Info PPPK 2019, Info ASN PPPK 2019,

Ditarget terbit 2019, RPP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian difinalisasi

Sahabat pembaca Info PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masuk tahap finalisasi.

Beleid yang mengatur tentang pegawai tidak tetap ini diharapkan dapat selesai pada awal tahun depan. Hal itu agar pelaksanaan seleksi PPPK dapat dilakukan setelah proses perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selesai.

"PPPK sudah maju, selesai proses CPNS nanti akan dilanjutkan PPPK," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai membuka International Public Service Forum 2018, Rabu (7/11).

Proses seleksi CPNS akan bergulir hingga Desember 2018. Oleh karena itu pemerintah masih memiliki waktu untuk mengesahkan aturan tersebut.

Saat ini aturan PPPK masih belum diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Namun, Syafruddin bilang RPP PPPK telah disetujui dalam sidang kabinet.

Setelah RPP PPPK diundangkan, akan ada paraturan turunan. Salah satu yang akan dibahas dalam peraturan turunan nantinya adalah kuota penerimaan PPPK.

"Aturan kuota juga akan diatur sedemikian rupa melalui turunan kalau sudah ada PP-nya," terang Syafruddin.

PPPK dapat menjadi opsi yang dipilih setelah seleksi CPNS. Asal tahu saja, seleksi CPNS cukup ketat sehingga banyak peserta yang gugur.

Syafruddin bilang dari total pendaftar mencapai 3,5 juta, sebanyak 238.000 yang diterima menjadi PNS. Namun, seleksi CPNS dianggap telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari Kontan
Share:

Pemerintah akan segera memproses pengadaan PPPK setelah pengadaan CPNS 2018 selesai

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib honorer di Indonesia. Sampai tahun 2014, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga honorer kategori (THK) I dan sekitar 200 ribu tenaga honorer kategori (THK) II menjadi PNS.

“Pemerintah sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Jakarta, Jumat (02/11).

Secara de jure, permasalahan THK-II sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada tahun 2014 sebagaimana  diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Namun demikian dalam realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK-II yang tidak lulus seleksi di tahun 2013. "Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta THK-I dan THK-II menjadi PNS," tegas Syafruddin.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh eks THK-I dan THK-II. Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26% terdiri dari eks THK-I dan THK-II yang sebagian besarnya diangkat  secara otomatis tanpa tes.

Dalam penyelesaiannya, pemeritah harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan obyektif bangsa serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian, yakni pertama, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26% berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes. 

Kedua, Pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku, antara lain UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi, UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru minimal harus S1, dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D-III.

Ketiga, dengan pertimbangan hal tersebut, pemerintah bersama delapan Komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer eks THK-IIyaitu bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus eks THK-II dalam seleksi pengadaan CPNS 2018. Selanjutnya, bagi yang tidak mememuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan diproses menjadi PPPK.

Untuk yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan PPPK, namun daerahnya masih membutuhkan, yang bersangkutan tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Menteri PANRB menambahkan bahwa setelah selesai pengadaan CPNS 2018, Pemerintah akan segera memproses pengadaan PPPK.

Syafruddin memohon pengertian semua pihak mengingat permasalahan honorer eks THK-II ini rumit dan kompleks. “Penyelesaiannya tidak seperti membalikan telapak tangan. Tapi pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru,” tegasnya.

Saat ini, menurut Syafruddin, bangsa Indonesia dihadapkan pada persaingan global di era industri 4.0 dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. “Strateginya pemerintah harus menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi," pungkas Syafruddin.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

RPP Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Masuki Tahap Akhir

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi Syafruddin mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pegawai Pemerintah saat ini sudah dibahas dalam tahap akhir.

“Tinggal penerapan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Syafruddin dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang diselenggarakan di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10) siang.

Menurut Menteri PANRB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperlukan untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga-tenaga kompeten.

Selain itu, keberadaan PPPK juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama, antara lain guru- guru honorer karena umurnya sudah lewat namun tidak lolos dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau persyaratannya kurang.

“Selain itu PPPK juga bisa menarik Diaspora, ini kami sudah sampaikan ke ibu Menlu untuk para Diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri,” ucap Syafruddin seraya mengingatkan kembali bahwa RPP PPPK itu saat ini sudah berproses.

Tenaga Pendidik Terbanyak

Mengenai seleksi CPNS Tahun 2018, Menteri PANRB Syafruddin mengemukakan, jumlah pelamar keseluruhan mencapai 3.628.284 orang. Selanjutnya, akan dilakukan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan di  873 titik di seluruh Indonesia dengan prinsip memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes.

