Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019,

Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka sekitar 75 ribu.

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam waktu dekat. Formasi yang dibuka sekitar 75 ribu.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Tidak serumit CPNS, PPPK, karena jumlahnya juga nggak begitu bnyak, kalau CPNS sampai 230 ribu, kalau ini sekitar 75 ribu," ungkapnya.

Dia mengatakan, formasi ini diprioritaskan untuk guru honorer yang tidak lolos seleksi CPNS karena terkendala usia. Dia bilang, seleksi bakal dimulai pekan pertama Februari 2018.

"Sudah mulai diproses, kira-kira mungkin minggu pertama Februari sudah bisa terlaksana," kata dia.

Untuk diketahui, PPPK merupakan pegawai setara dengan PNS. Berdasarkan Pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018, PPPK diberikan gaji dan juga tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Selain itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Setiap PPPK juga berhak mendapatkan cuti. Jenis cuti yang didapat di antaranya cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti bersama. PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

PPPK juga diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah,

Namun PPPK memiliki keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi karena prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Adapun masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.
Share:

Kemenag Dorong Honorer K2 Ikuti Skema PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama mendorong Tenaga Honorer K2, khususnya bagi guru dan penyuluh untuk mengikuti skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen PPPK sendiri, rencananya akan mulai dibuka pada akhir Januari 2019.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat  berdialog dengan 750 ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di Asrama Haji Bekasi. “PPPK ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Prioritasnya untuk tahun ini adalah untuk tenaga honorer K2,” tutur Menag, Jumat (11/01).

Menag berharap, para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya menurut Menag, secara bertahap peluang untuk menjadi PPPK akan dibuka bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak termasuk pada kelompok K2.

Dalam dialog bertajuk Sapa Penyuluh dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) tersebut, juga turut hadir sebagai narasumber Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno. Senada dengan Menag, Suyitno pun  menyampaikan di tahun 2019 pemerintah akan mengangkat PPPK untuk tiga kelompok jabatan. Yakni untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

“Untuk Kemenag, kita hanya memiliki dua kelompok. Guru dan penyuluh. Kami berharap ini peluang ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman honorer K2,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan Suyitno menyatakan hal tersebut. Pasalnya, menurutnya ada beberapa keuntungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pertama, dengan munculnya PP tersebut  membuka peluang bagi tenaga honorer yang telah melewati batas usia untuk menjadi CPNS. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa batas usia pelamar  PPPK  paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pension jabatan tersebut. Hal ini berbeda dengan aturan pelamar CPNS yang dibatasi hanya bagi mereka yang berusia maksimal 35 tahun.

“Artinya, bagi tenaga honorer K2 yang berusia lebih dari 35 tahun hingga 59 tahun, masih bisa mendaftar untuk menjadi PPPK. Walaupun bagi yang berusia 59 tahun artinya hanya satu tahun menjadi PPPK,” jelas Suyitno.

Keuntungan lain yang bisa diperoleh menurut Suyitno adalah fasilitas yang didapat bagi mereka yang berhasil menjadi PPPK. “Mereka akan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS sesuai dengan golongannya. Bedanya, mereka tidak memperoleh pensiun saja,” papar Suyitno.

Ditemui usai kegiatan, Suyitno menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah mengajukan kebutuhan tenaga PPPK sebanyak 20ribu orang. “Itu termasuk tenaga guru dan penyuluh. Kami berharap kuota itu bisa diperoleh Kemenag di tahun 2019.  Karena penetapan kuota jumlah PPPK yang bisa diterima, itu menjadi kewenangan Kemenpan RB,” jelas Suyitno.

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Tes PPPK guru honorer K2 awal Februari bersifat tertutup, akan dipanggil, by name by address

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, tes penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK akan dilaksanakan awal Februari 2019.

Hal itu sesuai hasil rapat antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendikbud.

"Ini sudah proses, mudah-mudahan awal Februari sudah ada tes CPPPK. Khusus untuk angkatan sekarang ditujukan bagi guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159 ribu yang mau, kalau enggak mau juga gak apa-apa," kata Muhadjir.

Hal itu disampaikan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Jumat (11/1).

"Tes ini akan tertutup. Akan kami panggil, by name by address. Jadi tidak terbuka. Untuk sekarang, sesuai dengan kesepakatan bersama komisi sepuluh kemarin," jelas menteri 62 tahun itu.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah akan berusaha agar semua guru honorer yang jumlahnya 736 ribu orang bisa segera ada solusinya. Karena itu bagi yang belum bisa ikut tes CPPPK dimohon bersabar menunggu tahap berikutnya.

"Mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya plan sampai 2023," tambah Muhadjir.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pegawai Honorer K2 Jadi Prioritas Seleksi PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa tahun ini, pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat jalur ini, profesional, diaspora, dan honorer berpeluang mengabdi di lembaga pemerintah.

