan, Senin (18/3).

Dia menyebutkan, yang membedakan dengan rekrutmen CPNS, formasinya harus ditetapkan pusat. Artinya, tidak semua yang lolos passing grade bisa dinyatakan lulus CPNS.

Sedangkan PPPK, usulan formasi yang menentukan daerah. Pusat hanya menyetujui berapapun yang diusulkan pemda, dengan catatan daerah siap menggaji PPPK.

"Jadi yang lolos passing grade sudah pasti lulus. Tinggal keputusan daerah saja. Apakah mau mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade atau tidak. Kan pusat tidak bisa paksakan, karena yang gaji daerah," terangnya.

Hingga saat ini, sudah 294 daerah siap menggaji PPPK. Mereka mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pemerintah berencana menggelar tiga kali rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada 2019.

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana menggelar tiga kali rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada 2019.

Rekrutmen yang digelar antara lain melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, PPPK Tahap II, dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Adapun pendaftaran PPPK Tahap I telah dilakukan pada rentang waktu 10-16 Februari 2019. Lantas, perekrutan mana lagi yang akan digelar kemudian, PPPK Tahap II atau CPNS 2019?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana buka kemungkinan, seleksi PPPK Tahap II akan dilaksanakan lebih dulu oleh sebab jumlah pendaftarnya yang lebih banyak.

"Saya lebih memilih PPPK dulu. Karena PPPK ini lebih banyak pendaftarnya daripada CPNS. CPNS umum ini lebih ke anak muda (pendaftarnya), fresh graduate. CPNS dibatasi usia 35 tahun," urai dia di Jakarta, Senin (18/3/2019).

"CPNS pendaftarnya lebih sedikit daripada PPPK, karena dibatasi usia. Jadi saya akan mencoba mengejar itu (PPPK Tahap II) dulu," dia menambahkan.

Melihat rencana, masa pendaftaran PPPK Tahap II ini kemungkinan dibuka pada kurun waktu antara Juni hingga Juli 2019.

Bima melanjutkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengalokasikan 150 ribu posisi untuk dua kali tahap perekrutan PPPK pada 2019.

Namun demikian, sambungnya, baru sekitar 50 ribu posisi yang terisi pada perekrutan ASN kontrak tahap pertama. Sehingga untuk fase kedua ini akan dibuka pendaftaran PPPK sebanyak kurang lebih 100 ribu formasi.

"Sebetulnya tahap I disediakan 75 ribu, di kasih alokasi 150 ribu (untuk dua tahap perekrutan). Cuman yang sekarang baru kepakai 50 ribu (formasi). Masih ada sisa. Kalau bisa saya tarik ke belakang jadi 100 ribu," ujar Bima.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Seleksi Pegawai Setara PNS Belum Diumumkan, Bagaimana Kepastiannya?

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai setara PNS masih belum diumumkan. Penundaan itu sesuai dengan surat pemberitahuan Kementerian PANRB bernomor B/281/S.SM.01.00/2019 tentang Hasil Seleksi Pengadaan PPPK Tahap 1.

Dalam surat itu disebutkan, untuk jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemda belum dapat dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. 

Pertimbangannya yakni, masing-masing Pemda harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan/formasi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade untuk masing-masing kelompok jabatan.

Selain itu, masing-masing Pemda juga harus mengusulkan jabatan-jabatan yang menjadi prioritas secara proporsional. Karenanya, Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah yang menyelenggarakan seleksi tersebut untuk menyampaikan usulan yang dimaksud paling lambat 11 Maret 2019.

Tapi apa kabarnya sekarang?

Mengutip keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga 12 Maret 2019 kemarin baru 81% daerah yang telah menyampaikan usulan yang diminta tersebut. Karenanya, hasil seleksi pegawai setara PNS hingga saat ini masih belum diumumkan.

"Baru 81% daerah menyampaikan usulan ulang formasi #P3K2019 Tahap I yang disesuaikan dengan kemampuan APBD," ungkap BKN dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Artinya, pengumuman hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah seluruh Pemda sudah memberikan usulan yang diminta tersebut.

"Untuk itu, sesuai surat Sesmenpan RB no. B/281, pengumuman seleksi P3K TH eks K2 guru, nakes, & penyuluh pertanian belum bisa dilakukan," sambung BKN.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan usulan dari Pemda diperlukan untuk memastikan kesanggupan APBD daerah membayar gaji PPPK yang akan lebih tinggi dibandingkan honorer. Pasalnya, gaji PPPK sama seperti PNS.

Kesanggupan APBD membayar gaji PPPK disesuaikan dengan peserta yang nantinya diloloskan. 

"Kami tidak ingin katakanlah ada 100 lolos tiba-tiba cuma punya dana buat 75 ternyata, milihnya gimana. Jadi semata-mata untuk memastikan," tutur Ridwan.

"Jadi pemerintah ingin benar-benar memastikan ketersediaan anggaran di APBD untuk menggaji PPPK yang dari K2 ini," tambah Ridwan.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.