Seleksi CPNS ini, menurut Syafruddin dilakukan untuk merekrut sebanyak 238.015 formasi CPNS. Formasi terbesar yang akan direkrut dalam seleksi CPNS kali ini adalah tenaga pendidik 52%, tenaga kesehatan 25%, dan tenaga teknis dan infrastruktur lainnya 23%. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

PNS dan PPPK Wajib Ikut Taspen

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa PT Taspen (Persero) memastikan bahwa seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sesuai aturan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil dan PPPK wajib ikut program perlindungan JKK dan JKM yang diselenggarakan PT Taspen.

Kepala Cabang Utama PT Taspen Jakarta Achmad Mochtarom menegaskan, setiap pegawai pemerintah yang telah memiliki ikatan atau perjanjian di instansi pemerintah berhak mendapatkan hak jaminan perlindungan dalam bekerja.

"Haktersebut telah memiliki aturan yang mengikat. Perlindungan JKK dan JKM yang dimiliki oleh pegawai pemerintah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015," ujar Achmad di Jakarta, Sabtu (13/10).

Namun, perlu diketahui juga kalau PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM hanya mewajibkan setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

BKN: Hak Keuangan PPPK Mirip PNS, Tapi Tak Dapat Uang Pensiun

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak keuangan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja, pegawai jenis ini tak memperoleh hak uang pensiun dan dikenakan evaluasi kontrak tiap tahun.

Ia beralasan bahwa hak pensiun PPPK itu tidak diatur dalam undang-undang.

"Untuk PPPK ini dia tidak dibayarkan pensiun," ujar dia, di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

"Tapi tidak dibayarkan pensiun kan bukan berarti dia [PPPK] tidak boleh mengelola dana pensiun sendiri, misalnya mereka bersedia ikut program pensiun untuk PPPK," ia menambahkan.

Salah satunya, program tabungan hari tua dari PT TASPEN (Persero). Syaratnya, gaji bulanan PPPK dipotong untuk program tersebut.

"Misal Taspen mengadakan itu, boleh saja mereka memotong uang premi dari gajinya dibayarkan ke sana, sehingga ketika pada akhir tahun kontrak, mereka mendapatkan tunjangan pensiunnya," jelas Bima.

Menurutnya, hak keuangan yang sama antara PPPK dan PNS itu berarti PPPK mendapatkan honor yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Selain itu, PPPK akan dievaluasi kinerjanya tiap tahunnya dan diberikan kontrak.

"Masa kerja PPPK fleksibel, paling cepat satu tahun sampai satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar, misalnya kalau profesor kan 70 tahun jadi sampai 69 tahun bisa," ujarnya.

"Setiap tahunnya harus ada evaluasi mengenai kinerjanya, jadi perpanjangannya setiap tahun, karena anggaran kita setiap tahun harus ada renewal contract untuk mereka bekerja setiap tahun. Jadi tiap tahun akan ada evaluasi mengenai kinerjanya dan itu bisa diperpanjang," tutur dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan PPPK diperbolehkan untuk semua profesi. Namun, guru dan tenaga kesehatan diutamakan.

"PPPK semua profesi boleh," ujarnya.

Syafruddin mengatakan pelamar PPPK dapat diikuti oleh orang yang berusia di atas 35 tahun dan juga WNI yang bekerja di luar negeri.

"Untuk PPPK dapat diikuti oleh seorang berusia 35 tahun ke atas bahkan dua tahun sebelum masa pensiun. Bahkan, memberi kesempatan bagi kawan-kawan diaspora yang kerja di luar negeri tapi ingin mengabdi ke negara sehingga ingin kembali dalam jangka waktu tertentu," tuturnya. 

Diketahui, PPPK merupakan salah satu dari tiga skema pengalihan status tenaga kerja honorer sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi untuk menyetop keberadaaan tenaga kerja jenis itu.

Bima menyebut dua skema lainnnya adalah seleksi CPNS dan skema kesejahteraan.

"Pak Presiden berpesan kalau tiga skema diterapkan tidak boleh ada tenaga kerja honorer baru, ini harus diikuti pemimpin daerah untuk tidak merekrut tenaga kerja honorer," ujar dia.

PPPK itu sendiri, lanjutnya, merupakan jalur selanjutnya jika tenaga kerja honorer gagal lolos tes CPNS. Jika pelamar tak juga lolos PPPK, tahapan selanjutnya adalah skema kesejahteraan yang memadai. Namun, Bima belum bisa merinci skema kesejahteraan yang memadai tersebut.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia
Share:

PPPK, Solusi untuk Eks Honorer K-II

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/09).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN. "Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS," tegas mantan Wakapolri ini.