Mereka yang mengikuti jalur ini harus mengikuti seleksi kompetensi dan administrasi. Jika diterima, gaji dan tunjangan mereka akan setara PNS, dengan catatan terikat kontrak kerja dan tanpa dana pensiun.

Sejauh ini, ada dua gelombang rekrutmen PPPK, sebelum dan sesudah Pilpres 2019. Bagi tenaga Honorer K2, mereka akan jadi prioritas pada gelombang pertama.

"Di tahap pertama, mereka K2 untuk bidang-bidang guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian," ujar Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan ketika dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/1/2019).

Untuk kementerian dan lembaga lain, Ridwan belum dapat menyebutkan secara spesifik. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih sedang berdiskusi mengenai berjalannya PPPK.

Tiap-tiap daerah juga masih terus dimintai data terkait jumlah PPPK yang mereka butuhkan. Beberapa kementerian pun masih menyusun peraturan yang diperlukan, misal Kementerian Keuangan masih membahas masalah gaji.

"Nanti yang menentukan (pengadaan) PPPK, selain dari masing-masing instansi adalah, kemampuan negara untuk membayar gaji mereka. Itu yang menyebabkan kami sampai sekarang menyampaikan belum ada info lebih lanjut," jelas Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kekurangan Guru SMK Diisi Lewat Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) pada Februari-Maret mendatang. Salah satu jabatan yang diprioritaskan adalah guru.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, saat ini banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang butuh guru produktif.

Artinya guru yang memiliki kecakapan dan kemahiran, keahlian sesuai dengan bidang (yang dibutuhkan SMK).

"Guru produktif yang dibutuhkan SMK sekitar 90 ribu orang. Saat ini guru produktif di SMK baru sekitar 45 persen dari total guru. Sebagian besar sisanya adalah guru adaptif dan guru normatif," kata dia Selasa (8/1).

Dia menyebutkan, sebenarnya sudah ada program dari Kemendikbud yaitu keahlian ganda.

Nantinya guru-guru yang memiliki keahlian adaptif itu disekolahkan lagi untuk menguasai keahlian produktif.

Jumlahnya sekitar 15 ribu dari target 20 ribu. Dengan begitu, sudah ada kenaikan sekitar 45 persen dari total itu. Nanti yang lain intake-nya akan diambil dari fresh graduate lulusan S1 murni. Juga diambil dari dunia kerja, yaitu para senior, pekerja-pekerja senior yang sudah punya pengalaman.

"Para profesional itu akan kami tarik untuk mengajar melalui rekrutmen CPPPK. PPPK akan lebih tepat kalau digunakan untuk merekrut guru SMK terutama yang memiliki keahlian khusus," tutupnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Pembukaan lowongan PPPK menunggu peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Rakhmat Sutomo, di Balai Kota Solo, Senin (7/1/2019), mengatakan pembukaan lowongan PPPK menunggu peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Menurutnya, saat ini ada peraturan pemerintah yang mengatur tenaga kontrak melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2018 namun menunggu permen PAN & RB dikeluarkan.

Sementara itu, registrasi dan pemberkasan usul penetapan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkot Solo akan digelar selama dua hari. Registrasi dan pemberkasan sebagai tahapan akhir para peserta seleksi CPNS yang lolos tahapan administrasi, seleksi kompentensi dasar, dan seleksi kompentensi bidang yang digelar beberapa waktu lalu.

Penjabat Sekretaris Daerah Pemkot Solo, Untara, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Senin, mengatakan pemberkasan harus dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan panitia seleksi.

“Registrasi dan pemberkasan digelar selama dua hari pada Kamis [10/1/2019] dan Jumat [11/1/2019] di ruang rapat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Solo di Lingkungan Balai Kota Solo. Saat registrasi tidak dapat diwakilkan dengan alasan apa pun,” ujar Untara.

Para peserta wajib membawa dokumen persyaratan pemberkasan penetapan NIP yang jauh hari diumumkan. Kemudian peserta membawa pas foto dengan latar belakang merah delapan lembar berukuran 4x6. Sementara itu, pada guru yang memiliki sertifikat pendidik yang divalidasi pada saat ujian seleksi kompetensi bidang membawa bukti asli dan fotokopi yang dilegalisasi sebanyak dua lembar. Para peserta pemberkasan juga wajib mengenakan pakaian kemeja putih dengan bawahan hitam yang bukan jins.

CPNS yang diterima tersebut akan menutupi kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Solo sekitar 2.000 hingga 3.000 orang.

Para peserta pemberkasan bisa gagal menjadi CPNS jika memalsu data. Kemudian, tidak adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat terbebas dari narkoba juga bisa menggagalkan pemberkasan. 

Berita ini bersumber dari SOLOPOS.
Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.