Peluang itu juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun. “Bahkan bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes,” imbuh Syafruddin.

Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menteri Syafruddin memberikan gambaran tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada tahun 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K-II, dan sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari adanya pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Kemudian dilakukan pendataan kedua, dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang. Atas kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang (dengan tes), tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 lebih besar, yakni 1.070.092 orang, atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer. “Bisa kita pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan dibuat peta jabatan formasi untuk PPPK. “Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Inilah Ketentuan Rekrutmen CPNS 2018 Dari Jalur Fomasi Khusus

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa selain dari jalur formasi umum, sesuai Peraturan Menteri (Permen) PANRB No. 36 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018, pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) 2018 juga ada jalur formasi khusus.

Jalur rekrutmen CPNS untuk formasi khusus itu terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.

Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, berdasarkan Permen PANRB tersebut, instansi pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 10 persen untuk sarjana lulusan terbaik (cumlaude), sedangkan instansi daerah minimal 5 persen  dari total alokasi yang ditetapkan.

“Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan,” kata Setiawan di Jakarta, Jumat (7/9).

Sedangkan untuk penyandang disabilitas, menurut Deputi SDMA Kementerian PANRB itu, setiap instansi wajib mengalokasikan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. “Untuk instansi pusat minimal dua persen, dan untuk daerah minimal satu persen,” ujarnya.

Untuk pelamar diaspora, yang baru pertama kali dilakukan, menurut Setiawan, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa. Untuk formasi ini, pendidikan minimal S-2, kecuali untuk perekayasa, yang dapat dilamar dari lulusan S-1.

“Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat seusai Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, lanjut Setiawan, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS tahun 2018.

Tenaga Honorer KII

Formasi khusus keenam dalam penerimaan CPNS tahun 2018 adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II (THK-II) yang memenuhi syarat.

Berdasarkan Permen PANRB No. 36/2018, THK-II itu, lanjut Setiawan, harus terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan memenuhi persyaratan seperti ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP No. 56/2012, UU No. 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU No. 36/2014 bagi tenaga kesehatan.

Deputi SDMA Kementerian PANRB itu menyebutkan, saat ini tercatat ada 13.347 orang di dalam database BKN.

Setiawan menambahkan, selain persyaratan tersebut, usia pelamar paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, dan masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai saat ini.

Bagi tenaga pendidik, minimal berijazah S-1, dan untuk tenaga kesehatan, minimal harus berijazah Diploma III,  yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi THK-II pada tanggal 3 November 2013.

“Selain memiliki KTP, pelamar juga harus memiliki bukti nomor ujian THK-II pada tanggal 3 November 2013 tersebut,” ungkap Setiawan.

Khusus untuk eks THK-II, mekanisme/sistem pendaftaran dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tidak ada Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi eks THK-II.

“Pengalaman kerja selama minimal 10 tahun dan terus-menerus menjadi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks honorer K-II ditetapkan sebagai pengganti SKB,” imbuh Setiawan mengutip Permen PANRB No. 36/2018.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Pak Menteri Minta Honorer K2 Tua Tenang, Disiapkan Solusi

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa mayoritas honorer K2 (kategori dua) kecewa lantaran tidak bisa ikut tes CPNS 2018. Mereka terganjal faktor usia dan formasi yang terbatas. Di sisi lain, pemerintah merasa telah memberikan perhatian kepada tenaga honorer K2.

"Tahun ini pemerintah membuka 13.347 formasi khusus untuk honorer K2, sebanyak 12.883 formasi untuk guru dan 464 tenaga kesehatan. Bagi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi CPNS, silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin, Senin (10/9).

Pemerintah sejatinya sudah memberikan perhatian yang sangat besar kepada honorer. Sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1,1 juta lebih honorer menjadi PNS atau sekitar 25,6 % dari total jumlah PNS sebesar 4,3 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 900 ribu lebih dari honorer K1 dan 195 ribu lebih dari honorer K2.

"Secara de jure, persoalan honorer ini sebenarnya sudah selesai. Sesuai PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada honorer K2 untuk mengikuti seleksi pada 2013," ungkapnya.

Mantan wakapolri ini meminta kepada honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, tidak usah kecil hati. Nanti bisa mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), setelah PP-nya ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah sedang menyiapkan solusi terbaik untuk honorer K2 di atas 35 tahun. Jangan kecewa dulu dan sebaiknya tenang," ipungkas Syafruddin. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Share:

Pengumuman Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahun 2018

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/ . 


Berita ini bersumber dari SDM UGM

Share:

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.